Terjemahan Kitab Islami dlm Bhs. Indonesia

d 1 1 ^

♦♦ ♦♦

*>rvr

I 4 _«. Jail

♦

(OJU^w aaJ?)

f t * O

urr

; 7 cicjiyuddin An -MiMani

HTI -Press

2007

Perpustakaan Nasional: Katalog dalamTerbitan (KDT)

An-Nabhani, Taqiyuddin

Peraturan Hidup Dalam lslam/Taqiyuddin an-Nabhani; Penerjemah, Abu
Amin, dkk; Penyunting, Tim HTI-Press. Jakarta: HizbutTahrir Indonesia, 2006.

202 hlm.; 20,5 cm
Judul Asli: NizhamAI-lslam

1. Islam dan Pemikiran, II. Peraturan Hidup, III. Tim HTI-Press

297-67

Judul Asli: NizhamAI-lslam
Pengarang: Taqiyuddin An-Nabhani

Dikeluarkan oleh HizbutTahrir
Cetakan ke-1: 1953 M/ 1372 H
Cetakan ke-6: 2001 M/ 1 422 H
Edisi Mu’tamadah

Edisi Indonesia
Penerjemah: Abu Amin, dkk
Penyunting: Tim HTI-Press
Penata Letak: Anwari
Desain Sampul: Hanafi

Penerbit: HizbutTahrir Indonesia

Gedung Anakida Lt.7 Jl. Prof. Soepomo No.27Tebet,
Jakarta Selatan, Telp. 021 -8353254

Cetakan ke-1, April 2006
Cetakan ke-2, Maret 2007

DAFTAR ISI

Jalan Menuju Iman ~ 7

Qadla dan Qadar ~ 25

Kepemimpinan Berfikir dalam Islam ~ 39

Tatacara Mengemban Dakwah Islam — 89

Hadlarah Islam — 99

Peraturan Hidup Dalam Islam — 106

Hukum Syara’ — 115

Macam-macam Hukum Syariat Islam — 120
As-Sunah — 122

Meneladani Perbuatan Rasulullah SAW — 124
Melegalisasi Hukum-hukum Syariat Islam — 127
Undang-undang Dasar dan Undang-undang — 130
Rancangan Undang-undang Dasar — 139
Hukum-hukum Umum — 139
Sistem Pemerintahan — 143
Khilafah - 145
Mu’awin At-Tafwidl — 152
Mu’awin At-Tanfidz — 154
Al-Wulat (Gubernur) — 155

Amirul Jihad: Direktorat Peperangan-Pasukan — 158

Keamanan Dalam Negeri — 160

Luar Negeri — 161

Direktorat Perindustrian — 161

Al-Qadla (Badan Peradilan) — 162

Jihaz Al-Idari (Aparat Administrasi) — 168

Baitul Mal — 1 69

Penerangan — 170
Majelis Umat — 170
Sistem Sosial — 174
Sistem Ekonomi — 177
Politik Pendidikan — 189
Politik Luar Negeri — 192
Akhlak Dalam Pandangan Islam — 196

7

JALAN MENUJU IMAN

angkitnya manusia tergantung pada pemikirannya
I 1 tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta
hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum
kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Agar manusia
mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan
menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini, untuk
kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab, pemikiranlah
yang membentuk dan memperkuat mafahim (persepsi) terhadap
segala sesuatu. Disamping itu, manusia selalu mengatur tingkah
lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan mafahim - nya
terhadap kehidupan. Sebagai contoh, mafahim seseorang
terhadap orang yang dicintainya akan membentuk perilaku yang
berlawanan dari orang tersebut terhadap orang lain yang
dibencinya, karena ia memiliki mafahim kebencian terhadapnya.
Begitu juga akan berbeda terhadap orang yang sama sekali tidak
dikenalnya, karena ia tidak memiliki mafhum apapun terhadap
orang tersebut. Jadi, tingkah laku manusia selalu berkaitan erat
dengan mafahim yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila

8 Peraturan Hidup Dalam Islam

kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah
menjadi luhur, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengubah
mafhum- nya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Allah SWT
berfirman:

JL

* i

j

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada

pada diri mereka ” (TQS. Ar-Ra’d [13]: 11).

Satu-satunya jalan untuk mengubah mafahim seseorang
adalah dengan mewujudkan suatu pemikiran tentang kehidupan
dunia sehingga dapat terwujud mafahim yang benar tentang
kehidupan tersebut. Namun, pemikiran seperti ini tidak akan
melekat erat dan memberikan hasil yang berarti, kecuali apabila
terbentuk dalam dirinya pemikiran tentang alam semesta, manusia,
dan hidup; tentang Zat yang ada sebelum kehidupan dunia dan
apa yang ada sesudahnya; disamping juga keterkaitan kehidupan
dunia dengan Zat yang ada sebelumnya dan apa yang ada
sesudahnya. Semua itu dapat dicapai dengan memberikan kepada
manusia pemikiran menyeluruh dan sempurna tentang apa yang
ada di balik ketiga unsur utama tadi. Sebab, pemikiran menyeluruh
dan sempurna semacam ini merupakan landasan berpikir (al-
ga idah al-fikriyah) yang melahirkan seluruh pemikiran cabang
tentang kehidupan dunia. Memberikan pemikiran menyeluruh
mengenai ketiga unsur tadi, merupakan solusi fundamental pada
diri manusia. Apabila solusi fundamental ini teruraikan, maka
terurailah berbagai masalah lainnya. Sebab, seluruh problematika
kehidupan pada dasarnya merupakan cabang dari problematika
pokok tadi. Namun demikian, pemecahan itu tidak akan
mengantarkan kita pada kebangkitan yang benar, kecuali jika
pemecahan itu sendiri adalah benar, yaitu sesuai dengan fitrah

jalan Menuju Iman

9

manusia, memuaskan akal, dan memberikan ketenangan hati.

Pemecahan yang benar tidak akan dapat ditempuh
kecuali dengan al-fikru al-mustanir (pemikiran cemerlang)
tentang alam semesta, manusia, dan hidup. Karena itu, bagi
mereka yang menghendaki kebangkitan dan menginginkan
kehidupannya berada pada jalan yang mulia, mau tidak mau
lebih dahulu mereka harus memecahkan problematika pokok
tersebut dengan benar, melalui berpikir secara cemerlang tadi.
Pemecahan inilah yang menghasilkan akidah, dan menjadi
landasan berpikir yang melahirkan setiap pemikiran cabang
tentang perilaku manusia di dunia ini serta peraturan-
peraturannya.

Islam telah menuntaskan problematika pokok ini dan
dipecahkan untuk manusia dengan cara yang sesuai dengan
fitrahnya, memuaskan akal, serta memberikan ketenangan jiwa.
Ditetapkannya pula bahwa untuk memeluk agama Islam,
tergantung sepenuhnya kepada pengakuan terhadap
pemecahan ini, yaitu pengakuan yang betul-betul muncul dari
akal. Karena itu, Islam dibangun di atas satu dasar, yaitu akidah.
Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia,
dan hidup, terdapat Pencipta ( Al-Khaliq ) yang telah meciptakan
ketiganya, serta yang telah meciptakan segala sesuatu lainnya.
Dialah Allah SWT. Bahwasanya Pencipta telah menciptakan
segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ia bersifat wajibul
wujud , wajib adanya. Sebab, kalau tidak demikian, berarti Ia
tidak mampu menjadi Khaliq. Ia bukanlah makhluk, karena sifat-
Nya sebagai Pencipta memastikan bahwa diri-Nya bukan
makhluk. Pasti pula bahwa Ia mutlak adanya, karena segala
sesuatu menyandarkan wujud atau eksistensinya kepada diri-
Nya; sementara Ia tidak bersandar kepada apapun.

Bukti bahwa segala sesuatu mengharuskan adanya
Pencipta yang menciptakannya, dapat diterangkan sebagai
berikut: bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal

1 0 Peraturan Hidup Dalam Islam

terbagi dalam tiga unsur, yaitu manusia, alam semesta, dan
hidup. Ketiga unsur ini bersifat terbatas, lemah, serba kurang,
dan saling membutuhkan kepada yang lain. Misalnya manusia.
Manusia terbatas sifatnya, karena ia tumbuh dan berkembang
sampai pada batas tertentu yang tidak dapat dilampuinya lagi.
Ini menunjukkan bahwa manusia bersifat terbatas. Begitu pula
halnya dengan hidup, bersifat terbatas, karena penampakannya
bersifat individual. Apa yang kita saksikan selalu menunjukkan
bahwa hidup ini berakhir pada satu individu saja. Jadi, hidup
juga bersifat terbatas. Sama halnya dengan alam semesta yang
memiliki sifat terbatas. Alam semesta merupakan himpunan dari
benda-benda angkasa, yang setiap bendanya memiliki
keterbatasan. Himpunan segala sesuatu yang terbatas, tentu
terbatas pula sifatnya. Jadi, alam semesta pun bersifat terbatas.
Walhasil, manusia, hidup, dan alam semesta, ketiganya bersifat
terbatas.

Apabila kita melihat kepada segala sesuatu yang bersifat
terbatas, akan kita simpulkan bahwa semuanya tidak azali. Jika
bersifat azali (tidak berawal dan tidak berakhir), tentu tidak
mempunyai keterbatasan. Dengan demikian segala yang
terbatas pasti diciptakan oleh ° sesuatu yang lain”. ” Sesuatu
yang lain” inilah yang disebut AI-KhaIiq. Dialah yang
menciptakan manusia, hidup, dan alam semesta. Dalam
menentukan keberadaan Pencipta ini akan kita dapati tiga
kemungkinan. Pertama, Ia diciptakan oleh yang lain. Kedua, Ia
menciptakan diri-Nya sendiri. Ketiga, Ia bersifat azali dan wajibul
wujud. Kemungkinan pertama bahwa Ia diciptakan oleh yang
lain adalah kemungkinan yang bathil , tidak dapat diterima oleh
akal. Sebab, bila benar demikian, tentu Ia bersifat terbatas.
Begitu pula dengan kemungkinan kedua, yang menyatakan
bahwa Ia menciptakan diri-Nya sendiri. Jika demikian berarti
Dia sebagai makhluk dan Khaliq pada saat yang bersamaan.
Hal yang jelas-jelas tidak dapat diterima. Karena itu, Al-Khaliq

jalan Menuju Iman \ \

harus bersifat azali dan wajibul wujud. Dialah Allah SWT.

Siapa saja yang mempunyai akal akan mampu
membuktikan — hanya dengan adanya benda-benda yang
dapat diinderanya — bahwa di balik benda-benda itu pasti
terdapat Pencipta yang telah menciptakannya. Fakta
menunjukkan bahwa semua benda itu bersifat serba kurang,
sangat lemah, dan saling membutuhkan. Hal ini
menggambarkan segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk.
Jadi untuk membuktikan adanya Al-Khaliq Yang Maha Pengatur,
sebenarnya cukup hanya dengan mengarahkan perhatian
manusia terhadap benda-benda yang ada di alam semesta,
fenomena hidup, dan diri manusia sendiri. Dengan mengamati
salah satu planet yang ada di alam semesta, atau dengan
merenungi fenomena hidup, atau meneliti salah satu bagian
dari diri manusia, akan kita dapati bukti nyata dan meyakinkan
akan adanya Allah SWT.

Karena itu, dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk
mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang
ada, seraya mengajaknya turut mengamati dan
memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan
segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, atau yang
berhubungan dengannya, agar dapat membuktikan adanya
Allah SWT. Dengan mengamati benda-benda tersebut,
bagaimana satu dengan yang lain saling membutuhkan, akan
memberikan suatu pemahaman yang meyakinkan dan pasti,
akan adanya Allah Yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur.
Al-Quran telah membeberkan ratusan ayat berkenaan
dengan hal ini, antara lain firman-firman Allah SWT:

12 Peraturan Hidup Dalam Islam

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda (ayat)
bagi orang yang berakal” (TQS. Ali ‘Imran [3]: 190).

“(Dan) Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah
diciptakan-Nya langit dan bumi serta berlain-lainannya
bahasa dan warna kulitmu (TQS. Ar-Rum [30]: 22).

“Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia
diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-
gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia
dihamparkan?” (TQS. Al-Ghasyiyah [88]: 17-20).

“Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan?
Dia diciptakan dari air memancar, yang keluar dari antara
tulang sulbi laki-laki dengan tulang dada perempuan” (TQS.
At-Thariq [86]: 5-7).

J

jalan Menuju Iman 1 3

- *

s- ~

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Silih
bergantinya malam dan siang. Berlayarnya bahtera di laut
yang membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa
yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air
itu Ia hidupkan bumi sesudah matinya (kering). Dan Ia
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran air
dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.
Sesungguhnya (semua itu) terdapat tanda-tanda (Keesaan
dan Kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan’ (TQS.
Al-Baqarah [2]: 164).

Banyak lagi ayat serupa lainnya, yang mengajak manusia
untuk memperhatikan benda-benda alam dengan seksama, dan
melihat apa yang ada di sekelilingnya maupun yang
berhubungan dengan keberadaan dirinya. Ajakan itu untuk
dijadikan petunjuk akan adanya Pencipta yang Maha Pengatur,
sehingga imannya kepada Allah SWT menjadi iman yang
mantap, yang berakar pada akal dan bukti yang nyata.

Memang benar, iman kepada adanya Pencipta Yang Maha
Pengatur merupakan hal yang fitri pada setiap manusia. Hanya
saja, iman yang fitri ini muncul dari perasaan yang berasal dari
hati nurani belaka. Cara seperti ini bila dibiarkan begitu saja,
tanpa dikaitkan dengan akal, sangatlah riskan akibatnya serta
tidak dapat dipertahankan lama. Dalam kenyataannya,

1 4 Peraturan Hidup Dalam Islam

perasaan tersebut sering menambah-nambah apa yang diimani,
dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bahkan ada yang
mengkhayalkannya dengan sifat-sifat tertentu yang dianggap
lumrah terhadap apa yang diimaninya. Tanpa sadar, cara
tersebut justru menjerumuskannya ke arah kekufuran dan
kesesatan. Penyembahan berhala, khurafat (cerita bohong) dan
ajaran kebathinan, tidak lain merupakan akibat kesalahan
perasaan hati ini. Islam tidak membiarkan perasaan hati sebagai
satu-satunya jalan menuju iman. Hal ini dimaksudkan agar
seseorang tidak menambah sifat-sifat Allah SWT dengan sifat
yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan; atau
memberinya kesempatan untuk mengkhayalkan penjelmaan-
Nya dalam bentuk materi; atau beranggapan bahwa untuk
mendekatkan diri kepada-Nya dapat ditempuh melalui
penyembahan benda-benda, sehingga menjurus ke arah
kekufuran, syirik, khurafat, dan imajinasi keliru yang senantiasa
ditolak oleh iman yang lurus. Karena itu, Islam menegaskan agar
senantiasa menggunakan akal disamping adanya perasaan hati.
Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menggunakan akal dalam
beriman kepada Allah SWT, serta melarang bertaqlid dalam
masalah akidah. Untuk itulah, Islam telah menjadikan akal sebagai
timbangan dalam beriman kepada Allah, sebagaimana yang
firman Allah SWT:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi
orang-orang yang berakal” (TQS. Ali ‘Imran [3]: 190).

jalan Menuju Iman 1 5

Dengan demikian setiap Muslim wajib menjadikan
imannya betul-betul muncul dari proses berfikir, selalu meneliti
dan memperhatikan serta senantiasa bertahkim (merujuk)
kepada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada (adanya)
Allah SWT. Ajakan untuk memperhatikan alam semesta dengan
seksama, dalam rangka mencari sunatullah serta untuk
memperoleh petunjuk agar beriman terhadap Penciptanya, telah
disebut ratusan kali oleh Al-Quran dalam berbagai surat yang
berbeda. Semuanya ditujukan kepada potensi akal manusia
untuk diajak berfikir dan merenung, sehingga imannya betul-
betul muncul dari akal dan bukti yang nyata. Disamping untuk
memperingatkannya agar tidak mengambil jalan yang telah
ditempuh oleh nenek moyangnya, tanpa meneliti dan menguji
kembali sejauh mana kebenarannya. Inilah iman yang diserukan
oleh Islam. Iman semacam ini bukanlah seperti yang dikatakan
orang sebagai imannya orang-orang lemah, melainkan iman
yang berpijak pada pemikiran yang cemerlang dan meyakinkan,
yang senantiasa mengamati (alam sekitarnya), berpikir dan
berpikir. Melalui pengamatan dan perenungannya akan sampai
kepada keyakinan tentang adanya Allah Yang Maha Kuasa.

Kendati wajib atas manusia menggunakan akalnya dalam
mencapai iman kepada Allah SWT, namun tidak mungkin ia
menjangkau apa yang ada di luar batas kemampuan indera
dan akalnya. Sebab akal manusia terbatas. Terbatas pula
kekuatannya sekalipun meningkat dan bertambah sampai batas
yang tidak dapat dilampauinya; terbatas pula jangkauannya.
Melihat kenyataan ini, maka perlu diingat bahwa akal tidak
mampu memahami Zat Allah dan hakekat-Nya. Sebab, Allah
SWT berada di luar ketiga unsur pokok (alam semesta, manusia,
dan hidup) tadi. Sedangkan akal manusia tidak mampu
memahami apa yang ada di luar jangkauannya. Ia tidak akan
mampu memahami Zat Allah. Tetapi bukan berarti dapat
dikatakan “ Bagaimana mungkin orang dapat beriman kepada

1 6 Peraturan Hidup Dalam Islam

Allah SWT, sedang akalnya sendiri tidak mampu memahami
Zat Allah?” Tentu, kita tidak mengatakan demikian, karena pada
hakekatnya iman itu adalah percaya terhadap wujud Allah SWT.
Sedangkan wujud-Nya dapat diketahui melalui makhluk-
makhluk-Nya, yaitu alam semesta, manusia, dan hidup. Tiga
unsur ini berada dalam batas jangkauan akal manusia. Dengan
memahami ketiga hal ini, orang dapat memahami adanya
Pencipta, yaitu Allah SWT. Karena itu, iman terhadap adanya
Allah dapat dicapai melalui akal, dan berada dalam jangkauan
akal. Usaha manusia untuk memahami hakekat Zat Allah SWT
merupakan perkara yang mustahil untuk dicapai. Sebab, Zat
Allah berada di luar unsur alam semesta, manusia, dan hidup.
Dengan kata lain berada di luar jangkauan kemampuan akal.
Akal tidak mungkin memahami hakekat yang ada di luar batas
kemampuannya, karena perannya amat terbatas. Seharusnya
keterbatasannya itu justru menjadi faktor penguat iman, bukan
sebaliknya malah menjadi penyebab keragu-raguan dan
kebimbangan.

Apabila iman kita kepada Allah SWT telah dicapai
melalui proses berfikir, maka kesadaran kita terhadap adanya
Allah menjadi sempurna. Begitu pula jika perasaan hati kita
(yang timbul dari wijdan , pent.) mengisyaratkan adanya Allah,
lalu dikaitkan dengan akal, tentu perasaan tersebut akan
mencapai suatu tingkat yang meyakinkan. Bahkan hal itu akan
memberikan suatu pemahaman yang sempurna serta perasaan
yang meyakinkan terhadap sifat-sifat ketuhanan. Dengan
sendirinya, cara tersebut akan meyakinkan kita bahwa manusia
tidak sanggup memahami hakekat Zat Allah. Sebaliknya hal ini
justru akan memperkuat iman kita kepada-Nya. Disamping
keyakinan seperti ini, kita wajib berserah diri terhadap semua
yang dikhabarkan Allah SWT tentang hal-hal yang yang tidak
sanggup dicerna atau yang tidak dapat dicapai oleh akal. Ini
disebabkan lemahnya akal manusia yang memiliki ukuran-

Jalan Menuju Iman 1 7

ukuran nisbi yang serba terbatas kemampuannya, untuk
memahami apa yang ada di luar jangkauan akalnya. Padahal
untuk memahami hal semacam ini, diperlukan ukuran-ukuran
yang tidak nisbi dan tidak terbatas, yang justru tidak dimiliki
dan tidak akan pernah dimiliki manusia.

Adapun bukti kebutuhan manusia terhadap para Rasul,
dapat kita lihat dari fakta bahwa manusia adalah makhluk Allah
SWT. Dan beragama adalah sesuatu yang fitri pada diri manusia,
karena termasuk salah satu naluri yang ada pada manusia.
Dalam fitrahnya, manusia senantiasa mensucikan Penciptanya.
Aktivitas inilah yang dinamakan ibadah, yang berfungsi sebagai
tali penghubung antara manusia dengan Penciptanya. Apabila
hubungan ini dibiarkan begitu saja tanpa aturan, tentu akan
menimbulkan kekacauan ibadah. Bahkan dapat menyebabkan
terjadinya penyembahan kepada selain Pencipta. Jadi, harus
ada aturan tertentu yang mengatur hubungan ini dengan
peraturan yang benar. Hanya saja, aturan ini tidak boleh datang
dari manusia. Sebab, manusia tidak mampu memahami hakekat
AI-KhaIiq sehingga dapat meletakkan aturan antara dirinya
dengan Pencipta. Maka, aturan ini harus datang dari AI-KhaIiq.
Karena aturan ini harus sampai ke tangan manusia, maka tidak
boleh tidak harus ada para Rasul yang menyampaikan agama
Allah ini kepada umat manusia.

Bukti lain kebutuhan manusia terhadap para Rasul
adalah bahwa pemuasan manusia terhadap tuntutan
gharizah (naluri) serta kebutuhan-kebutuhan jasmani, adalah
keharusan yang sangat diperlukan. Pemuasan semacam ini
jika dibiarkan berjalan tanpa aturan akan menjurus ke arah
pemuasan yang salah dan menyimpang, yang pada
gilirannya akan menyebabkan kesengsaraan umat manusia.
Dengan demikian, harus ada aturan yang mengatur setiap
naluri dan kebutuhan jasmani ini. Hanya saja, aturan ini
tidak boleh datang dari pihak manusia. Sebab, pemahaman

1 8 Peraturan Hidup Dalam Islam

manusia dalam mengatur naluri dan kebutuhan jasmani
selalu berpeluang terjadi perbedaan, perselisihan,
pertentangan, dan terpengaruh lingkungan tempat
tinggalnya. Apabila manusia dibiarkan membuat aturan
sendiri, tentu aturan tersebut akan memungkinkan terjadinya
perbedaan, perselisihan, dan pertentangan, yang justru akan
menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan. Maka aturan
tersebut harus datang dari Allah SWT melalui para Rasul.

Mengenai bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah,
dapat dilihat dari kenyataan bahwa Al-Quran adalah sebuah
kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad
SAW. Dalam menentukan darimana asal Al-Quran, akan kita
dapatkan tiga kemungkinan. Pertama, kitab itu adalah karangan
orang Arab. Kedua, karangan Muhammad SAW. Ketiga, berasal
dari Allah SWT. Tidak ada lagi kemungkinan selain dari yang
tiga ini. Sebab, Al-Quran adalah berciri khas Arab, baik dari
segi bahasa maupun gayanya.

Kemungkinan pertama yang mengatakan bahwa Al-
Quran adalah karangan orang Arab, tidak dapat diterima.
Sebab, Al-Quran sendiri telah menantang mereka untuk
membuat karya yang serupa. Sebagaimana tertera dalam ayat:

“ Katakanlah : 'Maka datangkanlah sepuluh surat yang (dapat)
menyamainya (TQS. Hud [11]: 13).

Di dalam ayat lain:

“ Katakanlah : ('Kalau benar apa yang kamu katakan), maka
cobalah datangkan sebuah surat yang menyerupainya’

(TQS. Yunus [10]: 38).

jalan Menuju Iman \ 9

Orang-orang Arab telah berusaha keras mencobanya,
akan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran
bukan berasal dari perkataan mereka. Mereka tidak mampu
menghasilkan karya yang serupa, kendati ada tantangan dari
Al-Quran dan mereka telah berusaha menjawab tantangan itu.
Kemungkinan kedua yang mengatakan bahwa Al-Quran itu
karangan Muhammad SAW, juga tidak dapat diterima oleh akal.
Sebab, Muhammad SAW adalah orang Arab juga.
Bagaimanapun jeniusnya, tetap ia sebagai seorang manusia
yang menjadi salah satu anggota dari masyarakat atau
bangsanya. Selama seluruh bangsa Arab tidak mampu
menghasilkan karya yang serupa, maka masuk akal pula apabila
Muhammad — yang juga termasuk salah seorang dari bangsa
arab — tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Karena
itu, jelas bahwa Al-Quran itu bukan karangannya.

Terlebih lagi dengan adanya banyak hadits-hadits shahih
yang berasal dari Nabi Muhammad SAW -yang sebagian malah
diriwayatkan lewat cara yang tawatur- yang kebenarannya tidak
diragukan lagi. Apabila setiap hadits ini dibandingkan dengan
ayat manapun dalam Al-Quran, maka tidak akan dijumpai
adanya kemiripan dari segi gaya bahasanya. Padahal Nabi
Muhammad SAW, disamping selalu membacakan setiap ayat-
ayat yang diterimanya, dalam waktu yang bersamaan juga
mengeluarkan hadits. Namun, ternyata keduanya tetap berbeda
dari segi gaya bahasanya. Bagaimanapun kerasnya usaha
seseorang untuk menciptakan berbagai macam gaya bahasa
dalam pembicaraannya, tetap saja akan terdapat kemiripan
antara gaya yang satu dengan yang lain, karena merupakan
bagian dari ciri khasnya dalam berbicara. Karena tidak ada
kemiripan antara gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa
hadits, berarti Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad
SAW. Masing-masing dari keduanya terdapat perbedaan yang

20 Peraturan Hidup Dalam Islam

tegas dan jelas. Itulah sebabnya tidak seorang pun dari bangsa
Arab — orang-orang yang paling tahu gaya dan sastra bahasa
arab — pernah menuduh bahwa Al-Quran itu perkataan
Muhammad SAW, atau mirip dengan gaya bicaranya.

Satu-satunya tuduhan yang mereka lontarkan adalah
bahwa Al-Quran itu disadur Muhammad SAW dari seorang
pemuda Nasrani yang bernama Jabr. Tuduhan ini telah ditolak
keras oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

“(Dan) Sesungguhnya Kami mengetahui mereka berkata:
‘Bahwasanya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia
kepadanya (Muhammad). Padahal bahasa orang yang
mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya
(adalah) bahasa ‘ajami (non-Arab), sedangkan Al-Quran itu
dalam bahasa arab yang jelas” (TQS. An-Nahl [16]: 103).

Apabila telah terbukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan
bangsa Arab, bukan pula karangan Muhammad SAW, berarti
Al-Quran itu adalah kalamullah , yang menjadi mukjizat bagi
orang yang membawanya.

Dan karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang
membawa Al-Quran — yang merupakan kalamullah dan syariat
Allah, serta tidak ada yang membawa syariat-Nya melainkan
para Nabi dan Rasul — maka berdasarkan dalil aqli dapat
diyakini secara pasti bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang
Nabi dan Rasul.

Inilah dalil aqli tentang iman kepada Allah, kerasulan
Muhammad SAW, dan bahwa Al-Quran itu merupakan
kalamullah.

jalan Menuju Iman 21

Jadi, iman kepada Allah itu dapat dicapai melalui akal, dan
memang harus demikian. Iman kepada Allah akan menjadi dasar
kuat bagi kita untuk beriman terhadap perkara-perkara gh aib dan
segala hal yang dikabarkan Allah SWT Jika kita telah beriman
kepada Allah SWT yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka wajib
pula bagi kita untuk beriman terhadap apa saja yang dikabarkan
oleh-Nya. Baik hal itu dapat dijangkau oleh akal maupun tidak,
karena semuanya dikabarkan oleh Allah SWT Dari sini kita wajib
beriman kepada Hari Kebangkitan dan Pengumpulan di Padang
Mahsyar, Surga dan Neraka, hisab dan siksa. Juga beriman
terhadap adanya malaikat, jin, dan syaitan, serta apa saja yang
telah diterangkan Al-Quran dan hadits yang qath’i. Iman seperti
ini, walaupun diperoleh dengan jalan ‘mengutip’ (naql) dan
‘mendengar’ (sama), akan tetapi pada hakekatnya merupakan
iman yang aqli juga. Sebab, dasarnya telah dibuktikan oleh akal.
Jadi, akidah seorang Muslim itu harus bersandar kepada akal atau
pada sesuatu yang telah terbukti dasar kebenarannya oleh akal.
Seorang Muslim wajib meyakini segala sesuatu yang telah terbukti
dengan akal atau yang datang dari sumber berita yang yakin dan
pasti ( qath’i ), yaitu apapun yang telah ditetapkan oleh Al-Quran
dan hadits qath’i -yaitu hadits mutawatir-. Apa saja yang tidak
terbukti oleh kedua jalan tadi, yaitu akal serta nash Al-Quran dan
hadits mutawatir , haram baginya untuk mengimani. Akidah tidak
boleh diambil kecuali dengan jalan yang pasti.

Berdasarkan penjelasan ini, maka kita wajib beriman kepada
apa yang ada sebelum kehidupan dunia, yaitu Allah SWT; dan
kepada kehidupan setelah dunia, yaitu Hari Akhirat. Bila sudah
diketahui bahwa penciptaan dan perintah-perintah Allah
merupakan pokok pangkal adanya kehidupan dunia, sedangkan
perhitungan amal perbuatan manusia atas apa yang dikerjakannya
di dunia merupakan mata rantai dengan kehidupan setelah dunia,
maka kehidupan dunia ini harus dihubungkan dengan apa yang
ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Manusia

22 Peraturan Hidup Dalam Islam

harus terikat dengan hubungan tersebut. Karena itu, manusia wajib
berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan peraturan Allah, dan
wajib meyakini bahwa ia akan di -hisab di hari kiamat nanti atas
seluruh perbuatan yang dilakukannya di dunia.

Dengan demikian terbentuklah al-fikru al-mustanir tentang
apa yang ada di balik alam semesta, hidup, dan manusia. Telah
terbentuk pula al-fikru al-mustanir tentang apa yang ada sebelum
kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Bahwasannya
kehidupan tersebut memiliki hubungan antara apa yang ada
sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, terurailah
problematika pokok secara sempurna dengan akidah Islamiyah.

Apabila manusia berhasil memecahkan perkara ini, maka
ia dapat beralih memikirkan kehidupan dunia serta mewujudkan
mafalnim yang benar dan produktif tentang kehidupan ini.
Pemecahan inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya suatu mabda
(ideologi) yang dijadikan sebagai jalan menuju kebangkitan.
Pemecahan itu pula yang menjadi dasar bagi berdirinya Inadlarah
yaitu suatu peradaban yang bertitik tolak dari mabda tadi.
Disamping menjadi dasar yang melahirkan peraturan-peraturan
dan dasar berdirinya Negara Islam. Dengan demikian, dasar bagi
berdirinya Islam — baik secara fikraln (ide dasar) maupun thariqaln
(metoda pelaksanaan bagi/i/crah) — adalah akidah Islam.

Allah SWT berfirman:

Jalan Menuju Iman 23

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya dan kepada Kitab yang diturunkan Allah
kepada Rasul-Nya dan kepada Kitab yang diturunkan
sebelumnya. Dan siapa saja yang mengingkari Allah dan
Malaikat-Nya dan Kitab-Kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya dan
Hari Akhir maka ia telah sesat sejauh-jauh kesesatan’ (TQS.
An-Nisa [4]: 136).

Apabila semua ini telah terbukti, sedangkan iman kepada-
Nya adalah suatu keharusan, maka wajib bagi setiap Muslim
untuk beriman kepada syariat Islam secara total. Karena seluruh
syariat ini telah tercantum dalam Al-Quran dan dibawa oleh
Rasulullah SAW. Apabila tidak beriman, berarti ia kafir. Karena
itu penolakan seseorang terhadap hukum-hukum syara’ secara
keseluruhan, atau hukum-hukum qath’i secara rinci, dapat
menyebabkan kekafiran, baik hukum-hukum itu berkaitan
dengan ibadat , muamalah , ‘ uqubat (sanksi), ataupun math’umat
(yang berkaitan dengan makanan). Jadi kufur terhadap ayat:

“Dirikanlah shalat

sama saja kufur terhadap ayat:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba’ (TQS. Al-Baqarah [2]: 275).

24 Peraturan Hidup Dalam Islam

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya’ (TQS. Al-Maidah [5]: 38).

atau ayat:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging
babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
Allah” (TQS. Al-Maidah [5]: 3).

Perlu diketahui bahwa iman terhadap syariat Islam tidak
cukup dilandaskan pada akal semata, tetapi juga harus disertai
sikap penyerahan total dan penerimaan secara mutlak terhadap
segala yang datang dari sisi-Nya, sebagaimana firman Allah
SWT:

(*->

s'

“Maka demi Rabbmu, mereka itu (pada hakekatnya) tidak
beriman sebelum mereka menjadikan kamu (Muhammad)
sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa di hati mereka suatu
keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan
mereka menerima (pasrah) dengan sepenuhnya” (TQS. An-
Nisa [4]: 65).

25

QADLA DAN QADAR

llah SWT berfirman dalam surat Ali ‘Imran:

“ Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan
izin Allah , sebagai ketetapan yang telah ditentukan
waktunya.” (TQS. Ali 'Imran [3]: 145).

Juga firman-Nya dalam surat Al-A’raaf:

, ♦♦ ^

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu (ajal); maka apabila
telah datang waktunya mereka tidak dapat
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula)
memajukannya. (TQS. Al-A’raaf [7]: 34).

26 Peraturan Hidup Dalam Islam

Firman-Nya yang lain dalam surat Al-Hadid:

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak
pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab
(Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya.
Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

(TQS. Al-Hadid [57]: 22).

Begitu pula firman-Nya dalam surat At-Taubah:

“Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami
melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami.
Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-
orang yang beriman harus bertawakkal. ” (TQS. At-Taubah

[9]: 51).

Sementara firman-Nya dalam surat Saba’ :

s

/

“Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat zarrahpun yang
ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang
lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut

Qadla dan Qadar 27

dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)” (TQS. Saba’ [34] :

3).

Dan firman-Nya dalam surat Al-An’aam:

“Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia
mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari,
kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk
disempurnakan umur (mu) yang telah ditentukan, kemudian
kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan
kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan .” (TQS. Al-
An’aam [6]: 60).

Juga firman-Nya dalam surat An-Nisaa’:

9- * 4* r, * " f * ' ^

- - „

' s', ^

* *

TL

jUi 4ji! ’Ji

* " 1 \ i' '+'

0.-L1A I ^JLJ

C©

“Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka
mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau mereka
ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah:
“Semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang-

28 Peraturan Hidup Dalam Islam

orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikitpun?” (TQS. An-Nisaa’ [4]: 78).

Ayat-ayat di atas, dan ayat sejenis lainnya, sering dipakai
kebanyakaan orang (ahli kalam) pada saat membahas masalah
qadla dan qadar untuk dijadikan dalil yang memberi kesan
seolah-olah manusia ‘’dipaksa” untuk melakukan perbuatannya.
Dan bahwa semua perbuatan itu dilakukan karena ‘’dipaksa”
oleh adanya Iradah dan Masyiatullah. Dikesankan pula bahwa
Allah telah menciptakan manusia sekaligus perbuatannya.
Mereka berusaha menguatkan pendapat ini dengan firman Allah
SWT:

“ Padahal Allah-Iah yang menciptakan kamu dan apa yang
kamu perbuat itu”. (TQS. Ash-Shaffaat [37]: 96).

Disamping itu mereka mengambil dalil dari hadits-hadits,
misalnya sabda Rasulullah SAW:

o # o /o s / o S s 0 1 x o J o #

3 Jr~ ^ J*

« - 80
jA\

* 0 *

s'

s'

s'

“Roh Kudus (Jibril) telah membisikkan ke dalam kalbuku:
Tidak akan mati suatu jiwa sebelum dipenuhi rizki, ajal, dan
apa-apa yang ditakdirkan baginya

Masalah qadla dan qadar telah memainkan peranan
penting dalam mazhab-mazhab Islam (firqah theologi terdahulu,
pent.). Ahli Sunnah memiliki pendapat, yang pada intinya
mengatakan bahwa manusia itu memiliki apa yang disebut
dengan kasb ikhtiari di dalam perbuatan-perbuatannya (tatkala

Qadla dan Qadar 29

manusia hendak berbuat sesuatu, Allah menentukan/
menciptakan amal perbuatan tersebut, pent.). Jadi, manusia
dihisab berdasarkan kasb ikhtiari ini. Sedangkan Mu’tazilah
memiliki pendapat yang ringkasnya adalah bahwa manusia
sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab
berdasarkan perbuatannya. Sebab, ia sendirilah yang
menciptakannya. Adapun Jabariyah memiliki pendapat
tersendiri, yang ringkasnya bahwa Allah menciptakan hamba
beserta perbuatannya. Ia “dipaksa” melakukan perbuatannya
dan tidak bebas memilih. Ibaratnya seperti bulu yang
diterbangkan angin kemana saja.

Apabila kita meneliti masalah qadla dan qadar , akan kita
dapati bahwa ketelitian pembahasannya menuntut kita untuk
mengetahui terlebih dahulu dasar pembahasan masalah ini.
Ternyata, inti masalahnya bukan menyangkut perbuatan
manusia, dilihat dari apakah diciptaan Allah atau oleh dirinya
sendiri. Juga tidak menyangkut Ilmu Allah, dilihat dari kenyataan
bahwa Allah SWT mengetahui apa yang akan dilakukan oleh
hamba-Nya, dan Ilmu Allah itu meliputi segala perbuatan
hamba. Tidak terkait pula dengan Iradah Allah -sementara
Iradah Allah dianggap berhubungan dengan perbuatan hamba-
sehingga suatu perbuatan harus terjadi karena adanya Iradah
tadi. Tidak juga berhubungan dengan status perbuatan hamba
yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz -yang tidak boleh
tidak ia harus melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis di
dalamnya-.

Memang benar, perkara-perkara tadi bukan menjadi
dasar pembahasan qadla dan qadar. Sebab, tidak ada
hubungannya dilihat dari segi pahala dan siksa. Hubungan yang
ada hanya dengan ‘penciptaan, -yaitu bahwa- Ilmu (Allah) yang
meliputi segala sesuatu, Iradah- Nya yang berkaitan dengan
segala kemungkinan-kemungkinan, dan hubungannya dengan
Lauhul Mahfudz yang mencakup segala sesuatu. Seluruh

30 Peraturan Hidup Dalam Islam

perkara yang dihubung-hubungkan ini merupakan pembahasan
lain, yang terpisah dari topik pahala dan siksa atas perbuatan
manusia. Dengan kata lain, tidak berkaitan dengan pertanyaan-
pertanyaan:

Apakah manusia dipaksa melakukan perbuatan baik dan
buruk, ataukah diberi kebebasan memilih?’

Begitu pula dengan;

Apakah manusia diberi pilihan melakukan suatu pekerjaan
atau meninggalkannya, atau sama sekali tidak diberi hak
untuk memilih (ikhtiyar)?’

Apabila kita mengamati seluruh perbuatan manusia, akan
kita jumpai bahwa manusia itu hidup di dalam dua area. Area
pertama adalah ‘’area yang dikuasainya”. Area ini berada di
bawah kekuasaan manusia dan semua perbuatan/kejadian yang
muncul berada dalam lingkup pilihannya sendiri. Sedangkan
area kedua adalah c ’area yang menguasainya”, yaitu area yang
menguasai manusia. Pada area ini terjadi perbuatan/kejadian
yang tidak ada campur tangan manusia sedikitpun, baik
perbuatan/kejadian itu berasal dari dirinya atau yang
menimpanya.

Perbuatan manusia yang terjadi pada area yang kedua
ini, tidak ada andil dan urusan sedikitpun dengan manusia atas
kejadiannya. Kejadian-kejadian di dalam area ini dapat dibagi
menjadi dua. Pertama, kejadian yang ditentukan oleh nizhamul
wujud (Sunnatullah). Kedua, kejadian yang tidak ditentukan
oleh nizhamul wujud, namun tetap berada di luar kekuasaan
manusia, yang tidak akan mampu dihindari dan tidak terikat
dengan nizhamul wujud. Mengenai kejadian yang ditentukan
oleh nizhamul wujud , maka hal ini telah memaksa manusia
untuk tunduk kepadanya. Manusia harus beijalan sesuai dengan

Qadla dan Qadar 31

ketentuannya. Sebab, manusia berjalan bersama alam semesta
dan kehidupan, sesuai dengan mekanisme tertentu yang tidak
kuasa dilanggarnya. Bahkan semua kejadian yang ada pada
bagian ini muncul tanpa kehendaknya. Di sini manusia terpaksa
diatur dan tidak bebas memilih. Misalnya, manusia datang dan
meninggalkan dunia ini tanpa kemauannya. Ia tidak dapat
terbang di udara, tidak bisa berjalan di atas air hanya dengan
tubuhnya. Ia tidak dapat menciptakan warna biji matanya,
bentuk kepala dan tubuhnya. Akan tetapi semua itu diciptakan
Allah SWT, tanpa ada pengaruh atau hubungan sedikitpun dari
hamba (makhluk) -Nya. Hanya Allah-lah yang menciptakan
nizhamul wujud yang berfungsi sebagai pengatur alam ini. Alam
diperintah untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah
ditentukan-Nya tanpa kuasa untuk melanggarnya.

Akan halnya kejadian yang tidak ditentukan oleh
nizhamul wujud namun tetap berada di luar kekuasaan manusia,
adalah kejadian atau perbuatan yang berasal dari manusia atau
yang menimpanya, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan
untuk menolak. Misalnya, seseorang terjatuh dari atas tembok
lalu menimpa orang lain hingga mati. Atau, orang yang
menembak burung tetapi secara tidak sengaja mengenai
seseorang hingga mati. Atau, kecelakaan pesawat, kereta api,
atau mobil, karena kerusakan mendadak yang tidak bisa
dihindari, sehingga menyebabkan tewasnya para penumpang,
dan sebagainya. Semua kejadian yang berasal dari manusia
atau yang menimpanya ini, walaupun di luar kemampuannya
dan tidak terikat dengan nizhamul wujud , tetapi tetap terjadi
tanpa kehendak manusia dan berada di luar kekuasaannya.
Karena itu, dapat digolongkan ke dalam area kedua, yakni
daerah yang menguasai manusia.

Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai
manusia inilah yang dinamakan qadla (keputusan Allah). Sebab
Allah-lah yang memutuskannya. Karena itu, seorang hamba

32 Peraturan Hidup Dalam Islam

tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini, betapapun
besar manfa’at atau kerugiannya; disukai atau dibenci oleh
manusia; meski kejadian tersebut mengandung kebaikan dan
keburukan menurut tafsiran manusia — sekalipun hanya Allah
yang mengetahui hakekat baik dan buruknya kejadian itu. Ini
karena manusia tidak ikut andil dalam kejadian tersebut, serta
tidak tahu-menahu tentang hakekat dan asal-muasal
kejadiannya. Bahkan ia sama sekali tidak memiliki kemampuan
untuk menolak atau mendatangkannya. Manusia hanya
diwajibkan untuk beriman akan adanya qadla, dan bahwasanya
qadla itu hanya berasal dari Allah SWT.

Sedangkan qadar, uraiannya adalah sebagai berikut.
Bahwa semua perbuatan, baik yang berada di area yang
menguasai manusia ataupun di daerah yang dikuasai manusia,
semuanya terjadi dari benda menimpa benda, baik benda itu
berupa unsur alam semesta, manusia, maupun kehidupan. Allah
SWT telah menciptakan khasiat (sifat dan ciri khas) tertentu
pada benda-benda. Misalnya, api diciptakan dengan khasiat
membakar. Sedangkan pada kayu terdapat khasiat terbakar.
Pada pisau terdapat khasiat memotong, demikian seterusnya.
Allah SWT telah menjadikan khasiat-khasiat bersifat baku sesuai
dengan nizhamul wujud yang tidak bisa dilanggar lagi. Apabila
suatu waktu khasiat ini melanggar nizhamul wujud, maka itu
karena Allah SWT telah menarik khasiatnya. Tetapi hal ini adalah
sesuatu yang berada di luar kebiasaan dan hanya terjadi bagi
para Nabi yang menjadi mukjizat bagi mereka. Seperti halnya
pada benda-benda yang telah diciptakan khasiat-khasiatnya,
maka pada diri manusia telah diciptakan pula berbagai gharizah
(naluri) serta kebutuhan jasmani. Pada naluri dan kebutuhan
jasmani ini juga telah ditetapkan khasiat-khasiat seperti halnya
pada benda-benda. Misalnya, pada gharizah mempertahankan
dan melestarikan keturunan ( gharizatun nau) telah diciptakan
khasiat dorongan seksual. Dalam kebutuhan jasmani diciptakan

Qadla dan Qadar 33

pula khasiat-khasiat seperti lapar, haus, dan sebagainya. Semua
khasiat ini dijadikan Allah SWT bersifat baku sesuai dengan
sunnatul wujud (peraturan alam yang ditetapkan Allah).

Seluruh khasiat yang diciptakan Allah SWT, baik yang
terdapat pada benda maupun naluri serta kebutuhan jasmani
manusia, dinamakan qadar (ketetapan). Sebab, Allah-lah yang
menciptakan benda, naluri, serta kebutuhan jasmani; kemudian
menetapkan khasiat-khasiat tertentu di dalamnya. Khasiat-
khasiat ini tidak datang dengan sendirinya dari unsur-unsur
tersebut. Dan manusia sama sekali tidak memiliki andil atau
pengaruh apapun. Karena itu, manusia wajib mengimani bahwa
yang menetapkan khasiat-khasiat di dalam unsur-unsur tersebut
hanyalah Allah SWT.

Khasiat-khasiat ini memiliki qabiliyah (potensi) yang dapat
digunakan manusia dalam bentuk amal kebaikan apabila sesuai
dengan perintah Allah. Bisa juga digunakan untuk berbuat
kejahatan apabila melanggar perintah Allah dan larangan-Nya.
Baik itu dilakukannya dengan menggunakan khasiat-khasiat
yang ada pada benda, atau dengan memenuhi dorongan naluri
dan kebutuhan jasmaninya. Perbuatannya itu menjadi baik
apabila sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya, dan
sebaliknya menjadi jahat apabila melanggar perintah dan
larangan-Nya.

Dengan demikian, semua peristiwa yang terjadi pada area
yang menguasai manusia itu datangnya dari Allah, apakah itu
baik ataupun buruk. Begitu pula khasiat pada benda-benda,
naluri serta kebutuhan jasmani datangnya dari Allah, baik hal
itu akan menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Karena
itu, wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada qadla ,
baik dan buruknya dari Allah SWT. Dengan kata lain, ia wajib
meyakini bahwa semua kejadian yang berada di luar
kekuasaannya datangnya dari Allah SWT. Wajib pula bagi
seorang muslim untuk beriman kepada qadar , baik dan

34 Peraturan Hidup Dalam Islam

buruknya dari Allah SWT, baik khasiat-khasiat tersebut akan
menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Manusia sebagai
makhluk tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hal ini. Ia
tidak punya andil dalam masalah ajal, rizki, dan dirinya. Semua
itu dari Allah SWT. Jadi, kecenderungan seksualnya yang
terdapat pada gharizatun nau’, kecenderungan memiliki sesuatu
yang terdapat pada naluri mempertahankan diri (gharizatul
baqa ? ), rasa lapar dan haus yang ada pada kebutuhan
jasmaninya, semua itu datangnya dari Allah SWT.

Penjelasan di atas tadi adalah pembahasan yang berkaitan
dengan kejadian-kejadian pada area yang menguasai manusia,
dan pada khasiat-khasiat seluruh benda yang ada. Adapun area
yang dikuasai oleh manusia, adalah area dimana manusia
berjalan secara sukarela di atas nizham (peraturan) yang
dipilihnya, apakah itu syariat Allah atau syariat lainnya. Dalam
area ini, terjadi peristiwa dan perbuatan yang berasal dari
manusia atau menimpanya karena kehendaknya sendiri.
Misalnya ia berjalan, makan, minum, dan bepergian, kapan
saja sesuka hatinya dan kapan saja boleh ditinggalkannya. Ia
membakar dengan api dan memotong dengan pisau, sesuai
dengan kehendaknya. Begitu pula ia memuaskan keinginan
seksualnya, keinginan memiliki barang, atau keinginan
memenuhi perutnya sesuai dengan kemauannya. Ia bisa
melakukannya atau tidak melakukannya dengan sukarela.
Karena itu, seluruh perbuatan manusia yang dilakukan didalam
area ini akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban.

Meskipun khasiat-khasiat yang ada pada benda mati,
naluri, serta kebutuhan jasmani yang telah ditakdirkan oleh Allah
dan dijadikannya bersifat baku, mempunyai efek/pengaruh yang
menghasilkan suatu perbuatan, akan tetapi bukan khasiat-
khasiat ini yang melakukan perbuatan, melainkan manusialah
yang melakukannya pada saat ia menggunakan khasiat-khasiat
tersebut. Sebagai contoh, dorongan seksual yang ada pada

Qadla dan Qadar 35

gharizatun-nau\ memang mempunyai potensi kebaikan atau
keburukan. Begitu pula rasa lapar yang ada pada kebutuhan
jasmani, sama-sama mempunyai potensi kebaikan atau
keburukan. Akan tetapi yang melakukan perbuatan baik atau
buruk adalah manusianya itu sendiri, bukan naluri atau
kebutuhan jasmaninya. Sebab, Allah SWT telah menciptakan
akal bagi manusia. Dan di dalam tabiat akal diciptakan
kemampuan memahami serta mempertimbangkan. Karena itu,
Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan yang baik dan
yang buruk, sebagaimana firman-Nya:

9 ^ 9 & ** } s' ^ s' s' ^

s'

“Telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan hidup (baik dan
buruk )” (TQS. Al-Balad [90]: 10)

Maka, Allah jadikan di dalam akal itu kemampuan untuk
menimbang-nimbang, mana perbuatan yang maksiat dan mana
perbuatan yang baik (takwa), sebagaimana firman-Nya:

3 Li j jt

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan
dan ketakwaannya.” (TQS. Asy-Syams [91]: 8)

Jadi, apabila manusia memuaskan dorongan naluri dan
kebutuhan jasmaninya sesuai dengan perintah Allah dan
larangan-Nya, berarti ia telah melakukan kebaikan dan berjalan
pada jalan takwa. Namun bila manusia memenuhi dorongan
naluri dan kebutuhan jasmaninya seraya berpaling dari perintah
Allah dan larangan-Nya, berarti ia telah melakukan perbuatan
buruk dan berjalan di atas jalan kemaksiatan. Dalam dua
keadaan tadi, manusialah yang menghasilkan perbuatan. Tidak

36 Peraturan Hidup Dalam Islam

perduli, apakah perbuatan itu baik ataupun buruk, dan tanpa
melihat lagi apakah perbuatan itu berasal dari dirinya atau yang
menimpanya. Dia sendirilah yang memenuhi kebutuhannya
sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya, sehingga ia
termasuk telah berbuat baik. Dia sendiri pula yang memenuhi
kebutuhannya dengan menentang perintah Allah dan larangan-
Nya, sehingga digolongkan telah berbuat buruk. Atas dasar inilah
manusia diminta pertanggungjawabannya terhadap seluruh
perbuatan yang terjadi pada area yang dikuasainya. Lalu diberi
pahala atau disiksa, tergantung perbuatannya. Sebab, ia
melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan sedikitpun.

Walaupun khasiat naluri dan kebutuhan jasmani itu
berasal dari Allah, serta potensinya untuk melakukan perbuatan
baik atau buruk juga berasal dari Allah, namun Allah tidak
menciptakan khasiat-khasiat itu dalam bentuk yang dapat
memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik
perbuatan itu diridlai Allah atau dimurkai-Nya, atau berupa
perbuatan buruk ataupun baik. Khasiat membakar yang terdapat
pada api, misalnya, tidak diciptakan untuk memaksa manusia
melakukan pembakaran — baik yang diridlai Allah atau dibenci-
Nya — , melainkan dijadikan Allah agar bisa berfungsi apabila
digunakan oleh manusia dalam bentuk yang tepat. Demikian
juga, pada saat Allah menciptakan manusia berikut naluri dan
kebutuhan jasmaninya, seraya diciptakan-Nya pula akal yang
sanggup membeda-bedakan. Maka diberikan-Nya pula kepada
manusia kebebasan memilih untuk melakukan perbuatan, atau
meninggalkannya tanpa pernah dipaksa. Allah tidak pernah
menciptakan khasiat-khasiat benda, naluri, atau kebutuhan
jasmani sebagai sesuatu yang dapat memaksa manusia untuk
melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Karena itu,
manusia bebas melakukan suatu perbuatan ataupun
meninggalkannya dengan menggunakan akalnya — yang

Qadla dan Qadar 37

memang mampu untuk membeda-bedakan dan telah dijadikan
sebagai sandaran ( manath ) pembebanan kewajiban syariat.

Berdasarkan hal ini, Allah menyediakan pahala bagi
perbuatan baik manusia, karena akalnya telah memilih
menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
Sedangkan untuk perbuatan buruk, telah disediakan siksa,
karena akalnya telah memilih untuk melanggar perintah Allah
dan larangan-Nya, yaitu saat manusia memenuhi tuntutan naluri
serta kebutuhan jasmaninya bukan dengan cara yang telah
diperintahkan Allah. Jadi, balasan terhadap perbuatan semacam
ini merupakan balasan yang haq serta adil, karena manusia
bebas memilih tanpa ada paksaan apapun. Perkara ini tidak
ada kaitannya dengan qadla dan qadar. Yang difokuskan adalah
tindakan si hamba sendiri dalam melakukan suatu perbuatan
secara sukarela. Dengan demikian manusia bertanggung jawab
penuh atas perbuatannya, sebagaimana firman Allah:

“Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya ” (TQS. Al-Mudatstsir [74]: 38)

Adapun mengenai Ilmu Allah, sesungguhnya ilmu-Nya
tidak memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan.
Sebab, Allah telah mengetahui sebelumnya bahwa manusia
akan melakukan perbuatannya itu. Dilakukannya perbuatan
tersebut bukan didorong oleh Ilmu Allah. Ilmu Allah bersifat
azali, dan -Allah mengetahui- bahwa ia akan melakukan
perbuatan tersebut. Mengenai adanya tulisan di dalam Lauhul
Mahfudz , tidak lain merupakan perlambang tentang betapa
Maha Luasnya Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu.

Demikian pula halnya dengan Iradah Allah, tidak
memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Yang

38 Peraturan Hidup Dalam Islam

dimaksud dengan Iradah Allah adalah “tidak akan terjadi sesuatu
apapun di malakut (alam kekuasaan) -Nya kecuali atas
kehendak-Nya” . Dengan kata lain, tidak ada sesuatu di alam
ciptaan-Nya ini yang kejadiannya berlawanan dengan
kehendak-Nya. Jadi, apabila manusia melakukan suatu
perbuatan tanpa dicegah Allah, tanpa dipaksa, dan ia dibiarkan
melakukannya secara sukarela, maka pada hakekatnya
perbuatan manusia tersebut berdasarkan Iradah Allah, bukan
berlawanan dengan kehendak-Nya. Perbuatan tersebut
dilakukan manusia secara sukarela berdasarkan pilihannya.
Sedangkan Iradah Allah tidak memaksanya untuk berbuat
seperti itu.

Demikianlah penjelasan tentang qadla dan qadar.
Pembahasan masalah ini dapat mendorong manusia untuk
melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, selama ia sadar
bahwa Allah senantiasa mengawasinya serta akan meminta
tanggung jawabnya. Manusia akan menyadari pula bahwa Allah
SWT telah memberikan kepadanya kebebasan memilih untuk
melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkannya. Apabila
manusia tidak pandai-pandai menggunakan hak pilihnya itu,
tentulah ia akan terperosok ke dalam jahanam , memperoleh
siksa yang pedih. Seorang mukmin sejati yang memahami
hakekat qadla dan qadar , hakekat nikmat akal dan nikmat hak
pilih yang telah dikaruniakan Allah, akan kita dapati bahwa ia
akan waspada dan takut kepada Allah SWT. Ia akan selalu
berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi
larangan-Nya, karena takut ditimpa azab Allah serta merindukan
Surga-Nya. Bahkan ia menginginkan yang lebih besar dari itu,
berupa keridlaan Allah SWT.

39

KEPEMIMPINAN BERFIKIR

DALAM ISLAM

I katan kebangsaan (Nasionalisme) tumbuh di tengah-tengah
masyarakat, tatkala pola pikir manusia mulai merosot.
Ikatan ini terjadi ketika manusia mulai hidup bersama dalam
suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari situ. Saat itu,
naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong
mereka untuk mempertahankan negerinya, tempat dimana
mereka hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal
tumbuhnya ikatan nasionalisme, yang tergolong ikatan yang
paling lemah dan rendah nilainya. Ikatan ini tampak juga dalam
dunia binatang serta burung-burung, dan senantiasa emosional
sifatnya. Ikatan semacam ini muncul ketika ada ancaman pihak
asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri.
Tetapi bila suasananya aman dari serangan musuh atau musuh
tersebut dapat dilawan dan diusir dari negeri itu, sirnalah
kekuatan ini. Karena itu, ikatan ini rendah nilainya.

Adapun ikatan kesukuan (sukuisme) tumbuh di tengah-
tengah masyarakat pada saat pemikiran manusia mulai sempit.
Ikatan ini mirip dengan ikatan kekeluargaan, hanya sedikit lebih

40 Peraturan Hidup Dalam Islam

luas. Munculnya ikatan kesukuan karena manusia pada
dasarnya memiliki naluri mempertahankan diri, kemudian
dalam dirinya mencuat keinginan untuk berkuasa. Keinginan
itu muncul hanya pada individu yang rendah taraf berfikirnya.
Apabila kesadarannya meningkat dan pemikirannya
berkembang, maka bertambah luaslah wilayah kekuasaannya,
sehingga timbul keinginan keluarga dan familinya untuk
berkuasa. Keinginan tersebut terus melebar sesuai dengan
perkembangan pemikirannya, sampai suatu saat timbul
keinginan sukunya berkuasa di negeri tersebut. Apabila mereka
telah mendapatkan kekuasaan itu, ia pun ingin sukunya
menguasai bangsa-bangsa yang lain. Inilah yang menjadi
penyebab timbulnya berbagai pertentangan lokal antar individu
dalam sebuah keluarga yang saling berebut pengaruh. Sehingga
apabila seseorang telah berhasil menjadi pemimpin dalam
keluarga itu — tentunya setelah lebih dahulu memenangkan
persaingan dengan anggota keluarga yang lain — perselisihan
pun beralih antara keluarga itu dengan keluarga-keluarga lain,
yang masing-masing berusaha menundukkan yang lainnya
dalam soal kepemimpinan, sampai akhirnya dimenangkan oleh
satu keluarga tertentu atau dicapai oleh beberapa keluarga yang
bergabung menjadi satu. Tetapi tidak lama kemudian timbul lagi
perselisihan baru antara kelompok keluarga itu menghadapi
kelompok keluarga yang lain, dalam soal kharisma dan
kepemimpinan. Keadaan seperti ini menimbulkan rasa fanatisme
golongan (ta’ashub) dalam diri anggota ikatan ini. Mereka dikuasai
oleh hawa nafsu dalam usahanya membela anggotanya terhadap
anggota suku yang lain. Dengan demikian, ikatan semacam ini
tidak sesuai dengan martabat manusia. Ikatan ini senantiasa
menimbulkan berbagai pertentangan intern, kalau tidak disibukkan
dengan berbagai perselisihan dengan pihak luar (keluarga, suku,
bangsa, dan lain-lain).

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 41

Berdasarkan hal ini, ikatan nasionalisme merupakan

ikatan yang rusak (tabi’atnya buruk) karena tiga hal:

(1) Karena mutu ikatannya rendah, sehingga tidak mampu
mengikat antara manusia satu dengan yang lainnya untuk
menuju kebangkitan dan kemajuan.

(2) Karena ikatannya bersifat emosional, yang selalu
didasarkan pada perasaan yang muncul secara spontan
dari naluri mempertahankan diri, yaitu untuk membela
diri. Di samping itu ikatan yang bersifat emosional sangat
berpeluang untuk berubah-ubah, sehingga tidak bisa
dijadikan ikatan yang langgeng antara manusia satu
dengan yang lain.

(3) Karena ikatannya bersifat temporal, yaitu muncul saat
membela diri karena datangnya ancaman. Sedangkan
dalam keadaan stabil, yaitu keadaan normal, ikatan ini
tidak muncul. Dengan demikian, tidak bisa dijadikan
pengikat antara sesama manusia.

Demikian pula halnya dengan ikatan kesukuan termasuk

ikatan yang rusak karena tiga hal:

(1) Karena berlandaskan pada qabi/ah/keturunan, sehingga
tidak bisa dijadikan pengikat antara manusia satu dengan
yang lainnya menuju kebangkitan dan kemajuan.

(2) Karena ikatannya bersifat emosional, selalu didasarkan
pada perasaan yang muncul secara spontan dari naluri
mempertahankan diri, yang didalamnya terdapat
keinginan dan ambisi untuk berkuasa.

(3) Karena ikatannya tidak manusiawi, sebab menimbulkan
pertentangan dan perselisihan antar sesama manusia
dalam berebut kekuasaan. Karena itu, tidak bisa menjadi
pengikat antara sesama manusia.

42 Peraturan Hidup Dalam Islam

Selain ikatan-ikatan yang rusak tadi, masih terdapat ikatan
lain yang dianggap oleh sebagian orang sebagai alat untuk
mengikat anggota masyarakat, yaitu “ikatan kemaslahatan” dan
ikatan kerohanian yang tidak memiliki suatu peraturan.

Ikatan kemaslahatan tidak lain ikatan yang temporal
sifatnya, tidak bisa dijadikan pengikat antar manusia. Hal ini
disebabkan adanya peluang tawar menawar dalam mewujudkan
kemaslahatan mana yang lebih besar, sehingga eksistensinya
akan hilang begitu satu maslahat dipilih atau didahulukan dari
maslahat yang lain. Apabila kemaslahatan itu telah ditentukan,
berakhirlah persoalannya. Kemudian orang-orangnya pun
membubarkan diri, karena ikatan itu berakhir tatkala maslahat
telah tercapai. Jadi, ikatan ini amat berbahaya bagi para
pengikutnya.

Adapun ikatan kerohanian yang tidak memiliki peraturan,
aktifitasnya hanya terlihat dari kegiatan spiritual saja. Ikatan ini
tidak nampak dalam kancah kehidupan, bersifat parsial (terbatas
pada aspek kerohanian semata) yang tidak berhubungan
dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak layak menjadi
pengikat antar manusia dalam seluruh aspek kehidupannya.
Dari sini jelas bahwa akidah yang dianut kaum Nashrani tidak
dapat dijadikan pengikat antar bangsa-bangsa Eropa, walaupun
semuanya menganut akidah tersebut, karena tergolong ikatan
kerohanian yang tidak memiliki peraturan hidup sama sekali.

Seluruh ikatan tadi tidak layak dijadikan pengikat antar
manusia dalam kehidupannya, untuk meraih kebangkitan dan
kemajuan. Ikatan yang benar untuk mengikat manusia dalam
kehidupannya adalah aqidah aqliyah (akidah yang sampai
melalui proses berpikir) yang melahirkan peraturan hidup
menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai ikatan ideologis
(berdasarkan pada suatu mabda/ ideologi.)

Mabda adalah aqidah aqliyah yang melahirkan peraturan.
Yang dimaksud akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 43

alam semesta, manusia, dan hidup; serta tentang apa yang ada
sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya
dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Sedangkan
peraturan yang lahir dari akidah tidak lain berfungsi untuk
memecahkan dan mengatasi berbagai problematika hidup
manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan
pemecahannya, memelihara akidah serta untuk mengemban
mabda. Penjelasan tentang cara pelaksanaan, pemeliharaan
akidah, dan penyebaran risalah dakwah inilah yang dinamakan
thariqah. Sedangkan yang selian itu, yaitu akidah dan berbagai
pemecahan masalah hidup tercakup dalam fikrah . Jadi mabda
mencakup dua bagian, yaitu fikrah dan thariqah.

Mabda muncul di benak seseorang, baik melalui wahyu
Allah yang diperintahkan untuk mendakwahkannya atau dari
kejeniusan yang nampak pada diri orang itu.

Mabda yang muncul dalam benak manusia melalui
wahyu Allah adalah mabda yang benar. Karena bersumber dari
AI-KhaIiq , yaitu Pencipta alam, manusia, dan hidup, yakni Allah
SWT. Mabda ini pasti kebenarannya (qath ’i). Sedangkan mabda
yang muncul dalam benak manusia karena kejeniusan yang
nampak pada dirinya adalah mabda yang salah ( bathil ). Karena
berasal dari akal manusia yang terbatas, yang tidak mampu
menjangkau segala sesuatu yang nyata. Disamping itu
pemahaman manusia terhadap proses lahirnya peraturan selalu
menimbulkan perbedaan, perselisihan, dan pertentangan, serta
selalu terpengaruh lingkungan tempat ia hidup. Sehingga
membuahkan peraturan yang saling bertentangan, yang
mendatangkan kesengsaraan bagi manusia. Karena itu, mabda
yang muncul dari benak seseorang adalah mabda yang salah,
baik dilihat dari segi akidahnya maupun peraturan yang lahir
dari akidah tersebut.

Atas dasar inilah asas suatu mabda (ideologi) adalah ide
dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan

44 Peraturan Hidup Dalam Islam

hidup. Sedangkan keberadaan thariqah -yang membuat mabda
ini terwujud dan terlaksana dalam kehidupan- adalah suatu
keharusan dan kebutuhan dasar bagi ide itu sendiri agar mabda
itu terwujud. Ide dasar yang bersifat menyeluruh menjadi asas,
karena ide dasar tersebut menjadi akidah bagi mabda. Akidah
itu pula yang menjadi qaidah fikriyah (kaedah berpikir) sekaligus
sebagai kepemimpinan berpikir ( qiyadah fikriyah). Dengan
landasan ini dapatlah ditentukan arah pemikiran manusia dan
pandangan hidupnya. Dengan landasan itu pula dapat dibangun
seluruh pemikiran dan dapat dilahirkan seluruh pemecahan
problematika kehidupan. Keberadaan thariqah merupakan
suatu keharusan, karena peraturan yang lahir dari akidah itu
apabila tidak memuat penjelasan-penjelasan; tentang
bagaimana cara praktis pemecahannya, bagaimana cara
memelihara/melindungi akidah, bagaimana cara mengemban
dakwah untuk menyebarluaskan mabda ; maka ide dasar ini
hanya akan menjadi bentuk filsafat yang bersifat khayalan dan
teoritis belaka, yang tercantum dalam lembaran-lembaran buku,
tanpa dapat mempengaruhi kehidupan. Jadi, agar dapat
menjadi sebuah mabda , di samping harus ada akidah, maka
harus ada pula thariqah (metoda pelaksanaannya).

Namun demikian, adanya fikrah dan thariqah pada suatu
akidah yang memancarkan peraturan, tidak berarti bahwa
mabda itu pasti benar. Itu hanya sekadar menunjukkan sebuah
mabda. Yang menjadi indikasi benar atau salahnya suatu mabda
adalah akidah mabda itu sendiri, apakah benar atau salah.
Sebab, kedudukan akidah adalah sebagai qaidah fikriyah , yang
menjadi asas bagi setiap pemikiran yang muncul. Akidah jugalah
yang menentukan pandangan hidup dan yang melahirkan setiap
pemecahan problematika hidup serta pelaksanaannya
( thariqah ). Jika qaidah fikriyah-nya benar, maka mabda itu
benar. Sebaliknya, jika qaidah fikriyah-nya salah, maka mabda
itu dengan sendirinya salah dari akarnya.

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 45

Qaidah fikriyah ini apabila sesuai dengan fitrah manusia
dan dibangun berlandaskan akal, maka berarti termasuk kaedah
yang benar. Sebaliknya, jika bertentangan dengan fitrah manusia
atau tidak dibangun berlandaskan akal, maka kaedah itu bathil.
Yang dimaksud dengan qaidah fikriyah itu sesuai dengan fitrah
manusia, adalah pengakuannya terhadap apa yang ada dalam
fitrah manusia, berupa kelemahan dan kebutuhan diri manusia
pada Yang Maha Pencipta, Pengatur segalanya. Dengan kata
lain, qaidah fikriyah itu sesuai dengan naluri beragama (gharizah
tadayyun). Sedangkan yang dimaksud dengan qaidah fikriyah
itu dibangun berdasarkan akal adalah bahwa kaedah ini tidak
berlandaskan materi atau mengambil sikap jalan tengah.

Apabila kita telusuri dunia ini, kita hanya menjumpai tiga
mabda (ideologi). Yaitu Kapitalisme, Sosialisme termasuk
Komunisme, dan Islam. Dua mabda pertama, masing-masing
diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan mabda
yang ketiga yaitu Islam, tidak diemban oleh satu negarapun.
Islam diemban oleh individu-individu dalam masyarakat.
Sekalipun demikian, mabda ini tetap ada di seluruh penjuru
dunia.

Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan
kehidupan (sekularisme). Ide ini menjadi akidahnya (sebagai
asas), sekaligus sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan
ideologis), serta qaidah fikriyah (kaedah berpikir)-nya.
Berlandaskan qaidah fikriyah ini, mereka berpendapat bahwa
manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Mereka
pertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan
berakidah, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi. Dari
kebebasan hak milik ini lahir sistem ekonomi kapitalis, yang
termasuk perkara paling menonjol dalam mabda ini atau yang
dihasilkan oleh akidah mabda ini. Karena itu, mabda tersebut
dinamakan mabda kapitalisme. Sebuah nama yang diambil dari
aspek yang paling menonjol dalam mabda tersebut.

46 Peraturan Hidup Dalam Islam

Demokrasi yang dianut oleh mabda ini, berasal dari
pandangannya bahwa manusia berhak membuat peraturan
(undang-undang). Menurut mereka, rakyat adalah sumber
kekuasaan. Rakyatlah yang membuat perundang-undangan.
Rakyat pula yang menggaji kepala negara untuk menjalankan
undang-undang yang telah dibuatnya. Rakyat berhak mencabut
kembali kekuasaan itu dari kepala negara, sekaligus
menggantinya, termasuk merubah undang-undang sesuai
dengan kehendaknya. Hal ini karena kekuasaan dalam sistem
demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala
negara, yang digaji untuk menjalankan pemerintahan sesuai
dengan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat.

Sekalipun demokrasi berasal dari ideologi mabda ini, akan
tetapi kurang menonjol dibandingkan dengan sistem
ekonominya. Buktinya sistem kapitalisme di Barat ternyata
sangat mempengaruhi elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga
mereka tunduk kepada para kapitalis (pemilik modal). Bahkan
hampir-hampir dapat dikatakan bahwa para kapitalislah yang
menjadi penguasa sebenarnya di negara-negara yang menganut
mabda ini. Di samping itu demokrasi bukanlah ciri khas dari
mabda ini, sebab komunis juga menyuarakannya dan
menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi,
lebih tepat bila mabda ini dinamakan mabda kapitalisme.

Kelahiran mabda ini bermula pada saat kaisar dan raja-
raja di Eropa dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk
memeras, menganiaya dan menghisap darah rakyat. Para
pemuka agama waktu itu dijadikan perisai untuk mencapai
keinginan mereka. Maka timbulah pergolakan sengit, yang
kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan
cendekiawan. Sebagian mereka mengingkari adanya agama
secara mutlak. Sedangkan yang lainnya mengakui adanya
agama, tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan
dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 47

filosof dan cendekiawan itu cenderung memilih ide yang
memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian
menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara.
Disepakati pula pendapat untuk tidak mempermasalahkan
agama, dilihat dari segi apakah diakui atau ditolak. Sebab, fokus
masalahnya adalah agama itu harus dipisahkan dari kehidupan.
Ide ini dianggap sebagai kompromi (jalan tengah) antara
pemuka agama yang menghendaki segala sesuatunya harus
tunduk kepada mereka — dengan mengatasnamakan agama —
dengan para filosof dan cendekiawan yang mengingkari adanya
agama dan dominasi para pemuka agama. Jadi, ide sekularisme
sama sekali tidak mengingkari adanya agama, tetapi juga tidak
memberikan peran dalam kehidupan. Yang mereka lakukan
adalah memisahkannya dari kehidupan.

Berdasarkan hal ini, maka akidah yang dianut oleh Barat
secara keseluruhan adalah sekularisme, pemisahan agama dari
kehidupan. Akidah ini merupakan qaidah fikriyah yang menjadi
landasan bagi setiap pemikiran. Di atas dasar inilah ditentukan
setiap arah pemikiran manusia dan arah pandangan hidupnya.
Berdasarkan hal ini pula, dipecahkan berbagai problematika
hidup. Lalu ideologi ini dijadikan sebagai qiyadah fikriyah yang
diemban dan disebarluaskan oleh dunia Barat ke seluruh dunia.

Akidah sekular, yang memisahkan agama dari kehidupan,
pada hakekatnya merupakan pengakuan secara tidak langsung
akan adanya agama. Mereka mengakui adanya Pencipta alam
semesta, manusia, dan hidup, serta mengakui adanya hari
Kebangkitan. Sebab, semua itu adalah dasar pokok agama,
ditinjau dari keberadaan suatu agama. Dengan pengakuan ini
berarti terdapat ide tentang alam semesta, manusia, dan hidup,
serta apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia,
sebab mereka tidak menolak eksistensi agama. Namun tatkala
ditetapkan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan,
maka pengakuan itu akhirnya hanya sekadar formalitas belaka.

48 Peraturan Hidup Dalam Islam

Karena, sekalipun mereka mengakui eksistensinya, tetapi pada
dasarnya mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini tidak
ada hubungannya dengan apa yang ada sebelum dan sesudah
kehidupan dunia. Anggapan ini muncul ketika dinyatakan
adanya pemisahan agama dari kehidupan, dan bahwasanya
agama hanya sekadar hubungan antara individu dengan
Penciptanya saja. Dengan demikian, didalam akidah sekular
secara tersirat terkandung pemikiran menyeluruh tentang alam
semesta, manusia, dan hidup. Berdasarkan uraian di atas mabda
kapitalisme dianggap sebagai sebuah mabda, sebagaimana
mabda-mabda yang lainnya.

Adapun sosialisme, termasuk juga komunisme, keduanya
memandang bahwa alam semesta, manusia, dan hidup adalah
materi. Bahwa materi adalah asal dari segala sesuatu. Melalui
perkembangan dan evolusi materi benda-benda lainnya menjadi
ada. Di balik alam materi tidak ada alam lainnya. Materi bersifat
azali (tak berawal dan tak berakhir), qadim (terdahulu) dan tidak
seorang pun yang mengadakannya. Dengan kata lain bersifat
wajibul wujud (wajib adanya). Penganut ideologi ini mengingkari
penciptaan alam ini oleh Zat Yang Maha Pencipta. Mereka
mengingkari aspek kerohanian, dan beranggapan bahwa
pengakuan adanya aspek rohani merupakan sesuatu yang
berbahaya bagi kehidupan. Agama dianggap sebagai candu
yang meracuni masyarakat dan menghambat pekerjaan. Bagi
mereka tidak ada sesuatu yang berwujud kecuali hanya materi,
bahkan menurutnya, berpikir pun merupakan cerminan/refleksi
dari materi ke dalam otak. Materi adalah pangkal berpikir dan
pangkal dari segala sesuatu, yang berproses dan berkembang
dengan sendirinya lalu mewujudkan segala sesuatu. Ini berarti
mereka mengingkari adanya Sang Pencipta dan menganggap
materi itu bersifat azali , serta mengingkari adanya sesuatu
sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Yang mereka akui hanya
kehidupan dunia ini saja.

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 49

Meskipun kedua mabda kapitalisme dan sosialisme ini
berbeda pendapat dalam ide dasar tentang manusia, alam, dan
hidup, akan tetapi keduanya sepakat bahwa nilai-nilai yang
paling tinggi dan terpuji pada manusia adalah nilai-nilai yang
ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Dan bahwasanya
kebahagiaan itu adalah dengan memperoleh sebesar-besarnya
kesenangan yang bersifat jasmaniah. Menurut pandangan kedua
mabda ini, cara itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan.
Bahkan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Keduanya juga
sependapat dalam memberikan kebebasan pribadi bagi
manusia, bebas berbuat semaunya menurut apa yang
diinginkannya selama ia melihat dalam perbuatannya itu
terdapat kebahagiaan. Maka dari itu tingkah laku atau
kebebasan pribadi merupakan sesuatu yang diagung-agungkan
oleh kedua mabda ini.

Pandangan keduanya berbeda tentang individu dan
masyarakat. Kapitalisme adalah mabda individualis, yang
berpendapat bahwa masyarakat terbentuk dari individu-
individu. Mabda ini tidak memprioritaskan pandangannya
terhadap masyarakat secara utuh, namun lebih mengutamakan
pandangannya terhadap individu. Di dalam kapitalisme
kebebasan individu harus dijamin. Dari sinilah kebebasan
berakidah (memilih sekehendaknya agama dan kepercayaan)
adalah sebagian dari apa yang mereka agung-agungkan, sama
halnya dengan kebebasan ekonomi yang mereka bangga-
banggakan. Falsafah mabda ini tidak membatasi kebebasan
tersebut. Negara yang membatasi dengan menggunakan
kekuatan militer dan ketegasan undang-undangnya. Namun
demikian negara hanya berfungsi sebagai sarana, bukan tujuan.
Jadi kedaulatan tetap berada pada individu dan bukan pada
negara. Mabda kapitalisme mengusung ide yang dijadikan
sebagai dasar untuk memimpin bangsa-bangsa ( qiyadah
fikriyah ), yaitu pemisahan agama dengan kehidupan. Dengan

50 Peraturan Hidup Dalam Islam

ideologi ini kapitalisme menjalankan roda pemerintahan dan
peraturan-peraturannya, mempropagandakan, serta berusaha
terus-menerus untuk menerapkannya di setiap tempat.

Sosialisme termasuk komunisme adalah mabda yang
memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang
menyeluruh, yang terdiri dari manusia dan interaksinya dengan
alam. Hubungan ini bersifat mutlak dan pasti, serta mereka
tunduk padanya dengan sendirinya secara mutlak. Kesatuan
ini secara keseluruhan merupakan satu bagian yang tak
terpisahkan, yang terdiri dari alam, manusia, dan interaksinya,
yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.
Manusia secara individu merupakan bagian dari alam. Faktor
ini menonjol pada diri manusia. Manusia tidak akan berkembang
tanpa berhubungan dengan aspek ini, atau tanpa tergantung
kepada alam. Hubungannya dengan alam merupakan
hubungan antar sesama zat. Masyarakat dianggap sebagai satu
kesatuan yang berkembang secara serempak. Masing-masing
berputar mengikuti yang lain sebagaimana berputarnya gigi
dalam sebuah roda. Konsekwensinya mereka tidak mengenal
istilah kebebasan berakidah bagi masing-masing individu dan
kebebasan ekonomi. Akidahnya ditentukan berdasarkan
kemauan negara, demikian juga halnya dengan ekonomi.
Karena itu, negara termasuk salah satu hal yang diagung-
agungkan oleh mabda ini. Bertolak dari filsafat materialisme ini
lahirlah aturan-aturan kehidupan dan sistem ekonomi. Sistem
ekonomi dijadikan sebagai asas yang merupakan manifestasi
bagi semua peraturan yang ada.

Mabda sosialisme, termasuk komunisme, mengemban ide
yang dijadikan sebagai dasar untuk memimpin bangsa-bangsa,
yaitu (dialektika) materialisme dan evolusi materialisme. Di atas
asas inilah mereka menjalankan roda pemerintahan dan
peraturan-peraturannya serta mempropagandakan ideologinya
dan berusaha untuk menerapkannya di tempat manapun.

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 51

Sedangkan Islam menerangkan bahwa di balik alam
semesta, manusia, dan hidup, terdapat AI-KhaIiq yang
menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah SWT. Asas mabda ini
adalah keyakinan akan adanya Allah SWT. Akidah ini yang
menentukan aspek rohani, yaitu bahwa manusia, hidup, dan
alam semesta, diciptakan oleh AI-KhaIiq. Dari sini nampak
bahwa hubungan antara alam sebagai makhluk, dengan Allah
SWT sebagai Pencipta adalah aspek rohani yang ada pada alam.
Tampak pula hubungan antara hidup sebagai makhluk dengan
Allah SWT sebagai Pencipta, yang menjadi aspek rohani pada
hidup. Demikian pula halnya dengan hubungan manusia
sebagai makhluk, dengan Allah sebagai Pencipta, merupakan
aspek rohani yang ada pada manusia. Dengan demikian, ruh
(spirit) adalah kesadaran manusia akan hubungan dirinya
dengan Allah SWT.

Iman kepada Allah SWT harus disertai dengan iman
kepada kenabian Muhammad SAW, berikut risalahnya; juga
bahwasanya Al-Quran itu adalah Kalamullah dan wajib beriman
terhadap segala hal yang ada di dalam Al-Quran. Akidah Islam
menetapkan bahwa sebelum kehidupan ini ada sesuatu yang
wajib diimani keberadaannya, yaitu Allah SWT, dan
menetapkan pula iman terhadap alam sesudah kehidupan
dunia, yaitu hari Kiamat. Bahwa manusia di dalam kehidupan
dunia ini terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-
larangan-Nya, yang merupakan hubungan kehidupan ini
dengan alam setelahnya. Setiap muslim harus mengetahui
hubungan dirinya dengan Allah pada saat melakukan suatu
perbuatan, sehingga seluruh amal perbuatannya sesuai dengan
perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Inilah yang
dimaksud dengan perpaduan antara materi dengan ruh. Di
samping itu, tujuan akhir dari kepatuhannya terhadap perintah-
perintah Allah SWT dan larangan-larangan-Nya adalah
mendapatkan ridha Allah semata. Sedangkan sasaran yang

52 Peraturan Hidup Dalam Islam

hendak dicapai oleh manusia dalam pelaksanaan perbuatan
adalah tercapainya nilai (kehidupan), yang dihasilkan oleh amal
perbuatannya.

Dengan demikian tujuan-tujuan utama untuk menjaga
masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal
dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Aturan
ini selalu tetap keadaannya, tidak akan pernah berubah atau
berkembang. Karena itu, melestarikan eksistensi manusia,
menjaga akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu, agama,
keamanan dan negara, adalah tujuan-tujuan utama yang sudah
baku, tidak akan pernah berubah atau berkembang. Untuk
menjaganya ditetapkan sanksi-sanksi yang tegas. Maka dibuatlah
hukum-hukum yang menyangkut hudud (bentuk pelanggaran
dan sanksinya ditetapkan Allah SWT) dan uqubat (sanksi
pidana) untuk memelihara tujuan-tujuan yang bersifat baku tadi.
Pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya,
karena termasuk dalam perintah-perintah dan larangan-
larangan Allah SWT, bukan karena menghasilkan nilai-nilai
materi (mashlahat dan keuntungan bagi masyarakat dan
negara, pent.)

Demikianlah, hendaknya setiap muslim maupun negara,
dalam menjalankan seluruh aktivitasnya menyesuaikan diri
dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya.
Negara adalah pihak yang mengatur seluruh urusan rakyat, dan
melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan perintah-perintah Allah
dan larangan-larangan-Nya. Inilah yang melahirkan ketenangan
bagi setiap muslim. Jadi, kebahagiaan itu bukan sekadar
memuaskan kebutuhan jasmani dan mencari kenikmatan,
melainkan mendapatkan keridlaan Allah SWT.

Akan halnya kebutuhan jasmani dan naluri manusia,
Islam telah membuat aturan yang menjamin adanya
pemenuhan seluruh kebutuhannya, baik yang menyangkut
kebutuhan perut, biologis, rohani, atau kebutuhan lainnya.

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 53

Namun demikian bukan berarti bahwa pemenuhan sebagian
kebutuhan mengeliminir kebutuhan yang lain; atau mengekang
sebagian, lalu mengumbar sebagian atau keseluruhannya. Islam
menyelaraskannya dan memenuhi seluruh kebutuhan manusia
dengan aturan yang amat rinci dan mendetail, yang
memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan dan
kesejahteraan, serta mencegah terjadinya hal-hal yang dapat
menjerumuskannya pada martabat hewani — yaitu
pelampiasan naluri tanpa kendali.

Untuk menjamin pengaturan ini, Islam memandang
jamaah (masyarakat) dengan pandangan yang integral, tidak
terpecah-pecah. Islam memandang bahwa individu merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jamaah. Meski demikian
posisi seperti ini tidak identik dengan gerigi dalam roda,
melainkan bagian dari suatu keseluruhan, sebagaimana tangan
yang merupakan bagian dari tubuh. Islam memperhatikan
individu sebagai bagian dari jamaah, bukan individu yang
terpisah. Perhatian ini akan melestarikan eksistensi jamaah. Pada
waktu yang bersamaan, Islam juga memperhatikan keberadaan
jamaah yang menjadi wadah dan terdiri dari bagian-bagian
tertentu, yaitu individu-individu yang ada di dalam jamaah.
Perhatian ini dapat melestarikan individu-individu sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari jamaah. Rasulullah SAW
bersabda:

f s' ^0

\

0 A A

s'

s'

^ jisa

54 Peraturan Hidup Dalam Islam

“ Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat
dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang
menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian
atas dan yang lain berada di bagian bawah. Jika orang-orang
yang berada di bawah membutuhkan air ; mereka harus
melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka
berkata: ‘Andai saja kami lubangi (kapal) pada bagian kami,
tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada
di atas kami’. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh
orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak
menghendaki), akan binasalah seluruhnya. Dan jika
dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan
selamatlah semuanya”. (HR. Bukhari)

Pandangan Islam tentang hubungan antara jamaah dengan
individu inilah yang memberikan persepsi yang khas terhadap
masyarakat. Sebab individu-individu — yang merupakan bagian
dari jamaah — harus memiliki pemikiran-pemikiran yang
menghubungkan antar mereka dan menjadikan kehidupannya
berlandaskan ide-ide tersebut. Mereka harus memiliki satu perasaan
yang akan mempengaruhi tingkah laku mereka dan
mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Mereka harus memiliki
pula satu aturan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan
kehidupan secara keseluruhan. Dari sini masyarakat itu akan
terbentuk, yaitu terdiri dari manusia, pemikiran, perasaan, dan
peraturan. Manusia dalam kehidupannya selalu terikat dengan
pemikiran, perasaan, dan peraturan ini. Bagi seorang muslim
segala sesuatu dalam kehidupannya selalu terikat dengan Islam,
sehingga tidak memiliki kebebasan mutlak. Akidah seorang muslim
terikat dengan batas-batas Islam dan tidak bebas. Maka murtadnya
seorang muslim merupakan tindak pidana besar yang pantas
dibunuh apabila tidak segera kembali bertaubat kepada Islam.
Dari segi tingkah laku, seorang muslim juga terikat dengan aturan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 55

Islam. Berdasarkan hal ini perbuatan zina tergolong tindak pidana,
dan terhadap pelakunya berhak diberikan sanksi tanpa ada
perasaan belas kasihan. Bahkan hukuman itu diumumkan kepada
khalayak, sebagaimana firman Allah SWT:

“(Dan) hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan dari orang yang beriman’

(TQS. An-Nur [24]: 2).

Begitu pula halnya dengan minum khamr, termasuk
tindakan kriminal, pelakunya pantas mendapatkan hukuman.
Penganiayaan terhadap orang lain termasuk tindak pidana yang
hukumannya tergantung jenis pelanggaran yang dilakukannya.
Misalnya menuduh berbuat zina, membunuh, dan sebagainya.
Aspek ekonomi juga terikat dengan syariat Islam dan sebab-
sebab pemilikan yang dibolehkan syara’ untuk individu, serta
realitas pemilikan yang merupakan izin dari Syari’ (Allah SWT)
untuk memperoleh manfaat suatu benda. Penyimpangan dari
batasan-batasan ini termasuk dalam tindak pidana yang
hukumannya berbeda-beda tergantung jenis penyimpangannya,
seperti mencuri, menjambret, dan sebagainya.

Karena itu, negara wajib melindungi jamaah dan individu.
Negaralah yang menerapkan peraturan di tengah-tengah
masyarakat. Di samping itu harus ada pengaruh mabda (Islam)
dalam diri penganutnya, agar pelaksanaan peraturan tersebut
dapat terjaga secara normal dari dalam masyarakat itu sendiri.
Jadi, mabc/a-lah yang mengikat dan melindungi, sedangkan
negara adalah pelaksananya.

Berdasarkan hal ini, maka kedaulatan adalah milik
syara’, bukan milik negara atau umat, sekalipun kekuasaan
berada di tangan umat, yang penampakannya ada di tangan

56 Peraturan Hidup Dalam Islam

negara. Dari sini, maka satu-satunya thariqah yang ditempuh
untuk menerapkan peraturan adalah melalui negara, di samping
menjadikan taqwallah pada individu mukmin sebagai sandaran
untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Karena itu, diperlukan
adanya peraturan yang harus diterapkan oleh negara; begitu
pula halnya dengan nasehat dan dorongan agar individu
mukmin menerapkan Islam berdasarkan taqwallah.

Dengan demikian Islam adalah akidah dan nizham
(peraturan); atau dengan kata lain mabda Islam adalah fikrah
dan thariqah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
fikrah tersebut. Peraturan Islam lahir dari akidah. Sedangkan
peradabannya memiliki model dan ciri yang unik dalam
kehidupan. Metode Islam dalam pengembangan dakwah adalah
diterapkannya Islam oleh negara dan diemban sebagai qiyadah
fikriyah ke seluruh dunia. Metode ini harus dijadikan asas untuk
memahami dan menerapkan peraturan Islam. Penerapan Islam
oleh jamaah kaum Muslim yang hidup dalam pemerintahan
yang menerapkan hukum Islam, adalah termasuk upaya-upaya
menyebarluaskan dakwah Islam; karena penerapan peraturan
Islam di tengah-tengah masyarakat non muslim tergolong
metoda dakwah yang bersifat praktis. Penerapan peraturan Islam
telah berhasil memberikan pengaruh gemilang dalam
mewujudkan dunia Islam yang wilayahnya sangat luas.

Walhasil, mabda (ideologi) yang ada di dunia ini ada tiga,
yaitu kapitalisme, sosialisme termasuk komunisme, dan Islam.
Masing-masing ideologi ini memiliki akidah yang melahirkan
aturan, mempunyai tolok ukur bagi perbuatan manusia di dalam
kehidupan, memiliki pandangan yang unik terhadap
masyarakat, dan memiliki metoda tertentu dalam melaksanakan
setiap aturannya.

Dari segi akidah, ideologi komunis memandang bahwa
segala sesuatu berasal dari materi yang berkembang dan
mewujudkan benda-benda lainnya berdasarkan evolusi materi.

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 57

Sedangkan ideologi kapitalisme mengharuskan pemisahan
agama dari kehidupan. Akibatnya lahirlah ideologi sekular, yang
memisahkan agama dengan negara. Para kapitalis tidak ingin
membahas apakah di sana terdapat pencipta atau tidak. Mereka
-baik yang mengakui eksistensi-Nya maupun yang tidak —
hanya memfokuskan bahwa tidak ada hak bagi Pencipta untuk
campur tangan dalam kehidupan. Jadi, sama saja
kedudukannya bagi mereka yang mengakui keberadaan
Pencipta atau yang mengingkari-Nya, yaitu memisahkan agama
dari kehidupan.

Islam memandang bahwa Allah adalah Pencipta segala
sesuatu. Dialah yang mengutus para Nabi dan Rasul dengan
membawa agama-Nya untuk seluruh umat manusia. Dan bahwa
kelak manusia akan di - hisab atas segala perbuatannya di hari
Kiamat. Karena itu, akidah Islam mencakup Iman kepada
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-
Nya, dan hari Kiamat, serta qadla-qadar , baik buruknya dari
Allah SWT.

Dari segi bagaimana lahirnya peraturan dari akidah,
ideologi komunis memandang bahwa peraturan diambil dari
alat-alat produksi. Pada masyarakat feodal, misalnya, kapak
menjadi alat produksi. Dengan penggunaan kapak ini lalu
ditetapkan sistem feodalisme. Jika masyarakat berkembang
menjadi masyarakat kapitalis, maka alat-alat mesin menjadi
sarana produksi. Dengan penggunaan mesin ini terbentuklah
sistem kapitalisme. Jadi, peraturan mabda itu diambil dari
evolusi materi.

Lain halnya dengan ideologi kapitalis, yang memandang
bahwa karena manusia telah memisahkan agama dengan
kehidupan, maka mau tidak mau harus membuat peraturan
sendiri tentang kehidupan. Karenanya, peraturan dalam sistem
kapitalis diambil dari realita kehidupan manusia, dan dibuatlah
aturannya sendiri.

58 Peraturan Hidup Dalam Islam

Sedangkan Islam memandang bahwa Allah SWT telah
menentukan bagi manusia aturan hidup untuk dilaksanakan
dalam kehidupan. Dia mengutus Muhammad SAW guna
membawa aturan-Nya untuk disampaikan kepada manusia.
Manusia harus berjalan sesuai dengan aturan-Nya. Karena itu,
jika seseorang menjumpai problematika, maka ia harus menggali
(berijtihad guna menemukan) pemecahannya dari Kitab (Al-
Quran) dan Sunnah.

Ditinjau dari segi tolok ukur perbuatan dalam kehidupan,
ideologi komunis memandang bahwa dialektika materialisme
— yaitu aturan materialisme — merupakan tolok ukur dalam
kehidupan manusia. Dengan berkembangnya materi, maka
berkembang pula tolok ukurnya. Lain lagi dengan ideologi
kapitalisme yang memandang bahwa tolok ukur perbuatan
dalam kehidupan adalah ° kemanfaatan”. Dengan asas inilah
perbuatan diukur dan ditegakkan. Berbeda halnya dengan
Islam, yang memandang bahwa tolok ukur perbuatan dalam
kehidupan adalah halal dan haram, yakni perintah-perintah
Allah dan larangan-larangan-Nya. Yang halal dikerjakan dan
yang haram ditinggalkan. Prinsip ini tidak akan mengalami
perkembangan maupun perubahan. Islam hanya menjadikan
syara sebagai tolok ukur, bukan manfaat.

Dari segi pandangannya terhadap masyarakat, ideologi
komunis menganggap bahwa masyarakat adalah kumpulan
unsur yang terdiri dari tanah, alat-alat produksi, alam, dan
manusia. Semua itu merupakan satu kesatuan, yaitu materi.
Tatkala alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya
berkembang, manusia pun turut berkembang, yang akhirnya
mendorong perkembangan masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat tunduk kepada evolusi (perkembangan) materi.
Untuk mempercepat proses transformasi manusia harus
mewujudkan perkara-perkara yang bertolak belakang
( antithesa ) . Ketika masyarakat berkembang, individu akan turut

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 59

berkembang pula. Individu akan bergerak dan selalu terikat
dengan gerakan masyarakat, seperti putaran gigi pada sebuah
roda.

Ideologi kapitalisme menganggap bahwa masyarakat
terdiri dari individu-individu. Apabila urusan individu ini teratur,
maka dengan sendirinya urusan masyarakat akan teratur pula.
Titik perhatiannya hanya pada individu-individu saja.
Sementara tugas negara adalah bekerja untuk kepentingan
individu. Dari sini, ideologi tersebut dinamakan juga
individualisme.

Sedangkan ideologi Islam menganggap bahwa asas
tempat masyarakat berpijak adalah akidah, disamping
pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari akidah.
Apabila pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas,
dan peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat,
akan terwujud masyarakat Islam. Jadi, masyarakat itu terdiri
dari kumpulan manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan.
Islam juga memandang bahwa manusia satu dengan manusia
lainnya akan membentuk sebuah jamaah. Tetapi masyarakat
tetap tidak akan terbentuk kecuali jika mereka menganut
pemikiran, memiliki perasaan, serta diterapkannya peraturan
di tengah-tengah mereka. Yang mewujudkan hubungan sesama
manusia adalah faktor kemashlahatan. Jika masyarakat telah
menyamakan pemikirannya tentang kemashlahatan; juga
perasaan mereka, sehingga rasa ridla dan marahnya menjadi
sama; ditambah pula adanya penerapan peraturan yang sama,
yang mampu memecahkan berbagai macam persoalan; maka
terbentuklah hubungan antar sesama anggota masyarakat.
Namun, jika terdapat perbedaan dalam pemikiran masyarakat
terhadap kemashlahatan, berbeda perasaannya, berbeda rasa
ridla dan marah (benci)nya, berbeda pula peraturan yang
digunakan untuk memecahkan persoalan antar manusia, maka
tidak akan terwujud hubungan sesama manusia. Dan

60 Peraturan Hidup Dalam Islam

masyarakat tidak akan terbentuk. Dengan demikian, masyarakat
Islam terbentuk dari manusia, pemikiran, perasaan, dan
peraturan. Inilah yang mewujudkan adanya hubungan dan yang
membuat jamaah itu menjadi sebuah masyarakat yang unik.

Maka dapat dipahami, seandainya seluruh manusia itu
muslim, sedangkan pemikiran-pemikiran yang dibawanya
adalah kapitalisme-demokrasi, perasaan-perasan yang
dimilikinya adalah spiritualisme (yang tidak memiliki peraturan)
atau nasionalisme; peraturan yang diterapkan adalah
kapitalisme-demokrasi, maka masyarakatnya menjadi
masyarakat yang tidak Islami sekalipun mayoritas penduduknya
adalah orang-orang Islam.

Dari segi penerapan peraturan, ideologi komunis
mengajarkan negara adalah satu-satunya institusi yang berhak
menerapkan peraturan melalui kekuatan militer dan undang-
undang. Negaralah yang mengatur dan bertanggung jawab
terhadap seluruh urusan individu dan kelompok masyarakat.
Negara pula yang berhak mengubah peraturan. Sedangkan
ideologi kapitalisme memandang bahwa negara adalah pihak
yang mengontrol kebebasan. Jika seseorang melanggar
kebebasan individu lainnya, maka negara akan mencegah
tindakan tersebut. Keberadaan negara adalah sarana untuk
menjamin adanya kebebasan. Namun, jika seseorang tidak
mengganggu kebebasan orang lain, sekalipun terdapat intimidasi
serta perampasan terhadap hak-haknya, tetapi ia rela, maka
hal itu tidak termasuk tindakan melanggar kebebasan. Dalam
hal ini negara tidak boleh turut campur. Jadi, terwujudnya
negara adalah untuk menjamin kebebasan.

Lain halnya dengan Islam yang memandang bahwa
peraturan dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan
dorongan taqwallah yang tumbuh dalam jiwanya. Sementara
teknis pelaksanaannya dijalankan oleh negara dengan adil, yang
dapat dirasakan oleh jamaah. Didukung sikap tolong menolong

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 61

antara umat dengan negara dalam menjalankan amar maruf
nahi munkar ; serta diterapkannya (peraturan) dengan kekuatan
negara. Dalam Islam negara bertanggungjawab terhadap urusan
jamaah. Negara tidak mengurus kepentingan individu, kecuali
bagi mereka yang fisiknya lemah (tidak mampu). Selain itu,
peraturan Islam tidak mengalami perubahan. Negara, memiliki
wewenang untuk memilih dan menetapkan hukum-hukum
syara’ jika ijtihad dalam satu atau lebih topik hukum
menghasilkan beragam pendapat.

Dari sisi lain qiyadah fikriyah Islam tidak bertentangan
dengan fitrah manusia, walaupun sangat mendalam tetapi
gampang dimengerti, cepat membuka akal dan hati manusia,
cepat diterima dan mudah dipahami -untuk mendalami isinya,
sekalipun kompleks — disertai semangat dan kesungguhan.
Beragama adalah satu hal yang fitri dalam diri manusia. Setiap
manusia menurut fitrahnya cenderung kepada agama. Tidak
ada satu kekuatan manapun yang dapat mencabut fitrah ini
dari manusia, sebab sudah menjadi pembawaannya yang
kokoh. Sementara tabi’at manusia merasakan bahwa dirinya
serba kurang, selalu merasa bahwa ada kekuatan yang lebih
sempurna dibandingkan dirinya yang harus diagungkan.
Beragama merupakan kebutuhan terhadap Pencipta Yang Maha
Pengatur, yang muncul dari kelemahan manusia dan bersifat
alami sejak manusia diciptakan. Jadi, beragama merupakan
naluri yang bersifat tetap yang selalu mendorong manusia untuk
mengagungkan dan mensucikan-Nya. Karena itu, dalam setiap
masa, manusia senantiasa cenderung untuk beragama dan
menyembah sesuatu. Ada yang menyembah manusia,
menyembah bintang-bintang, batu, binatang, api, dan lain
sebagainya. Tatkala Islam muncul, akidah yang dibawanya
bertujuan untuk mengalihkan umat manusia dari penyembahan
terhadap makhluk-makhluk kepada penyembahan terhadap
Allah yang menciptakan segala sesuatu.

62 Peraturan Hidup Dalam Islam

Akan tetapi ketika muncul ideologi ( dialektika )
materialisme , yang mengingkari adanya Allah dan ruh, ternyata
ide ini tidak mampu memusnahkan kecenderungan beragama.
Ideologi ini hanya bisa mengalihkan pandangan manusia
kepada suatu kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya dan
mengalihkan perasaan taqdis kepada kekuatan besar tersebut.
Menurut mereka, kekuatan itu berada di dalam ideologi dan
diri para pengikutnya. Mereka membatasi taqdis hanya pada
kedua unsur tersebut. Ini berarti mereka telah mengembalikan
manusia ke masa silam, mengalihkan penyembahan kepada
Allah ke penyembahan makhluk-makhluk-Nya; dari
pengagungan terhadap ayat-ayat Allah kepada pengkultusan
terhadap doktrin-doktrin yang diucapkan makhluk-makhluk-
Nya. Semua ini menyebabkan kemunduran manusia ke masa
silam. Mereka tidak mampu memusnahkan fitrah beragama,
melainkan hanya mengalihkan fitrah manusia secara keliru
kepada kesesatan dengan mengembalikannya ke masa silam.
Berdasarkan hal ini, qiyadah /i/criyah-nya telah gagal ditinjau
dari fitrah manusia. Malah dengan berbagai tipu muslihat,
mereka mengajak orang-orang untuk menerimanya; dengan
mendramatisir kebutuhan perut mereka menarik orang-orang
yang lapar, pengecut, dan sengsara. Ideologi ini dianut oleh
orang-orang yang bermoral bejat, orang-orang yang gagal
dan benci terhadap kehidupan, termasuk orang-orang sinting
yang tidak waras cara berpikirnya agar mereka dapat
digolongkan ke jajaran kaum intelektual tatkala mereka
mendiskusikan dengan angkuh tentang teori dialektika.
Padahal kenyataannya, dialektika materialisme paling terlihat
kerusakan dan kebathilarmya , dan dengan sangat mudah
dapat dibuktikan oleh perasaan dan akal. Supaya manusia
tunduk pada ideologi ini, maka mereka dipaksa melalui
kekuatan fisik. Berbagai tekanan, intimidasi, revolusi,
menggoyang, merobohkan, dan mengacaukan merupakan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 63

sarana-sarana penting untuk mengembangkan ideologi
tersebut.

Demikian pula qiyadah fikriyah kapitalisme bertentangan
dengan fitrah manusia, yaitu naluri beragama. Naluri beragama
tampak dalam aktivitas pen-faqdis-an; di samping juga tampak
dalam pengaturan manusia terhadap aktivitas hidupnya. Akan
tampak perbedaan dan pertentangannya tatkala pengaturan itu
berjalan. Hal ini menunjukkan tanda kelemahan manusia dalam
mengatur aktivitasnya. Karena itu, keberadaan agama harus
dapat mengatur seluruh amal perbuatan manusia dalam
kehidupan. Menjauhkan agama dari kehidupan jelas
bertentangan dengan fitrah manusia. Namun bukan berarti
adanya agama dalam kehidupan menjadikan seluruh amal
perbuatan manusia terbatas hanya pada aktivitas ibadah saja.
Arti penting agama dalam kehidupan adalah untuk mengatasi
berbagai persoalan hidup manusia sesuai dengan peraturan
yang Allah perintahkan. Peraturan dan sistem ini lahir dari
akidah yang mengakui apa yang terkandung dalam fitrah
manusia, yaitu naluri beragama. Menjauhkan peraturan Allah
dan mengambil peraturan yang lahir dari akidah yang tidak
sesuai dengan naluri beragama adalah bertentangan dengan
fitrah manusia. Maka dari itu, qiyadah fikriyah kapitalisme telah
gagal dilihat dari segi fitrah manusia. Ia adalah qiyadah fikriyah
negatif, yang memisahkan antara agama dengan kehidupan;
menjauhkan aktivitas beragama dari kehidupan; menjadikan
masalah agama sebagai masalah pribadi (bukan masalah
masyarakat); sekaligus menjauhkan peraturan yang Allah
perintahkan, yang dapat memecahkan persoalan hidup
manusia.

Qiyadah fikriyah Islam adalah qiyadah fikriyah yang
positif. Karena menjadikan akal sebagai dasar untuk beriman
kepada wujud Allah. Qiyadah ini mengarahkan perhatian
manusia terhadap alam semesta, manusia, dan hidup, sehingga

64 Peraturan Hidup Dalam Islam

membuat manusia yakin terhadap adanya Allah yang telah
menciptakan makhluk-makhluk-Nya. Di samping itu qiyadah
ini menunjukkan kesempurnaan mutlak yang selalu dicari oleh
manusia karena dorongan fitrahnya. Kesempurnaan itu tidak
terdapat pada manusia, alam semesta, dan hidup. Qiyadah
fikriyah ini memberi petunjuk pada akal agar dapat sampai pada
tingkat keyakinan terhadap AI-KhaIiq supaya ia mudah
menjangkau keberadaan-Nya dan mengimani-Nya.

Qiyadah fikriyah komunisme bersandar pada materialisme
bukan berdasarkan akal, sekalipun dihasilkan oleh akal.
Komunisme menyatakan bahwa materi itu ada sebelum adanya
pemikiran (pengetahuan) . Segala sesuatu berasal dari materi, itulah
materialisme. Sedangkan qiyadah fikriyah kapitalisme bersandar
pada pemecahan jalan tengah (kompromi) yang dicapai setelah
terjadinya pertentangan yang berlangsung hingga berabad-abad
antara para pendeta gereja dan cendekiawan Barat, yang
kemudian menghasilkan pemisahan agama dari negara.

Qiyadah fikriyah komunisme dan kapitalisme telah gagal.
Keduanya bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak
dibangun berdasarkan akal.

Berdasarkan keterangan tadi, hanya qiyadah fikriyah
Islamlah satu-satunya qiyadah fikriyah yang benar, sedangkan
qiyadah fikriyah lainnya adalah rusak. Qiyadah fikriyah Islam
dibangun berdasarkan akal, amat berbeda dengan qiyadah
fikriyah lainnya yang tidak dibangun berlandaskan akal. Qiyadah
fikriyah Islam juga sesuai dengan fitrah manusia, sehingga
mudah diterima oleh manusia. Sedangkan qiyadah fikriyah
lainnya berlawanan dengan fitrah manusia.

Bahwa qiyadah fikriyah komunisme dibangun
berlandaskan materialisme bukan akal adalah karena ideologi
ini menyatakan bahwa materi mendahului pemikiran
(pengetahuan). Jadi, tatkala materi terefleksi ke dalam otak,
maka akan menghasilkan pemikiran; kemudian otak akan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 65

memikirkan/mempertimbangkan hakekat materi yang
direfleksikan ke otak. Sebelum hal itu terjadi, tidak akan muncul
pemikiran. Dengan demikian, segala sesuatu dibangun atas
materi. Jadi, dasar akidah komunisme adalah materi bukan
pemikiran.

Pendapat di atas adalah salah ditinjau dari dua segi:
Pertama , sebenarnya tidak ada refleksi (pantulan) antara materi
dengan otak. Otak tidak melakukan refleksi terhadap materi.
Materi juga tidak berefleksi terhadap otak. Untuk merefleksikan
sesuatu dibutuhkan reflektor agar bisa memantulkan, seperti
halnya cermin yang memiliki kemampuan untuk memantulkan.
Kenyataannya, hal semacam itu tidak dijumpai baik pada otak
maupun pada realitas materi. Karena itu, sama sekali tidak ada
refleksi antara materi dengan otak. Materi tidak dipantulkan oleh
otak dan (gambaran tentang) materi tidak berpindah ke otak.
Yang beralih ke otak adalah pencerapan materi melalui panca
indera. Hal ini bukan refleksi materi dengan otak, dan bukan
pula refleksi otak terhadap materi. Yang terjadi adalah
pencerapan tentang materi ke otak melalui (perantaraan) panca
indera. Tidak ada perbedaan dalam proses tersebut antara mata
dengan panca indera yang lainnya. Penginderaan dapat
dilakukan dengan proses perabaan, penciuman, rasa,
pendengaran sebagaimana halnya penginderaan melalui mata.
Dengan demikian yang terjadi atas materi bukan berupa refleksi
terhadap otak, melainkan pencerapan dan penginderaan
terhadap segala sesuatu. Manusia merasakan segala sesuatu
dengan perantaraan panca inderanya, dan segala sesuatu sama
sekali bukan direfleksikan ke otak.

Kedua , sesungguhnya penginderaan saja tidak cukup
menghasilkan suatu pemikiran. Jika hanya sampai di situ, yang
terjadi hanyalah penginderaan terhadap fakta. Penginderaan
yang diulang-ulang meskipun sampai satu juta kali, tetap saja
hanya menghasilkan penginderaan dan tidak menghasilkan

66 Peraturan Hidup Dalam Islam

pemikiran sama sekali. Diperlukan informasi-informasi terdahulu
bagi manusia yang akan menginterpretasikan fakta yang
diinderanya itu sehingga menghasilkan suatu pemikiran.
Sebagai contoh jika kita sodorkan kepada manusia yang ada
sekarang buku berbahasa Asyria, sementara ia tidak memiliki
informasi yang berkaitan dengan bahasa Asyria ; lalu dibiarkan
mencerap tulisan itu baik dengan penglihatan maupun dengan
perabaan; diberi kesempatan menginderanya berkali-kali —
meskipun sejuta kali — maka ia tetap tidak mungkin mengetahui
satu katapun sampai diberikan kepadanya informasi tentang
bahasa Asyria dan apa saja yang berkaitan dengan bahasa
tersebut. Pada saat itulah ia dapat berpikir dan mampu
memahaminya. Contoh lain adalah anak kecil yang sudah
mampu mengindera, tetapi belum memiliki informasi
(pengetahuan). Kepadanya disodorkan sepotong emas,
tembaga, dan batu. Lalu dibiarkan inderanya mencerap ketiga
benda tersebut; maka ia tidak akan mampu memahaminya
sekalipun diulang berkali-kali dengan menggunakan berbagai
jenis panca inderanya. Namun jika diberikan kepadanya
informasi tentang ketiga benda tersebut kemudian ia
menginderanya; maka dengan menggunakan informasi
sebelumnya ia mampu memahami hakekat ketiga benda tadi.
Anak kecil ini walaupun telah dewasa hingga berusia 20 tahun
sedangkan ia belum mendapatkan satu informasipun, maka
keadaannya tetap seperti semula, hanya mampu mengindera
sesuatu tetapi tidak mampu memahaminya sekalipun otaknya
berkembang. Yang menjadikannya memahami suatu fakta yang
diinderanya bukanlah otak, melainkan informasi-informasi yang
diperoleh sebelumnya yang diterima oleh otaknya.

Itu dilihat dari segi pemahaman akal. Adapun dari segi
pemahaman identifikasi yang berupa perasaan, maka hal ini
muncul dari naluri dan kebutuhan jasmani manusia. Apa yang
teijadi pada hewan, terjadi pula pada manusia. Jika disodorkan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 67

secara berulang-ulang buah apel dan batu, ia akan mengerti
bahwa apel dapat dimakan, sedangkan batu tidak. Begitu pula
halnya dengan keledai ia akan mampu mengidentifikasi bahwa
gandum dapat dimakan sedangkan tanah tidak. Meskipun
demikian proses identifikasi tidak tergolong pemikiran/
pemahaman, tetapi muncul dari (dorongan) naluri dan
kebutuhan jasmani. Pada hewan ada dan pada manusia juga
ada. Karena itu, tidak mungkin pemikiran itu ada kecuali
terdapat informasi (pengetahuan) yang diperoleh sebelumnya,
di samping pencerapan terhadap fakta melalui panca indera ke
otak.

Berdasarkan hal ini, maka akal, /ikr (pemikiran), dan idrak
(pemahaman), terjadi dengan pencerapan terhadap fakta
melalui panca indera ke otak, disertai dengan pengetahuan
(informasi) yang diperoleh sebelumnya, yang dapat menjelaskan
(hakekat) kenyataan tersebut.

Dengan demikian qiyadah fikriyah /comunis jelas-jelas
keliru dan rusak, karena tidak dibangun berdasarkan akal. Sama
rusaknya dengan pengertian mereka tentang pemikiran dan
akal.

Demikian pula halnya dengan qiyadah fikriyah
kapitalisme yang dibangun berdasarkan jalan tengah
(kompromi) antara tokoh-tokoh gereja dengan cendekiawan,
setelah sebelumnya terjadi pergolakan dan perbedaan pendapat
yang sengit dan berlangsung terus-menerus selama beberapa
abad. Jalan tengah itu adalah pemisahan agama dari kehidupan,
yaitu mengakui keberadaan agama secara tidak langsung, tetapi
dipisahkan dari kehidupan. Jadi, qiyadah fikriyah ini tidak
dibangun berlandaskan akal, tetapi dibangun atas dasar
persetujuan kedua belah pihak sebagai jalan tengah. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran jalan tengah
merupakan hal yang mendasar bagi mereka. Mereka
mencampuradukkan antara haq dan bathil , antara keimanan

68 Peraturan Hidup Dalam Islam

dengan kekufuran, cahaya dengan kegelapan; dengan
menempuh jalan tengah. Padahal jalan tengah itu tidak ada
faktanya. Persoalannya adalah tinggal memilih tindakan yang
jelas. Apakah yang haq atau yang bathil , iman ataukah kufur,
cahaya ataukah kegelapan. Tetapi jalan tengah (kompromi) yang
di atasnya terdapat bangunan akidah dan qiyadah fikriyah
mereka, telah menjauhkannya dari kebenaran, keimanan, dan
cahaya. Karena itu, qiyadah fikriyah kapitalisme rusak, karena
tidak dibangun berlandaskan akal.

Qiyadah fikriyah Islam dibangun berlandaskan akal yang
mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengimani adanya
Allah, kenabian Muhammad SAW, ke-mukjizatan Al-Quran Al-
Karim dengan menggunakan akalnya. Juga mewajibkan
beriman kepada yang ghaib (yang argumennya) berasal dari
sesuatu yang dapat dibuktikan keberadaannya dengan akal
seperti Al-Quran dan Hadits Mutawatir. Dengan demikian,
qiyadah fikriyah ini dibangun berlandaskan akal.

Hal ini dilihat dari segi akal. Adapun dari segi fitrah
(manusia), maka qiyadah fikriyah Islam sesuai dengan fitrah;
sebab ia mempercayai adanya agama dan adanya kewajiban
merealisir agama dalam kehidupan ini, serta menjalankan
kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah.
Beragama itu sesuai dengan fitrah. Dan salah satu penampakan
naluri ini adalah taqdis (mengkultuskan sesuatu). Taqdis
berlawanan dengan reaksi naluri-naluri lainnya. Penampakkan
itu merupakan hal yang wajar bagi naluri (beragama). Jadi,
beriman kepada agama dan wajib menyesuaikan amal
perbuatan manusia di dalam kehidupan sesuai dengan perintah
dan larangan Allah, merupakan sesuatu yang naluriah. Karena
ia sesuai dengan fitrah manusia, maka mudah diterima oleh
manusia.

Berbeda halnya dengan qiyadah fikriyah komunisme
dan kapitalisme. Kedua ideologi ini bertentangan dengan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 69

fitrah manusia. Qiyadah fikriyah komunisme mengingkari
adanya agama secara mutlak bahkan menentang pengakuan
akan adanya agama. Ia bertentangan dengan fitrah manusia.
Sedangkan qiyadah fikriyah kapitalisme, tidak mengakui
peranan agama, namun tidak pula mengingkarinya. Malahan
tidak menjadikan pengakuan atau pengingkaran terhadap
agama sebagai sesuatu yang penting. Qiyadah fikriyah ini
hanya mengharuskan pemisahan agama dari kehidupan.
Perjalanan hidup (manusia) berlandaskan manfaat belaka,
yang hal itu tidak ada hubungannya dengan agama. Dari
sini jelas bahwa qiyadah fikriyah kapitalisme bertentangan
dengan fitrah manusia.

Berdasarkan hal ini hanya qiyadah fikriyah Islam yang
layak bagi manusia karena kesesuaiannya dengan fitrah dan
akal manusia. Selain qiyadah fikriyah Islam, adalah bathil .
Hanya qiyadah fikriyah Islam saja yang benar, dan satu-satunya
yang akan berhasil (dalam mengatur kehidupan manusia).

Tinggal satu masalah lagi, yaitu apakah kaum Muslim
pernah menerapkan sistem Islam? Ataukah mereka hanya
memeluk akidah Islam sementara mereka menerapkan
peraturan dan hukum-hukum lain? Jawabnya adalah bahwa
umat Islam, sepanjang sejarahnya hanya menerapkan sistem
Islam, sejak Rasulullah SAW berada di Madinah sampai tahun
1336 H (1918 M), yaitu tatkala jatuhnya Daulah Islam yang
terakhir ke tangan penjajah. Saat itu penerapan sistem Islam
mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan negara berhasil
menerapkannya dengan sangat gemilang.

Yang menunjukkan bahwa kaum Muslim telah
menerapkan sistem Islam secara nyata karena sesungguhnya
yang menerapkan sistem (peraturan) secara praktis adalah
negara. Ada dua institusi negara yang menerapkan sistem Islam.
Pertama, Al-Qadli, yaitu hakim yang mengadili berbagai macam
perselisihan ditengah-tengah masyarakat. Kedua, AI-Hakim,

70 Peraturan Hidup Dalam Islam

yaitu penguasa yang memimpin rakyat. Mengenai Qadli , telah
sampai kepada kita melalui riwayat yang mutawatir (pasti
kebenarannya) bahwa para Qadli telah bertindak menyelesaikan
berbagai macam perselisihan ditengah-tengah masyarakat sejak
masa Rasulullah SAW hingga berakhirnya kekhilafahan di
Istambul. Mereka menyelesaikannya berdasarkan hukum-
hukum syara’ yang agung dalam seluruh aspek kehidupan, baik
di antara kaum Muslim sendiri maupun antara kaum Muslim
dengan non muslim. Sedangkan pengadilan yang
menyelesaikan seluruh persengketaan, baik yang berkenaan
dengan hak-hak umum, perkara pidana, perkara perdata, dan
lain-lain, berbentuk pengadilan tunggal yang hanya menerapkan
syari’at Islam. Tidak ada seorang sejarawan pun memberitakan
bahwa satu perkara pernah dipecahkan dengan selain hukum
Islam; atau, satu mahkamah di suatu negeri Islam pernah
memberlakukan hukum selain hukum Islam. Hal ini berlangsung
sebelum pengadilan dipisahkan menjadi pengadilan agama dan
pengadilan sipil, sebagai akibat pengaruh penjajahan. Bukti
autentik mengenai kondisi tersebut dapat dilihat melalui
berbagai dokumen mahkamah syari’at yang tersimpan di
beberapa kota tua seperti Al-Quds (Yerusalem), Baghdad,
Damaskus, Mesir, Istambul, dan lain-lain. Ini adalah bukti
meyakinkan bahwa hanya syari’at Islam sajalah yang diterapkan
oleh para Qadli. Sampai-sampai -saat itu- orang-orang non
muslim dari kalangan Nashrani dan Yahudi mempelajari fiqih
Islam dan mengarang dalam bidang ini, seperti Salim Al-Baz
yang mensyarah majalah ( Al-Ahkam Al-Adliyah , yaitu
perundang-undangan yang berlaku pada masa khilafah
Utsmaniyah-pent) dan lain-lain, yang mengarang berbagai buku
dalam fiqih Islam di masa-masa terakhir ini.

Adapun masuknya undang-undang Barat, disebabkan
adanya fatwa ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak
bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Di antara hukum-

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 71

kukum tersebut antara lain Qanun al Jazaa al Utsmani (UU
pidana pemerintahan Utsmaniah) tahun 1275 H (1857 M),
Qanun al Huquuq wat Tijaarah (UU keuangan dan
perdagangan) tahun 1276 H (1858 M). Kemudian pada tahun
1288 H (1870 M) mahkamah pengadilan dibagi menjadi dua,
yaitu mahkamah Syari’ah (pengadilan agama) dan mahkamah
Nizhamiyah (pengadilan sipil) yang kemudian dibuat undang-
undangnya. Pada tahun 1295 H (1877 M) dibuat peraturan
tentang pembentukan mahkamah Sipil (badan dan strukturnya) .
Terakhir pada tahun 1296 H dibuat undang-undang mengenai
tata cara pengadilan yang menyangkut hak-hak (keuangan) dan
hukum pidana. Pada saat itu para ulama tidak mendapatkan
satu dasar hukum syara’ untuk memasukkan undang-undang
sipil Barat ke negara Islam. Saat itu pula diterbitkan Al Majalah,
sebagai undang undang muamalah , sehingga undang-undang
sipil Barat dapat dihindari. Ini terjadi pada tahun 1286 H.
Undang-undang (Barat) yang dibuat sedemikian rupa seolah-
olah hukum-hukum itu diperbolehkan dalam Islam, dapat masuk
setelah negara memperoleh fatwa yang memperbolehkannya,
dan setelah diizinkan oleh Syaikhul Islam untuk diberlakukan.
Hal ini ditunjukkan dalam surat-surat resmi yang telah
dikeluarkan. Meskipun penjajah sejak tahun 1918 M, atau sejak
pendudukan terhadap negeri-negeri Islam mulai mengambil alih
penyelesaian persengketaan yang menyangkut hak-hak dan
hukum pidana berlandaskan selain hukum-hukum Syari’at
Islam. Akan tetapi bagi negeri-negeri yang tidak dijajah secara
militer -walaupun tetap mereka kontrol-, ternyata negeri-negeri
tersebut masih tetap menjalankan hukum Islam. Seperti negeri-
negeri Hejaz, Nejd, Yaman, dan negeri Afghanistan. Sekalipun
para penguasa di negeri-negeri ini tidak melaksanakan hukum
Islam, tetapi kita melihat bahwa Islam masih diterapkan dalam
pengadilan. Daulah Islam sepanjang sejarahnya tidak pernah
menerapkan selain Islam.

72 Peraturan Hidup Dalam Islam

Penerapan sistem Islam oleh penguasa dimanifestasikan
dalam lima bidang, yaitu hukum-huklum syara’ yang berkaitan
dengan masalah (1) Sosial (yang mengatur interaksi pria dan
wanita), (2) Ekonomi, (3) Pendidikan, (4) Politik luar negeri,
dan (5) Pemerintahan. Hukum-hukum yang menyangkut kelima
bagian ini telah diterapkan oleh Daulah Islam sejak dulu. Sistem
sosial yang mengatur hubungan antara pria dan wanita, dan
apa yang dihasilkan dari hubungan tersebut, yaitu yang
dinamakan hukum perdata tentang keluarga, masih tetap
berlaku hingga kini, sekalipun penjajahan masih merajalela dan
hukum-hukum kufur masih terus diterapkan. Sampai saat ini
tidak pernah diterapkan selain syari’at Islam dalam bidang
hukum keluarga. Adapun sistem ekonomi, penerapannya
mencakup dua segi. Pertama, bagaimana negara
mengumpulkan harta dari rakyat untuk mengatasi persoalan
masyarakat. Kedua, bagaimana mekanisme distribusinya. Untuk
persoalan pertama, negara mengambil kewajiban zakat atas
harta yang dimiliki baik berupa uang, tanah, hasil pertanian,
atau ternak, dengan menganggapnya sebagai ibadah. Harta
tersebut dibagikan hanya kepada delapan ashnaf yang
tercantum dalam Al-Quran, dan tidak digunakan untuk urusan
administrasi negara. Sementara untuk urusan administrasi dan
pelayanan bagi umat, negara mengambil harta hanya
berdasarkan syari’at Islam saja. Mengambil kharaj (atas tanah),
jizyah (dari rakyat non muslim), cukai perbatasan yang dipungut
karena negara bertanggung jawab mengatur perdagangan luar
dan dalam negeri. Pendek kata perolehan harta tidak pernah
dilakukan kecuali sesuai dengan hukum syari’at Islam.
Sedangkan distribusi harta, negara mengeluarkannya sesuai
dengan hukum-hukum yang menyangkut pengeluaran (negara)
, diberikan bagi pihak yang lemah (tidak mampu) dan larangan
pengelolaan harta bagi orang-orang terbelakang mental dan
berperilaku mubazir , lalu negara mengangkat orang yang bisa

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 73

mengaturnya. Banyak tempat-tempat (rumah makan) yang
didirikan di setiap kota ata pada rute perjalanan (yang dilalui)
jamaah haji untuk memberi makan fakir, miskin, dan ibnusabil.
Bekas-bekas (peninggalan)nya masih bisa dijumpai sampai
sekarang di beberapa ibukota negeri Islam. Ringkasnya,
distribusi harta dari negara dilakukan berdasarkan syari’at Islam
dan bukan yang lain. Apabila kita menyaksikan (dalam sejarah)
adanya kelalaian negara dalam mendistribusikan harta, maka
hal itu semata-mata ‘kurang perhatian dan kekeliruan dalam
penerapan. Jadi, bukan berarti hukum-hukum yang
menyangkut hal ini tidak pernah diterapkan sama sekali.

Dalam bidang pendidikan, strategi pendidikan yang
digunakan selalu dibangun berlandaskan Islam. Tsaqofah
Islam merupakan asas bagi kurikulum pendidikan.
Sedangkan tsaqofah asing senantiasa diawasi. Jika
bertentangan dengan Islam tidak diambil. Kalaupun ada
kelalaian negara dalam membuka sekolah-sekolah, hal itu
hanya terjadi pada masa-masa terakhir Daulah Utsmaniyah ,
dan mencakup seluruh negeri-negeri Islam, akibat
kemerosotan berpikir yang mencapai klimaksnya saat itu.
Sedangkan pada masa-masa sebelum itu, sudah sangat
terkenal di seluruh dunia, bahwa negeri-negeri Islamlah satu-
satunya yang menjadi pusat perhatian para cendekiawan dan
kaum terpelajar. Perguruan-perguruan tinggi seperti yang
terdapat di Cordova, Baghdad, Damaskus, Iskandariah dan
Kairo, memiliki pengaruh yang amat besar dalam
menentukan arah pendidikan di dunia.

Begitu pula halnya dengan politik luar negeri, selalu
dibangun berlandaskan Islam. Negara Islam telah menentukan
hubungannya dengan negara-negara lain hanya berdasarkan
Islam. Seluruh negara di dunia saat itu melihatnya sebagai
sebuah Negara Islam. Seluruh hubungan luar negeri Daulah
Islam dibangun atas dasar Islam dan kemashlahatan kaum

74 Peraturan Hidup Dalam Islam

Muslim. Kenyataan bahwa politik luar negeri Negara Islam selalu
berlandaskan politik Islam adalah perkara yang sangat terkenal
di seluruh dunia tanpa perlu pembuktian lagi.

Mengenai sistem pemerintahan, jelas sekali bahwa struktur
negara di dalam Islam terdiri dari delapan bagian, yaitu:

(1) Khalifah , sebagai kepala negara,

(2) Muawin Tafwidl , -sebagai pembantu Khalifah yang
berkuasa penuh-.

(3) Mu’awin Tanfidz , -sebagai pembantu Khalifah dalam
urusan administrasi-.

(4) Amirul Jihad.

(5) Wali (gubernur).

(6) Qadla (pengadilan).

(7) Aparat Administrasi Negara.

(8) Majlis Umat.

Pada masa lalu struktur seperti ini selalu ada.

Kaum Muslim belum pernah melewati sejarahnya, kecuali
hadir di tengah-tengah mereka seorang Khalifah.
Pengecualiannya tentu saja setelah para penjajah kafir
merubuhkan sistem Khilafah melalui tangan Mustafa Kamal
Ataturk pada tahun 1342 H (1924 M). Sebelum itu, kaum
Muslim selalu dipimpin oleh seorang Khalifah. Belum pernah
terjadi kekosongan seorang Khalifah tanpa disertai adanya
Khalifah lain sebagai penggantinya, bahkan pada masa-masa
kemundurannya. Apabila seorang Khalifah diangkat, maka saat
itu terbentuk Daulah Islam. Sebab, Daulah Islam itu adalah
Khalifah.

Mengenai Muawin Tafwidl dan Mu’awin Tanfidz , mereka
selalu ada di seluruh masa. Kedudukan mereka sebagai pembantu
dan pelaksana, bukan sebagai Wuzaraa (kementrian). Kalaupun
ada sebutan Wazir, yang terjadi pada masa Abbasiah, tetapi
fungsinya sebagai pembantu. Sama sekali tidak terdapat ciri-ciri
kementerian seperti yang ada dalam sistem demokrasi. Kedudukan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 75

mereka hanya sebagai pembantu Khalifah dalam urusan
pemerintahan dan administrasi negara, sedangkan wewenang
kekuasaan secara keseluruhan berada di tangan Khalifah.

Adapun para Wali, Qadli, dan Aparat Administrasi
Negara, jelas sekali bahwa eksistensi mereka selalu ada. Bahkan
tatkala para penjajah kafir menduduki negeri-negeri Islam,
urusan pemerintahan masih berlangsung dan dijalankan oleh
para Wali , Qadli dan aparat administrasi negara, sehingga
keberadaan mereka tidak perlu pembuktian lagi.

Akan halnya Amirul Jihad memiliki wewenang mengurus
angkatan bersenjata, sebagai pasukan Islam. Pada saat itu
berkembang opini umum di seluruh dunia bahwa pasukan Islam
adalah pasukan yang tidak terkalahkan.

Tentang Majlis Umat , aktivitasnya sepeninggal masa
Khulafaur Rasyidin tidak lagi tampak. Karena sekalipun termasuk
salah satu struktur pemerintahan, tetapi bukan termasuk bagian
dari pilar pemerintahan. Syura merupakan salah satu hak rakyat
terhadap para penguasa. Apabila penguasa tidak meminta
pendapat dari rakyat (dalam berbagai urusan), berarti penguasa
itu telah melakukan suatu kelalaian. Meskipun demikian
pemerintahan itu tetap merupakan pemerintahan Islam. Sebab,
syura adalah media pengambilan pendapat, bukan untuk
menetapkan kebijakan negara. Hal ini berbeda dengan peranan
parlemen pada sistem demokrasi. Parlemen merupakan
manifestasi dari kedaulatan di tangan rakyat. Dan ini menjadi
pilar dasar sistem pemerintahan ideologi Kapitalisme. Lain
halnya dengan Islam yang meletakkan kedaulatan itu hanya
pada syara’. Dari sini tampak jelas bahwa sistem pemerintahan
Islam telah diterapkan di sepanjang sejarahnya.

Satu hal yang perlu dicatat mengenai pembai’atan
Khalifah. Yang pasti dalam sistem khilafah tidak pernah ada
sistem ‘’putera mahkota”. Pewarisan kekuasaan tidak pernah
dilakukan sebagai hukum yang ditetapkan di dalam negara —

76 Peraturan Hidup Dalam Islam

yakni untuk mengangkat kepala negara — secara otomatis,
seperti yang berlaku pada sistem Kerajaan. Yang ditetapkan
menjadi hukum untuk melegalisasi kekuasaan di dalam Daulah
Islam adalah baiat. Pada masa-masa tertentu pelaksanaan baiat
diambil dari umat secara langsung, pada masa yang lain melalui
ahlul halli wal ‘aqdi. Bahkan pernah juga diambil dari satu orang
saja yaitu Syaikhul Islam pada masa kemunduran umat.
Meskipun demikian sepanjang sejarah Daulah Islam , seorang
Khalifah selalu diangkat melalui bai’at. Khalifah tidak pernah
diangkat dengan cara pewarisan tahta (sistem putera mahkota)
tanpa adanya bai’at sama sekali. Tidak ada satupun riwayat
atau peristiwa yang menunjukkan bahwa Khalifah pernah
diangkat dengan cara pewarisan kekuasaan tanpa melalui bai’at.
Memang pernah dijumpai pengambilan bai’at yang keliru. Ada
sebagian Khalifah yang mengambil bai’at dari rakyat pada saat
ia masih hidup untuk anaknya, atau saudaranya,
keponakannya, atau salah seorang anggota keluarganya.
Setelah itu bai’at diulangi lagi untuk orang yang ditunjuk setelah
Khalifah meninggal. Pelaksanaan seperti ini menunjukkan
adanya penyalahgunaan dalam penerapan bai’at ; dan bukan
menunjukkan pengakuan adanya sistem pewarisan tahta atau
putera mahkota. Sama halnya dengan penyalahgunaan yang
terjadi pada tata cara ‘’pemilu” untuk memilih anggota parlemen
dalam sistem demokrasi, yang prosesnya tetap disebut sebagai
pemilu dan bukan sebagai penunjukan, sekalipun yang menang
dalam pemilu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh
pemerintah. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sistem
Islam benar-benar diterapkan secara praktis. Tidak pernah satu
kalipun dalam sejarah Daulah Islam diterapkan sistem selain
sistem Islam.

Keberhasilan qiyadah fikriyah Islam secara nyata, adalah
bentuk keberhasilan yang tiada bandingannya, terutama dalam
dua hal berikut ini:

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 77

Pertama , bahwa qiyadah fikriyah Islam berhasil mengubah
bangsa Arab secara keseluruhan dari taraf pemikiran yang sangat
rendah, dan dari kegelapan yang selalu diliputi oleh fanatisme
kesukuan dan alam kebodohan yang sangat, menjadi era
kebangkitan berpikir yang cemerlang, gemerlap dengan cahaya
Islam, yang bahkan tidak hanya untuk bangsa Arab saja tetapi
untuk seluruh dunia. Umat Islam telah memainkan peranan
penting dalam membawa Islam ke seluruh pelosok dunia,
sehingga mampu menguasai Persia, Iraq, Syam, Mesir, dan
Afrika Utara. Pada waktu itu masing-masing bangsa memiliki
ras, etnik, dan suku-suku yang saling berlainan dengan bangsa-
bangsa lainnya. Juga dalam hal bahasa. Bangsa Persia,
misalnya, berbeda dengan bangsa Romawi di Syam, berbeda
pula dengan bangsa Qibthi di Mesir, berlainan pula dengan
bangsa Barbar (orang-orang Moor) yang ada di Afrika Utara.
Demikian pula halnya dengan adat-istiadat, kebiasaan-
kebiasaan, dan agamanya, masing-masing saling berlainan.
Namun tatkala mereka hidup di bawah naungan pemerintahan
Islam, kemudian memahami Islam, pada akhirnya mereka
berduyun-duyun masuk Islam secara keseluruhan. Jadilah
mereka sebagai umat yang satu, yaitu umat Islam. Karena itu,
keberhasilan qiyadah fikriyah Islam dalam mempersatukan
bangsa-bangsa dan suku-suku yang ada, merupakan
keberhasilan cemerlang dan tiada duanya. Padahal waktu itu
sarana transportasi dalam aktivitas penyebarlusan dakwah
hanya menggunakan unta, sedangkan media penyebarannya
melalui lisan dan pena.

Akan halnya Futuhat, -yaitu pembebasan terhadap negeri-
negeri lain-, hal itu dilakukan untuk menyingkirkan kekuatan
dengan kekuatan, mendobrak penghalang yang bersifat fisik
sehingga manusia terbebas dari berbagai tekanan agar mudah
dibimbing oleh akalnya, dan ditunjuki fitrahnya. Sehingga
mereka akhirnya memeluk agama Allah berbondong-bondong.

78 Peraturan Hidup Dalam Islam

Ini sangat berbeda dengan model penaklukan keji, yang selalu
menjauhkan negara/bangsa penakluk dengan negara/bangsa
yang ditaklukkan, menjauhkan pihak yang menang dengan
pihak yang kalah. Bukti konkrit dalam hal ini adalah penjajahan
Barat terhadap negeri-negeri Timur selama puluhan tahun,
walaupun pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau
tidak karena pengaruh tsaqofah mereka yang menyesatkan
itu yang ( insya-Allah ) akan dimusnahkan, plus tekanan dari
para penguasa bayaran -yang juga pasti akan dilenyapkan-
tentulah kembalinya negeri-negeri tersebut ke pangkuan
Islam, baik dilihat dari segi prinsip maupun peraturan-
peraturannya, adalah perkara yang mudah dicapai secepat
kedipan mata.

Kembali kepada masalah yang tadi. Bahwa keberhasilan
qiyadah fikriyah Islam dalam mempersatukan bangsa-bangsa
di dunia adalah keberhasilan yang tiada bandingannya. Terbukti
bangsa-bangsa tersebut hingga kini masih tetap
mempertahankan ke-Islamannya sekalipun terdapat ancaman,
kejahatan, serta tipu daya kolonialisme dalam menghancurkan
akidah umat dan meracuni pikiran mereka. Bangsa-bangsa
tersebut tetap akan mempertahankan kedudukannya sebagai
umat Islam sampai hari Kiamat nanti. Tidak pernah sekali pun
terjadi, bangsa yang telah memeluk Islam kemudian keluar
(murtad) dari Islam.

Mengenai keadaan kaum Muslim di Andalusia,
sesungguhnya mereka telah dimusnahkan melalui mahkamah-
mahkamah inquisisi dengan cara dibakar, dieksekusi dengan
hukuman penggal leher. Begitu pula kaum Muslim di daerah
Bukhara, Kaukasus dan Turkistan telah ditimpa cobaan besar
seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Masuknya
bangsa-bangsa tersebut ke dalam Islam, kelestariannya sebagai
umat yang satu, dan kerasnya mereka dalam mempertahankan
akidah, menggambarkan sejauh mana keberhasilan qiyadah

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 79

fikriyah ini, dan betapa berhasilnya Daulah Islam dalam
menerapkan sistem Islam.

Kedua , hal lain yang menunjukkan keberhasilan qiyadah
fikriyah Islam adalah bahwa umat Islam telah menjadi umat
yang terkemuka di dunia dalam bidang hadlarah (peradaban),
madaniyah (kemajuan sains dan teknologi), tsaqofah dan ilmu
pengetahuan. Daulah Islam telah menjadi negara terbesar dan
terkuat di dunia selama 12 abad, yaitu dari abad ke-7 sampai
pertengahan abad ke-18 M. Daulah Islam merupakan
kebanggaan dunia, seperti matahari yang memancarkan
sinarnya sebagai penerang bagi umat lain di sepanjang kurun
tersebut. Fakta ini adalah bukti lain yang memperkuat argumen
sejauh mana keberhasilan qiyadah fikriyah Islam dan betapa
berhasilnya Islam menerapkan undang-undang dan akidahnya
atas umat manusia. Namun tatkala Daulah dan umat Islam
melepaskan tugas mengemban qiyadah fikriyah Islam, ketika
mereka tidak lagi mementingkan dakwah Islam, melalaikan
kewajibannya memahami dan menerapkan Islam, maka pada
saat itulah Daulah dan umat ini sirna di antara umat-umat lain.

Berdasarkan hal ini kami berani mengatakan bahwa
qiyadah fikriyah Islamlah satu-satunya qiyadah yang benar dan
satu-satunya yang wajib diemban ke seluruh dunia. Apabila
Daulah Islam yang mengemban qiyadah fikriyah ini muncul
dan memainkan peranannya kembali, maka keberhasilan
qiyadah fikriyah saat ini akan seperti keberhasilannya pada masa
yang lalu.

Kami telah mengatakan bahwa Islam sesuai dengan fitrah
manusia dalam berbagai sistem dan peraturan yang terpancar
dari Islam. Dalam hal ini, manusia tidak dianggap sebagai mesin
robot yang bergerak sesuai dengan program, dan menjalankan
peraturan tanpa ada perbedaan satu sama lain dalam hal tingkah
laku, sesuai dengan ukuran dan data-data yang telah diprogram.
Islam menganggap manusia sebagai makhluk sosial yang

80 Peraturan Hidup Dalam Islam

menerapkan peraturan dan mempunyai tingkat karakter dan
kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, wajar kalau Islam
di satu sisi berusaha untuk saling mendekatkan martabat
manusia dan tidak menyamaratakan, dengan menjamin
ketenteraman bagi semua pihak. Pada sisi lain, -dan ini pokok
pembahasan sekarang-, bahwa dengan anggapan seperti ini
ada saja individu-individu yang melanggar peraturan,
menyimpang dari Islam. Sesuatu yang wajar jika dijumpai
individu-individu yang tidak mentaati peraturan atau lalai,
sehingga dalam masyarakat Islam juga dijumpai orang-orang
fasik (berbuat maksiat), fajir (berbuat keji), ada pula orang-orang
kafir dan munafik, orang-orang murtad bahkan atheis. Akan
tetapi patokan sebuah masyarakat adalah masyarakat secara
keseluruhan, yang memiliki pemikiran, perasaan, peraturan dan
komunitas masyarakat. Sebuah masyarakat itu dianggap sebagai
masyarakat Islam yang menerapkan sistem Islam, apabila unsur-
unsur di atas tadi diwarnai oleh Islam.

Sebagai bukti kebenaran hal ini, adalah tidak mungkin
seorang pun menerapkan suatu peraturan seperti apa yang telah
dilakukan Rasulullah SAW dalam menerapkan peraturan Islam.
Sekalipun demikian, pada masa Rasulullah SAW terdapat orang-
orang kafir, munafik, fasik, fajir, murtad , bahkan atheis. Akan
tetapi, tak seorang pun berpendapat lain kecuali mengatakan
secara pasti: Sesungguhnya Islam pada waktu itu telah

diterapkan dengan sempurna dan masyarakat yang ada adalah
masyarakat Islam” . Penerapan ini dilakukan terhadap manusia
dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, bukan sebagai
robot.

Dengan demikian hanya Islam satu-satunya yang telah
diterapkan terhadap umatnya secara total -baik bangsa Arab
maupun non Arab-, sejak Nabi SAW menetap di Madinah
sampai masa penjajahan yang menduduki negeri-negeri Islam.
Kemudian sistem Islam diganti dengan sistem kapitalis.

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 81

Berdasarkan hal ini terbukti bahwa Islam telah diterapkan
secara praktis sejak tahun pertama Hijriyah hingga tahun 1336
H (1918 M). Sepanjang masa itu, umat Islam tidak pernah
menerapkan peraturan apa pun selain Islam. Bahkan tatkala
kaum Muslim telah menerjemahkan berbagai jenis filsafat, ilmu
pengetahuan dan tsaqofah asing yang beraneka ragam ke dalam
bahasa Arab. Mereka sama sekali tidak menerjemahkan hukum,
undang-undang maupun peraturan dari suatu bangsa mana
pun — baik untuk dipraktekkan atau pun untuk dipelajari. Dalam
kedudukannya sebagai suatu peraturan, Islam kadang-kadang
diterapkan sempurna oleh kaum Muslim, kadang-kadang cacat,
tergantung pada kuat lemahnya negara Islam, dalam dangkalnya
pemahaman tentang Islam, juga gesit dan lambannya dalam
mengembangkan qiyadah flkriyah Islam. Buruknya penerapan
Islam di sebagian masa mengakibatkan masyarakat Islam
mengalami kemunduran demi kemunduran. Ini sesuatu yang
wajar terjadi pada sistem mana pun. Sebab, penerapan itu
tergantung pada manusianya. Namun demikian, buruknya
penerapan Islam bukan berarti sistem Islam tidak pernah
diterapkan. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem Islam
pernah diterapkan. Dan tidak pernah diterapkan ideologi
maupun sistem peraturan selain Islam. Yang menjadi patokan
dalam penerapan adalah undang-undang dan peraturan yang
dijalankan oleh negara. Kenyataannya Daulah Islam tidak
pernah mengambil peraturan maupun undang-undang apapun,
selain Islam. Memang dijumpai buruknya penerapan sebagian
peraturan Islam yang dilakukan sebagian penguasa. Satu hal
yang harus dipahami dengan jelas ketika kita hendak
memproyeksikan penerapan Islam dalam sejarah, harus
memperhatikan dua hal berikut ini:

Pertama, hendaknya kita tidak mengambil sejarah dari
musuh-musuh Islam, terutama mereka yang sangat membenci
Islam. Kita hanya mengambilnya dari kalangan kaum Muslim

82 Peraturan Hidup Dalam Islam

setelah diseleksi secara kritis dan teliti, sehingga kita tidak sampai
memperoleh gambaran yang buruk. Kedua , kita tidak boleh
menggeneralisir masyarakat dari sejarah perorangan, atau
menitikberatkan sejarah hanya pada satu sisi dari sebuah
masyarakat. Adalah keliru apabila kita menggambarkan masa
pemerintahan Bani Umayyah dengan hanya memfokuskan
sejarah Yazid, misalnya. Atau, menggambarkan masa
pemerintahan Bani Abbas dengan hanya mengambil sebagian
peristiwa dan tingkah laku para Khalifah- nya. Demikian pula
kita tidak boleh mencap masyarakat pada masa pemerintahan
Bani Abbas dengan hanya membaca kitab Al Aghani yang
dikarang untuk menceritakan tingkah laku para biduan, para
pemabuk, penyair dan sastrawan; atau dengan membaca buku-
buku tashawwuf dan buku-buku sejenisnya. Sehingga kita
menyimpulkan bahwa masa itu adalah masa kefasikan dan
kenistaan, atau masa zuhud dan uzlah. Hendaknya kita meneliti
keadaan masyarakat secara menyeluruh. Satu hal yang perlu
diperhatikan adalah bahwa sejarah masyarakat Islam tidak
pernah ditulis dalam periode manapun. Yang ada hanyalah
cerita-cerita tentang para penguasa dan sebagian para
pejabatnya. Kebanyakan ditulis oleh orang-orang yang tidak
layak dipercaya. Mereka itu pada umumnya, kalau tidak para
pencela, pasti para pemuja, sehingga tidak satupun yang dapat
diterima riwayatnya.

Dengan demikian, tatkala kita mempelajari masyarakat
Islam dengan pandangan seperti ini, yaitu mempelajarinya
secara kritis dan teliti dari seluruh aspek, tentu akan kita dapati
bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat terbaik dari
masyarakat lain yang pernah ada di dunia. Karena memang
demikianlah keadaannya pada abad pertama, kedua, ketiga,
lalu berlanjut pada abad-abad berikutnya hingga
pertengahan abad ke-12 Hijriyah. Akan kita jumpai bahwa
masyarakat telah menerapkan Islam di sepanjang sejarahnya

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 83

sampai berakhirnya masa Daulah Utsmaniyah yang merupakan
Daulah Islam.

Perlu diperhatikan juga bahwa sejarah tidak boleh
dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peraturan dan fiqih.
Peraturan hanya diambil dari sumber-sumber fiqih, bukan dari
sejarah, sebab sejarah bukanlah sumber fiqih. Sebagai contoh,
apabila kita hendak memahami sistem komunis, maka kita tidak
dapat mengambilnya dari sejarah Rusia akan tetapi
mengambilnya dari buku-buku ideologi komunis. Begitu pula
jika kita hendak mengetahui perundang-undangan Inggris, maka
kita tidak bisa mengambilnya dari sejarah Inggris, akan tetapi
mengambilnya dari kodifikasi hukum Inggris itu sendiri. Kaedah
ini berlaku untuk setiap sistem dan undang-undang.

Begitu pula halnya dengan Islam sebagai ideologi yang
memiliki akidah dan peraturan. Apabila kita ingin mengetahui
dan mengambilnya, maka sama sekali tidak dibenarkan
menjadikan sejarah sebagai sumber rujukan, tidak dari segi
pengetahuan tentang peraturannya dan tidak pula dari segi cara
pengambilan hukum-hukumnya (istinbath).

Adapun dari segi sumber pengetahuan tentang peraturan,
hal ini dapat diambil dari buku-buku fiqih Islam. Sedangkan
sumber pengambilan hukum ( istinbath ), dapat diketahui dari
pengambilan dalil-dalilnya yang rinci. Itulah sebabnya tidak
dibenarkan meletakkan sejarah sebagai rujukan (sumber) bagi
peraturan Islam, baik dilihat dari segi pengetahuan tentang
peraturan maupun dari segi pengambilan dalil-dalilnya. Dengan
demikian tidak dibenarkan menjadikan sejarah Umar bin
Khaththab, Umar bin Abdul Azis, Harun al-Rasyid, dan lain-
lain sebagai sumber hukum, baik dilihat dari berbagai peristiwa
sejarah yang menuturkan mereka maupun buku-buku yang
dikarang tentang biografi mereka. Apabila ada pendapat Umar
dalam suatu perkara diikuti, tidak lain karena itu merupakan
hukum syara yang di- istin b afh-kan dan diterapkan oleh Umar.

84 Peraturan Hidup Dalam Islam

Sama halnya dengan mengikuti hukum yang telah di - istinbath -
kan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ja’far dan
sebagainya; bukan diikuti karena itu adalah peristiwa sejarah.
Jadi sejarah tidak mendapatkan porsi dalam pengambilan
peraturan, atau untuk mengetahuinya. Lebih dari itu, untuk
mengetahui apakah peraturan itu pernah diterapkan atau tidak,
juga tidak dapat diambil dari sejarah melainkan dari fiqih. Sebab,
setiap periode memiliki problematikanya sendiri yang
dipecahkan dengan peraturan. Untuk mengetahui peraturan
apa yang digunakan untuk memecahkan problematika tersebut,
kita tidak dapat merujuk kepada peristiwa sejarah. Sejarah hanya
memberitahu kita tentang berita/informasi yang menyangkut
kejadian di masa lampau. Kita harus kembali pada peraturan
yang pernah diterapkan, yang tidak lain adalah fiqih Islam.
Setelah kita kembali kepada fiqih Islam, di dalamnya tidak
dijumpai satu peraturanpun yang diambil kaum Muslim berasal
dari bangsa-bangsa lain. Dan tidak ada satu peraturanpun yang
ditetapkan oleh kaum Muslim berdasarkan pendapatnya semata.
Yang kita jumpai adalah bahwasanya peraturan tersebut
seluruhnya terdiri dari hukum-hukum syara’ yang di -istinbath dari
dalil-dalil syara’. Dan bahwasanya kaum Muslim selalu bersikap
tegas dalam memurnikan fiqih dari pendapai/hasil istinbath yang
lemah. Sampai-sampai mereka melarang mengikuti pendapat yang
lemah, sekalipun berasal dari seorang mujtahid mutlak.

Karena itu, tidak ada satu sistem perundang-undangan
di seluruh dunia Islam yang mengandung satu hukum selain
dari fiqih Islam. Yang ada hanya fiqih Islam saja. Fakta ini, yaitu
hanya ada satu-satunya teks fiqih bagi satu umat tanpa ada
teks yang lain, adalah bukti yang menunjukkan bahwa umat
tidak pernah menggunakan teks apapun dalam pembuatan
perundang-undangannya selain dari nash.

Perihal sejarah, kalaupun kita ingin menoleh kepadanya,
tidak lain hanya untuk mengetahui bagaimana cara penerapan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 85

peraturan. Bisa saja sejarah mencatat berbagai peristiwa politik,
sehingga dapat diketahui tata cara penerapan peraturan.
Meskipun hal ini boleh diambil tetapi hanya dari sejarawan
muslim, dan itupun setelah diteliti dengan cermat.

Sejarah itu mempunyai tiga sumber: pertama, catatan-
catatan sejarah, kedua, peninggalan-peninggalan sejarah,
dan ketiga, riwayat. Catatan-catatan sejarah tidak dapat
dijadikan sumber secara mutlak, karena catatan-catatan itu
selalu dipengaruhi oleh situasi politik di setiap zaman, dan
senantiasa tercampur dengan kepalsuan, baik dengan
mendukung orang-orang tertentu di masa penulisannya, atau
menentang orang-orang tersebut yang ditulis pada masa
sesudahnya. Bukti konkrit yang menunjukkan hal ini ialah
sejarah keluarga Muhammad Ali Pasya (seorang Wali di Mesir
pada masa Utsmaniyah). Sebelum tahun 1952 M keluarga
itu memiliki gambaran yang positif. Akan tetapi setelah tahun
1952 M, ternyata sejarah berubah sama sekali, menjadi
gambaran hitam yang bertolak belakang dengan masa
sebelumnya. Begitu pula halnya dengan sejarah kejadian
politik di zaman kita ataupun periode sebelumnya. Karena
itu, kita tidak boleh menjadikan catatan-catatan sejarah
sebagai sumber bagi sejarah, sekalipun hal itu merupakan
catatan harian yang ditulis oleh orang bersangkutan.

Peninggalan-peninggalan sejarah, selama dipelajari
dengan obyektif dapat menunjukkan fakta sejarah. Sekalipun
peninggalan-peninggalan sejarah itu tidak mampu membentuk
rantai sejarah, akan tetapi dapat menunjukkan kepastian
sebagian peristiwa. Jika kita meneliti peninggalan-peninggalan
sejarah di setiap negeri kaum Muslim, baik berupa bangunan,
peralatan, atau apa saja yang dianggap sebagai peninggalan
sejarah, akan menunjukkan bukti yang pasti bahwa tidak pernah
ada di seluruh dunia Islam, kecuali hanya Islam, serta peraturan
dan hukum-hukum Islam semata. Begitu pula seluruh aspek

86 Peraturan Hidup Dalam Islam

kehidupan kaum Muslim serta segala tingkah lakunya, semuanya
serba Islam, bukan yang lain.

Mengenai sumber yang ketiga, yaitu riwayat, termasuk
sumber-sumber yang layak dipercaya dan dapat dijadikan
sebagai pegangan, selama riwayatnya benar. Persis sama dengan
cara yang ditempuh dalam periwayatan sebuah hadits. Dengan
cara inilah hendaknya sejarah ditulis. Kita menjumpai kaum
Muslim, ketika mereka mulai menulis buku sejarah,
menggunakan metode riwayat. Itu terlihat pada buku-buku
sejarah lama, seperti tarikh Thabari, sirah Ibnu Hisyam, dan
sebagainya, yang dikarang dengan metode ini. Atas dasar inilah,
kaum Muslim tidak boleh mengajarkan sejarah Islam kepada
putra-putrinya melalui catatan-catatan sejarah yang dikarang
dengan merujuk kepada catatan lainnya. Begitu juga untuk
memahami penerapan peraturan Islam tidak boleh merujuk
pada buku/catatan sejarah. Dari sini tampak jelas bahwa hanya
Islam satu-satunya yang diterapkan atas seluruh umat Islam di
setiap masa. Bukan yang lain.

Sayangnya sejak berakhir perang dunia pertama dengan
kemenangan di pihak Sekutu, Lord Allenby, panglima perang
Sekutu tatkala menaklukkan Baitul Maqdis berkata: “ Sekarang
berakhirlah perang Salib”. Sejak saat itu para penjajah kafir
mulai menerapkan berbagai peraturan kapitalis di tengah-tengah
kehidupan kita, mencakup seluruh aspek kehidupan, agar
kemenangannya bersifat abadi. Maka kita wajib mengubah
peraturan yang busuk dan rusak ini. Dengan peraturan ini
kolonialisme terus berlanjut di negeri-negeri kita. Kita harus
membongkar dari akarnya secara total, bahkan sampai yang
sekecil-kecilnya sehingga kita dapat mengembalikan lagi
kehidupan Islam.

Sungguh suatu kedangkalan berpikir apabila kita ingin
mengganti sistem peraturan kita dengan peraturan lain. Adalah
pemikiran bodoh apabila umat ini hanya menerapkan peraturan

Kepemimpinan Berfikir Dalam Islam 87

saja tanpa memperhatikan akidah, yang dapat
menyelamatkannya. Yang harus dilakukan umat adalah
memeluk akidah dahulu, baru kemudian menerapkan peraturan
yang terpancar dari akidah ini. Pada saat itulah umat dapat
diselamatkan setelah menerima akidah dan menerapkan
peraturan (Islam). Inilah jalan yang harus ditempuh oleh umat
yang terikat dengan mabda tertentu. Yang menjadikan mabda
tersebut sebagai landasan bagi negaranya. Adapun umat dan
bangsa-bangsa lain tidak perlu menganut satu mabda hingga
sebuah mabda diterapkan atas mereka. Yang diharuskan adalah
umat yang telah menganut akidah dan mengembannya,
kemudian menerapkannya kepada bangsa atau umat mana saja,
sekalipun mereka tidak menganut mabda tersebut. Karena, hal
ini akan membawa kebangkitan juga bagi bangsa tersebut,
malah akan menarik perhatian untuk memeluk mabda itu.
Memeluk mabda bukanlah syarat bagi umat yang akan dikenai/
diterapkan kepadanya mabda. Mabda wajib dianut dan menjadi
syarat mutlak bagi pihak yang akan menerapkannya.

Adalah sangat berbahaya jika kita mengambil
nasionalisme, dan peraturan sosialis. Sosialisme tidak dapat
diambil secara terpisah dari ide dasarnya yaitu materialisme,
karena tidak akan menghasilkan sesuatu dan tidak pula
mempunyai pengaruh (terhadap masyarakat). Juga tidak bisa
diambil secara bersamaan dengan ide-dasarnya, yaitu
materialisme, karena ide tersebut merupakan pemikiran yang
negatif yang berlawanan dengan fitrah manusia, bahkan bisa
mendorong umat Islam meninggalkan akidahnya. Kita juga tidak
boleh mengambil sosialisme dari satu segi, sementara aspek
kerohaniannya dari Islam. Sikap seperti ini, berarti kita tidak
mengambil Islam, juga tidak sosialisme. Keduanya saling
bertentangan, disamping banyaknya kekurangan dalam
sosialisme. Kita tidak diperkenankan mengambil peraturan
Islam, sementara akidah yang memancarkan peraturannya

88 Peraturan Hidup Dalam Islam

ditinggalkan. Sebab, dengan cara ini kita mengambil peraturan
bagaikan tubuh yang tidak memiliki ruh. Kita harus mengambil
Islam secara sempurna, baik akidah maupun peraturannya; serta
hendaknya kita mengemban qiyadah fikriyah Islam pada saat
kita mengemban dakwah Islam.

Sesungguhnya jalan kebangkitan kita hanya satu, yaitu
melanjutkan kembali kehidupan Islam. Tidak ada jalan lain
untuk melanjutkan kehidupan Islam itu kecuali dengan tegaknya
Daulah Islam. Dan hal itu tak dapat diraih kecuali kita mengambil
Islam secara total: yaitu mengambil Islam sebagai akidah yang
mampu memecahkan masalah utama (al-uqdatul kubra)
manusia, yang diatasnya dibangun pandangan hidup; juga
mengambilnya sebagai peraturan yang terpancar dari akidah
Islam. Asas peraturan ini adalah KitabuIIah dan Sunah Rasul-
Nya, sedangkan kekayaan khazanahnya adalah tsaqofah Islam
yang mencakup fiqih, hadits, tafsir, bahasa dan lain sebagainya.
Tidak ada jalan menuju ke arah itu melainkan dengan
mengemban qiyadah fikriyah Islam secara total, yaitu dengan
cara mendakwahkan Islam, serta dengan cara mewujudkan
Islam secara sempurna di setiap negeri. Apabila qiyadah fikriyah
Islam sampai kepada umat dan Daulah Islam , barulah kita dapat
mengembangkan qiyadah fikriyah ke seluruh penjuru dunia.

Inilah satu-satunya jalan untuk menghasilkan
kebangkitan: yaitu dengan mengemban qiyadah fikriyah Islam
kepada kaum Muslim untuk melangsungkan kembali kehidupan
Islam. Kemudian menyebarluaskannya kepada umat manusia
melalui Daulah Islam.

89

TATACARA MENGEMBAN

DAKWAH ISLAM

Hl aum Muslim tidak pernah mengalami kemunduran dari
1 1 posisinya sebagai pemimpin dunia selama tetap
I 1 berpegang teguh pada agamanya. Kemunduran kaum
Muslim mulai tampak tatkala mereka meninggalkan dan
meremehkan ajaran-ajaran agama; membiarkan peradaban
asing masuk menyerbu negeri-negeri mereka; membiarkan
paham-paham Barat bercokol dalam benak mereka.
Kemunduran itu terjadi pada saat kaum Muslim mengabaikan
qiyadah fikriyah Islam. Ketika mereka mulai surut dalam
mengemban dakwah Islam, dan menyalahi pelaksanaan hukum-
hukum Islam. Itulah sebabnya, kaum Muslim harus melanjutkan
kembali kehidupan Islam agar kebangkitan yang didambakan
dapat dicapai kembali. Kaum Muslim tidak akan mungkin dapat
melanjutkan kehidupan Islam kecuali jika mereka mengemban
dakwah Islam; dengan jalan mengemban qiyadah fikriyah Islam
dan berhasil mewujudkan Daulah Islam -melalui dakwahnya
ini- yang mampu mengemban qiyadah fikriyah Islam dengan
menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia.

90 Peraturan Hidup Dalam Islam

Patut diperhatikan dengan saksama, bahwa usaha
mengemban qiyadah fikriyah ini -yaitu dengan cara
menyebarluaskan dakwah Islam- adalah dalam rangka
membangkitkan kaum Muslim. Karena hanya Islamlah satu-
satunya yang bisa memperbaiki dunia ini. Disamping itu -tentu
saja- karena kebangkitan yang sebenarnya tidak akan tercapai
kecuali hanya dengan Islam, baik untuk kaum Muslim maupun
bagi bangsa yang lain. Berdasarkan pandangan ini hendaknya
dakwah Islam dikembangkan.

Dalam mengembangkan dakwah Islam hendaknya kita
berpegang kepada suatu prinsip, yaitu menyebarluaskannya
sebagai qiyadah fikriyah bagi seluruh dunia. Di atas qiyadah
fikriyah ini dibangun seluruh bentuk pemikiran. Dan dari
pemikiran-pemikiran ini mengalir seluruh bentuk persepsi yang
mempengaruhi pandangan hidup (manusia) tanpa kecuali.

Mengemban dakwah Islam pada saat ini, hendaknya
dikembangkan dengan metode yang sama sebagai mana masa-
masa sebelumnya, yaitu dengan menjadikan metode dakwah
Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Tidak boleh berpaling
sedikitpun dari metode tersebut, baik secara keseluruhan
maupun dalam rinciannya, dan tanpa memperhatikan lagi
perkembangan zaman. Sebab, yang berkembang hanyalah
sarana dan bentuk kehidupan, sementara nilai dan maknanya
sama sekali tidak akan berubah, walaupun zaman terus berputar,
dan bangsa-bangsa maupun negeri-negeri berbeda-beda.

Karena itu, mengemban dakwah Islam membutuhkan
sikap terus terang dan keberanian, kekuatan dan pemikiran.
Menentang setiap perkara yang bertentangan dengan ide
maupun metode. Menghadapinya dengan cara menjelaskan
kepalsuannya, tanpa melihat lagi hasil dan kondisi yang ada.

Mengemban dakwah Islam harus meletakkan kedaulatan
secara mutlak hanya untuk mabda Islam, tanpa
mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan keinginan

Tatacara Mengemban Dakwah Islam 91

masyarakat umum atau justru bertentangan; apakah sesuai
dengan adat istiadat ataukah bertolak belakang; apakah mabda
itu diterima masyarakat, ditolak atau malah dimusuhi. Seorang
pengemban dakwah tidak akan mencari muka dan berbasa-
basi di depan masyarakat; bermuka dua atau bersikap toleran
terhadap penguasa. Seorang pengemban dakwah tidak akan
mempedulikan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Dia
tidak akan memperhitungkan apakah dakwahnya diterima
masyarakat ataukah ditolak. Dia akan tetap berpegang teguh
pada prinsip mabda Islam saja, dan akan menyuarakan mabda
itu saja, tanpa menghitung-hitung nilai lainnya. Tidak boleh
mengatakan kepada orang-orang yang ber-mabda lain: Pegang
teguhlah prinsip kalian ’, tetapi hendaknya mereka diajak -tanpa
paksaan- untuk memeluk mabda Islam. Dakwah menuntut
kedaulatan hanya untuk Islam saja, bukan untuk yang lain, dan
hanya Islam yang berkuasa di tengah-tengah masyarakat,
sebagaimana firman Allah SWT :

' s' s' '

S' 's'

u Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa)
petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar, untuk
dimenangkan-Nya atas seluruh agama, walaupun orang-
orang musyrik tidak menyukainya’ (TQS. At-Taubah [9]:

33).

Rasulullah SAW datang ke dunia dengan membawa
Risalah Islam, menyampaikannya secara terus terang dan
menantang. Beliau meyakini kebenaran risalah yang
diembannya kepada masyarakat, menantang dunia secara
keseluruhan, mengumumkan perang atas seluruh manusia, baik

92 Peraturan Hidup Dalam Islam

yang berkulit merah maupun hitam, tanpa memperdulikan lagi
adat istiadat, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, agama/kepercayaan,
sikap para penguasa ataupun rakyat banyak. Beliau tidak
memperhatikan apapun selain dari risalah Islam. Rasulullah
SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang Quraisy dengan
mencela dan menyinggung tuhan-tuhan mereka, menentang
dan meremehkan seluruh kepercayaan-kepercayaan mereka.
Sementara beliau saat itu sendirian dan diisolir oleh masyarakat,
tanpa pendukung dan tanpa bekal selain imannya yang amat
dalam terhadap Islam yang beliau serukan. Beliau sama sekali
tidak memperhatikan kebiasaan dan adat istiadat bangsa Arab,
tidak memperhatikan agama-agama dan kepercayaan-
kepercayaan mereka; tidak bermanis muka atau memperhatikan
perasaan/reaksi mereka.

Demikianlah seharusnya sikap dan tindakan seorang
pengemban dakwah Islam, yaitu menyampaikan dakwah secara
terang-terangan; menentang segala kebiasaan, adat istiadat, ide-
ide sesat, dan persepsi yang salah; bahkan menentang opini
umum masyarakat kalau memang keliru, sekalipun untuk ini
dia harus bermusuhan. Begitu pula dia akan menentang
kepercayaan-kepercayaan dan agama-agama yang ada,
sekalipun harus berhadapan dengan kefanatikan para
pemeluknya atau harus menghadapi kebencian orang-orang
yang dungu dalam kesesatannya.

Mengemban dakwah Islam mengharuskan keseriusan
dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam secara keseluruhan,
dan tidak meremehkannya sedikit pun. Seorang pengemban
dakwah tidak akan mengambil jalan kompromi dan tidak akan
mengorbankan nilai-nilai Islam, tidak lalai dan tidak akan
menunda-nunda. Segala hal (yang menyangkut urusan dakwah)
segera dituntaskan dengan sempurna, sedini mungkin
diselesaikan, dan tidak menerima tawar-menawar dalam
memperjuangkan kebenaran. Rasulullah SAW tidak menerima

Tatacara Mengemban Dakwah Islam 93

tawaran delegasi Tsaqif bahwa mereka akan masuk Islam apabila
Rasulullah membiarkan berhala mereka (tidak dihancurkan),
yakni Latta , selama tiga tahun, dan membebaskan mereka dari
kewajiban shalat. Beliau serta merta menolak usulan mereka
untuk membiarkan Latta barang dua tahun atau sebulan seperti
yang mereka minta. Bahkan beliau menolak semua usulan
mereka dengan tegas, tanpa sedikit pun ragu atau bimbang.
Sebab, manusia hanya memiliki dua pilihan: iman atau kufur,
karena tempat kembali itu juga hanya dua, kalau tidak ke Surga
tentu ke Neraka. Rasulullah SAW hanya menerima tawaran
mereka agar bukan mereka sendiri yang menghancurkan berhala
Latta. Beliau lalu menugaskan Abu Sufyan dan Mughirah bin
Syu’bah untuk menghancurkannya. Memang benar, beliau tidak
menerima apapun selain akidah yang sempurna dan pelaksanaan
peraturan yang sudah menjadi keharusan. Tentang sarana dan
bentuknya, ternyata beliau menerimanya. Karena, kedua tawaran
mereka itu tidak berhubungan dengan inti akidah. Karena itu,
dakwah Islam harus selalu mempertahankan kesempurnaan fikrah
Islam serta kesempurnaan pelaksanaannya, tanpa ada toleransi
sedikitpun, baik dalam fikrah maupun metode. Jadi, tidak masalah
apabila ingin menggunakan sarana yang dikehendakinya.

Mengemban dakwah Islam mengharuskan setiap langkah-
langkahnya memiliki tujuan tertentu, dan mengharuskan para
pengemban dakwah senantiasa memperhatikan tujuan itu.
Selalu berusaha secara terus-menerus untuk mencapai tujuan
tersebut. Bersungguh-sungguh dan tidak pernah beristirahat
demi tercapainya target dakwah. Karena itu, kita dapati mereka
tidak akan puas hanya sekadar berpikir tanpa berbuat. Sebab,
hal ini dianggap sebagai falsafah khayalan yang membius.
Mereka tidak akan rela hanya berpikir dan berbuat tanpa
mempunyai tujuan. Sebab, yang demikian itu bagaikan seorang
yang berjalan di tempat dan akan selalu berakhir pada
kejumudan dan keputusasaan. Disamping itu mereka selalu

94 Peraturan Hidup Dalam Islam

bersikap tegas dalam menggabungkan pemikiran dengan amal
perbuatan, serta mengarahkan kedua-duanya untuk merealisir
tujuan, yang mereka usahakan secara nyata hingga tercapai.

Rasulullah SAW pada mulanya mengemban qiyadah
fikriyah Islam di Makkah. Namun, tatkala melihat bahwa
masyarakat Makkah tidak sanggup menjadikan Islam sebagai
peraturan kemasyarakatan, beliau lalu mempersiapkan
masyarakat Madinah. Di sinilah beliau membangun negara dan
menerapkan Islam, mengembangkan risalahnya, seraya
mempersiapkan umatnya -untuk mengembangkan risalah Islam-
sepeninggal beliau agar tetap berjalan pada garis yang telah
beliau tentukan. Berdasarkan hal ini dakwah Islam dalam
keadaan tidak ada seorang Khalifah bagi kaum Muslim, harus
mencakup dua bagian. Pertama, dakwah mengajak memeluk
Islam; dan kedua, dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam
dengan berusaha mendirikan Daulah Islam yang menerapkan
(sistem hukum) Islam dan yang akan mengemban risalah Islam
ke seluruh dunia. Dengan cara ini, maka dakwah akan beralih
dari dakwah yang tujuannya melanjutkan kehidupan Islam di
tengah-tengah umat, menuju dakwah yang dikembangkan oleh
negara ke seluruh dunia. Juga, akan beralih dari dakwah yang
bersifat lokal di dunia Islam menuju dakwah yang bersifat
internasional.

Dakwah mengajak memeluk Islam ditujukan untuk
memperbaiki setiap akidah/kepercayaan, menguatkan
hubungan dengan Allah SWT, dan menjelaskan kepada
masyarakat berbagai pemecahan problematika kehidupannya.
Dengan cara ini, dakwah akan dinamis dan mencakup seluruh
aspek kehidupan. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW masih
di Makkah sering membacakan di tengah-tengah masyarakat:

Tatacara Mengemban Dakwah Islam 95

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab (pemimpin Quraisy itu) ”

(TQS. Al-Lahab [111]: 1).

Pada saat yang sama beliau juga membacakan:

“Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu
(Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia. Dan AI-
Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali
kamu beriman kepadanya.” (TQS. Al-Haaqqah [69]: 40-

41).

Dalam kesempatan lain beliau membaca:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu)
orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi. Dan bila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (TQS.
Al-Muthaffifin [83]: 1-3).

Atau beliau membaca:

96 Peraturan Hidup Dalam Islam

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal-amal yang shaleh, bagi mereka Surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang
besar ” (TQS. Al-Buruj [85]: 11)

Ketika di Madinah beliau membaca:

“(Lalu) Dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat ” (TQS. Al
Baqarah [2]: 43).

juga membaca ayat-ayat lain seperti:

“Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan
ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta serta dirimu di
jalan Allah” (TQS. At-Taubah [9]: 41)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan
transaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya ” (TQS. Al-Baqarah [2]:
282)

Tatacara Mengemban Dakwah Islam 97

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang
orang kaya saja di antara kamu’ (TQS. Al-Hasyr [59]: 7)

9 - *

r*

J J

“Tiada sama penghuni-penghuni Neraka dengan penghuni-
penghuni Surga. Penghuni-penghuni Surga itulah orang-
orang yang beruntung 7 (TQS. Al-Hasyr [59]: 20).

Dengan demikian dakwah Islam harus menyajikan
peraturan-peraturan yang dapat memecahkan problematika
kehidupan manusia. Sebab, rahasia keberhasilan dakwah Islam
adalah keberadaannya yang dinamis dan mampu
menyelesaikan seluruh problematika kehidupan manusia secara
utuh, sehingga terjadi perombakan yang menyeluruh terhadap
diri manusia.

Para pengemban dakwah tentu tidak akan sanggup
memikul beban tanggung jawab (dakwah) dan kewajiban-
kewajibannya kecuali jika mereka menanamkan pada dirinya
cita-cita untuk mengarah pada jalan kesempurnaan; selalu
mengkaji dan mencari kebenaran; serta senantiasa meneliti
kembali secara berulang-ulang setiap sesuatu yang sudah
mereka ketahui agar dapat dibersihkan dari segala pemikiran
asing yang mungkin mempengaruhinya. Disamping itu selalu
menjauhkan pemikirannya dari segala sesuatu yang apabila
didekati akan menyebabkan pemikirannya terjerumus. Semua
ini bertujuan agar ide-ide yang mereka kembangkan tetap murni
dan terpelihara. Kemurnian ide adalah satu-satunya jaminan
untuk keberhasilan yang terus-menerus.

Disamping itu para pengemban dakwah harus
menunaikan kewajibannya sebagai sesuatu yang dibebankan

98 Peraturan Hidup Dalam Islam

Allah di pundak mereka. Mereka melakukannya dengan gembira
dan mengharapkan keridlaan Allah. Mereka tidak berharap dari
amal perjuangannya itu imbalan (dari manusia), tidak
menunggu ucapan terima kasih dan tidak mencari sesuatu
apapun, kecuali keridlaan Allah semata.

99

HADLARAH ISLAM

T erdapat perbedaan antara Hadlarah dan Madaniyah.
Hadlarah adalah sekumpulan mafahim (ide yang dianut
dan mempunyai fakta) tentang kehidupan. Sedangkan
Madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang
terindera yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan.
Hadlarah bersifat khas, terkait dengan pandangan hidup.
Sementara madaniyah bisa bersifat khas, bisa pula bersifat umum
untuk seluruh umat manusia. Bentuk-bentuk madaniyah yang
dihasilkan dari hadlarah , seperti patung, termasuk madaniyah
yang bersifat khas. Sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang
menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi/
industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh
umat manusia. Bentuk madaniyah yang terakhir ini bukan milik
umat tertentu, akan tetapi bersifat universal seperti halnya sains
dan teknologi/industri.

Perbedaan antara hadlarah dengan madaniyah harus selalu
diperhatikan. Begitu pula harus diperhatikan perbedaan antara
bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk suatu hadlarah ,

1 00 Peraturan Hidup Dalam Islam

dengan bentuk-bentuk madanikah yang merupakan produk sains
dan teknologi/industri. Hal ini amat penting pada saat kita akan
mengambil madaniyah , agar kita dapat membedakan bentuk-
bentuknya atau agar dapat membedakannya dengan hadlarah.
Jadi, tidak ada larangan bagi kita untuk mengambil bentuk-
bentuk madaniyah Barat yang menjadi produk sains dan
teknologi/industri. Namun madaniyah Barat yang merupakan
produk hadlarah- nya, jelas tidak boleh kita ambil, karena jelas-
jelas bertentangan dengan hadlarah Islam, baik dari segi asas
dan pandangannya terhadap kehidupan, maupun dari arti
kebahagiaan hidup bagi manusia.

Hadlarah Barat dibangun berdasarkan pemisahan agama
dari kehidupan dan pengingkaran terhadap peran agama dalam
kehidupan. Hal ini berakibat munculnya paham sekular, yaitu
pemisahan agama dari urusan negara -suatu hal yang wajar bagi
mereka yang memisahkan agama dari kehidupan dan
mengingkari keberadaan agama dalam kehidupan. Diatas
landasan inilah mereka tegakkan sendi-sendi kehidupan beserta
peraturan-peraturannya.

Kehidupan menurut mereka hanya untuk (meraih)
manfaat/maslahat. Manfaat menjadi ukuran bagi setiap perbuatan
mereka. Manfaat merupakan dasar tegaknya sistem dan hadlarah
Barat. Dari sinilah manfaat menjadi paham yang menonjol dalam
sistem dan hadlarah ini. Menurut mereka, kehidupan ini semata-
mata hanya digambarkan dalam kerangka manfaat. Sedangkan
kebahagian mereka artikan sebagai usaha untuk mendapatkan
sebanyak mungkin kenikmatan jasmani, serta tersedianya seluruh
sarana kenikmatan tersebut. Dengan demikian hadlarah Barat
adalah hadlarah yang dibangun berdasarkan mashlahat saja.
Tidak ada nilai lain selain manfaat. Mereka tidak mengakui apapun
selain manfaat. Mereka jadikan manfaat sebagai ukuran bagi setiap
perbuatan. Aspek kerohanian -menurut mereka-, menjadi urusan
pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat, dan

Hadlarah Islam 101

terbatas hanya pada lingkungan gereja serta para gerejawan.
Wajar, dalam hadlarah Barat tidak terdapat nilai-nilai moral,
rohani, dan kemanusiaan. Yang ada hanya nilai-nilai materi dan
manfaat saja. Atas dasar inilah segala aktivitas kemanusiaan
diambil alih oleh organisasi-organisasi yang berdiri sendiri di luar
pemerintahan, seperti organisasi Palang Merah dan missi-missi
zending. Seluruh nilai-nilai telah tercabut dari kehidupan kecuali
nilai materi, yaitu memperoleh keuntungan. Jelas bahwa hadlarah
Barat sebenarnya adalah himpunan dari mafahim tentang
kehidupan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Adapun hadlarah Islam berdiri di atas landasan yang
bertentangan dengan landasan hadlarah Barat. Pandangannya
tentang kehidupan dunia juga berbeda dengan yang dimiliki oleh
hadlarah Barat. Demikian pula arti kebahagiaan hidup menurut
Islam sangat berlawanan dengan arti kebahagiaan hidup menurut
hadlarah Barat. Hadlarah Islam berdiri atas dasar iman kepada
Allah SWT, dan bahwasanya Dia telah menjadikan untuk alam
semesta, manusia, dan hidup ini suatu aturan yang masing-
masing harus mematuhinya. Diutusnya untuk kita, Nabi
Muhammad SAW dengan membawa Agama Islam. Jadi,
hadlarah Islam berdiri di atas dasar akidah Islam yaitu beriman
kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab
suci-Nya, Hari Kiamat, serta kepada Qadla dan Qadar baik
buruknya dari Allah SWT. Akidahlah yang menjadi dasar bagi
hadlarah ini. Dengan demikian hadlarah ini berlandaskan pada
asas yang memperhatikan ruh (yaitu hubungan manusia dengan
Pencipta) .

Konsep kehidupan menurut hadlarah Islam, dapat dilihat
dalam konsep dasar Islam yang lahir dari akidah Islam serta yang
menjadi dasar bagi kehidupan dan perbuatan manusia di dunia.
Konsep dasar itu adalah penggabungan materi dengan ruh, yaitu
menjadikan semua perbuatan manusia berjalan sesuai dengan
perintah Allah dan larangan-Nya. Konsep ini yang menjadi dasar

1 02 Peraturan Hidup Dalam Islam

pandangannya tentang kehidupan. Sebab, pada hakekatnya
perbuatan manusia itu adalah materi. Sedangkan kesadaran
manusia akan hubungannya dengan Allah -pada saat perbuatan
itu dilakukan-, ditinjau dari halal-haram-nya perbuatan, adalah
ruh. Maka terjadilah penggabungan antara materi dengan ruh.
Dengan demikian jalur perbuatan seorang muslim adalah perintah
Allah dan larangan-Nya. Sedangkan tujuan yang mengarahkan
amal perbuatan agar berjalan di atas jalur perintah Allah dan
larangan-Nya adalah keridlaan Allah semata, bukan manfaat.
Sedangkan maksud dilakukannya suatu perbuatan adalah nilai
yang senantiasa diraih manusia tatkala dia melakukan suatu
perbuatan. Nilai ini tentu saja berbeda-beda tergantung dari jenis
perbuatannya. Adakalanya nilai itu bersifat materi, misalnya orang
berdagang yang bermaksud mencari keuntungan. Perbuatan
dagangnya itu merupakan perbuatan yang bersifat materi,
sedangkan yang mengendalikan perbuatan dagangnya adalah
kesadarannya akan hubungan dirinya dengan Allah, sesuai
dengan perintah dan larangan-Nya karena mengharap ridla
Allah. Adapun nilai yang ingin diperoleh dari aktivitas dagangnya
adalah keuntungan, yang merupakan nilai materi. Kadang-
kadang nilai suatu perbuatan bersifat kerohanian, misalnya Shalat,
Zakat, Shaum atau Haji. Ada pula yang bersifat moril, seperti
jujur, amanah atau tepat janji. Bisa juga bersifat kemanusiaan,
seperti menyelamatkan orang yang tenggelam atau menolong
orang yang berduka. Nilai-nilai semacam ini senantiasa diusahakan
manusia untuk dapat terwujud pada saat ia melakukan perbuatan.
Hanya saja nilai-nilai tersebut bukanlah penentu suatu perbuatan,
dan bukan pula tujuan utama dilakukannya perbuatan. Jadi,
hanya sekedar nilai perbuatan yang berbeda-beda tergantung
dari jenis perbuatan.

Selain itu, kebahagiaan hidup menurut Islam adalah
mendapatkan ridla Allah SWT. Bukan untuk memuaskan
kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia. Sebab, pemuasan

Hadlarah Islam 1 03

kebutuhan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun naluri
merupakan sarana mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup
manusia, tetapi tidak menjamin adanya kebahagiaan.

Inilah pandangan hidup menurut Islam, dan inilah dasar
bagi pandangan tersebut, yang menjadi asas bagi hadlarah Islam.
Tentu sangat berlawanan dengan hadlarah Barat. Begitu pula
halnya dengan bentuk-bentuk madanikah yang dihasilkan
hadlarah Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan bentuk-
bentuk madaniyah yang menjadi produk hadlarah Barat. Sebagai
contoh, lukisan adalah bentuk madaniyah. Kebudayaan Barat
menganggap bahwa lukisan perempuan telanjang yang
menampilkan seluruh bentuk keindahan tubuh sebagai
madaniyah yang sesuai dengan paham kehidupannya terhadap
wanita. Karena itu, orang Barat memandangnya sebagai bentuk
madaniyah yang bersifat seni yang diagung-agungkan jika
memenuhi syarat-syarat seni. Namun bentuk madaniyah
semacam ini bertentangan dengan hadlarah Islam dan
berlawanan dengan pandangannya terhadap wanita, yaitu
sebagai suatu kehormatan yang wajib dijaga. Islam melarang
lukisan semacam ini, karena akan merangsang syahwat biologis
lelaki/wanita yang berasal dari naluri melestarikan jenis manusia
dan dapat menyebabkan kerusakan akhlak. Contoh lain, apabila
seorang muslim hendak mendirikan rumah yang termasuk salah
satu bentuk madaniyah , maka ia akan membangun rumahnya
sedemikian rupa agar jangan sampai aurat wanita penghuni
rumah mudah terlihat oleh orang luar, misalnya dengan
mendirikan pagar di sekeliling rumahnya. Lain halnya dengan
orang-orang Barat, mereka tidak memperhatikan hal-hal
semacam ini sesuai dengan hadlarah- nya. Dengan demikian,
seluruh bentuk madaniyah yang menjadi produk hadlarah Barat
seperti patung dan sejenisnya, model pakaian, apabila memiliki
ciri khas orang-orang kafir, tidak boleh dipakai oleh orang muslim.
Sebab, pakaian semacam ini menyandang pandangan hidup

1 04 Peraturan Hidup Dalam Islam

tertentu. Akan tetapi jika tidak demikian, yakni telah menjadi
kebiasaan dalam berbusana dan tidak dianggap sebagai pakaian
khusus orang kafir -hanya dipakai untuk sekedar memenuhi
kebutuhan atau pemanis busana-, maka pakaian tersebut
termasuk jenis madaniyah yang bersifat umum dan boleh
dikenakan.

Bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan oleh sains dan
teknologi/industri, seperti alat-alat laboratorium, alat-alat
kedokteran, mesin-mesin industri, perabotan rumah tangga,
permadani, dan sebagainya. Semua ini termasuk bentuk
madaniyah yang bersifat universal, sehingga boleh diambil tanpa
khawatir terhadap sesuatu. Bentuk-bentuk ini bukan produk
hadlarah serta tidak ada hubungan dengan hadlarah.

Dengan melihat selintas saja pada hadlarah Barat yang
berkuasa di dunia saat ini, maka kita dapati bahwa hadlarah ini
tidak mampu menjamin ketenangan dan ketenteraman manusia.
Sebaliknya, hadlarah ini telah menyebabkan kesengsaraan yang
diderita oleh seluruh dunia. Hadlarah yang landasannya adalah
memisahkan agama dari kehidupan, yang bertentangan dengan
fitrah manusia, dan tidak memandang aspek spritual sedikit pun
dalam kehidupan umum, memandang bahwa kehidupan dunia
sebagai manfaat belaka, serta menjadikan hubungan sesama
manusia berdasarkan pada manfaat. Hadlarah semacam ini tidak
menghasilkan apa-apa selain kesengsaraan dan keresahan yang
terus-menerus. Sebab, selama manfaat dijadikan asas, akan
mengakibatkan perselisihan dan baku hantam dalam
memperebutkannya. Hubungan sesama manusia dibangun
dengan mengandalkan kekuatan, menjadi sesuatu yang wajar.
Karena itu, penjajahan merupakan hal yang wajar bagi penganut
hadlarah ini. Akhlak pun menjadi guncang. Sebab, hanya manfaat
saja yang tetap menjadi asas kehidupan. Dengan demikian, wajar
jika akhlak telah tergerus dari kehidupan masyarakat Barat,
bersamaan dengan tergesernya nilai-nilai kerohanian. Maka,

Hadlarah Islam \ 05

menjadi wajar pula bila kehidupan ini berjalan atas dasar
persaingan, permusuhan, baku hantam, dan penjajahan. Krisis
kerohanian melanda umat manusia, keresahan yang kronis, serta
kejahatan yang merajalela di seluruh dunia merupakan bukti
nyata dari dampak hadlarah Barat. Hadlarah inilah yang kini
berkuasa di seluruh dunia. Dia telah menimbulkan berbagai
dampak berbahaya, dan membahayakan kelangsungan hidup
umat manusia.

Namun jika kita mengamati hadlarah Islam yang pernah
berkuasa di dunia sejak abad VI hingga akhir abad XVIII M, kita
dapati betapa hadlarah ini tidak pernah menjadi penjajah, karena
memang bukan tabiatnya untuk menjajah. Hadlarah ini tidak
membedakan antara kaum Muslim dengan yang lainnya.
Keadilan terjamin bagi seluruh bangsa yang pernah tunduk di
bawahnya selama masa kekuasaan Islam. Karena hadlarah ini
berdiri atas dasar ruh yang berusaha mewujudkan seluruh nilai-
nilai kehidupan, baik itu nilai materi, spiritual, moral, maupun
kemanusiaan; disamping menjadikan akidah sebagai titik
perhatian dalam hidup ini. Kehidupan pun dipandang sebagai
kehidupan yang berjalan sesuai dengan perintah Allah dan
larangan-Nya. Kebahagian hidup adalah dengan meraih
keridlaan Allah SWT. Apabila hadlarah Islam kembali berkuasa
di dunia sebagaimana masa-masa sebelumnya, tentu hadlarah
ini akan mampu menangani berbagai krisis yang melanda dunia,
dan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

106

PERATURAN HIDUP
DALAM ISLAM

I slam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi
Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia
dengan Khaliq- nya, dengan dirinya dan dengan manusia
sesamanya. Hubungan manusia dengan Khaliq - nya tercakup
dalam perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan
dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian.
Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara
muamalah dan uqubat (sanksi).

Dengan demikian Islam merupakan mabda (prinsip
ideologis) yang , mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam bukan
berupa teologi. Bahkan tidak ada kaitannya sedikit pun dengan
sistem kepastoran. Islam menjauhkan otokrasi/teokrasi
(kediktatoran pemerintahan agama, pent.). Di dalam Islam tidak
ada istilah (sekelompok) ahli agama, juga tidak dijumpai istilah
ahli politik. Setiap orang yang memeluk agama Islam disebut
sebagai kaum muslimin. Semuanya sama di hadapan agama.
Jadi di dalam Islam tidak ada istilah rohaniawan ataupun
teknokrat.

Peraturan Hidup Dalam Islam \ 07

Adapun yang dimaksud dengan aspek kerohanian di
dalam Islam adalah, bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk
bagi Khaliqnya , yang teratur mengikuti perintah dan kehendak
Khaliq. Berdasarkan tinjauan yang mendalam tentang alam,
manusia, dan hidup, serta apa-apa yang berada di sekitarnya
dan yang berkaitan dengannya, maka manusia dapat
membuktikan kekurangan, kelemahan, dan ketergantungan
dirinya. Ini dapat diindera dan disaksikan atas segala sesuatu
yang berkaitan dengannya (yaitu alam semesta, manusia, dan
hidup, pent.). Inilah yang menunjukkan secara pasti bahwa
ketiganya adalah makhluk bagi Khaliq dan diatur menurut
perintah dan kehendak-Nya. Dan bahwasanya manusia itu
dalam menjalankan kehidupannya memerlukan sistem yang
mengatur naluri dan kebutuhan jasmaninya. Tentu saja aturan
itu tidak mungkin berasal dari manusia, karena ia bersifat lemah
dan tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Juga karena
pemahaman manusia terhadap tata aturan sangat mungkin
sekali terjadinya perbedaan, perselisihan, dan pertentangan.
Suatu hal yang hanya akan melahirkan tata aturan yang saling
bertentangan, yang berakibat kesengsaraan pada manusia.
Karena itu, peraturan tersebut harus berasal dari Allah SWT.
Konsekuensinya, manusia harus menyesuaikan seluruh amal
perbuatannya dengan peraturan yang bersumber dari Allah
SWT. Namun, apabila dalam mengikuti peraturan ini
berdasarkan hanya pada adanya manfaat di dalam peraturan,
bukan berdasarkan pada kesadaran bahwa peraturan tersebut
bersumber dari Allah, tentu tidak terdapat aspek kerohanian di
dalamnya. Berdasarkan hal ini, hendaknya seluruh amal
perbuatan manusia diatur berdasarkan perintah dan larangan
Allah, yang dilandasi oleh kesadaran manusia terhadap
hubungannya dengan Allah SWT, sehingga akan terwujudlah
ruh dalam amal-amal perbuatannya. Dengan kata lain harus
ada kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Dengan

1 08 Peraturan Hidup Dalam Islam

kesadarannya ini manusia akan menyesuaikan seluruh amal
perbuatannya sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya.
Sehingga ruh akan nampak pada saat melakukan setiap amal
perbuatannya. Arti ruh adalah kesadaran manusia akan
hubungannya dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan
menggabungkan ruh dengan materi adalah terwujudnya
kesadaran akan hubungannya dengan Allah, tatkala ia
melakukan amal perbuatan. Dengan demikian, manusia akan
menyesuaikan setiap amal perbuatannya dengan peintah Allah
dan larangan-Nya berdasarkan kesadaran akan hubungannya
dengan Allah.

Amal perbuatan bersifat materi, sedangkan kesadaran
akan hubungannya dengan Allah tatkala melakukan setiap
perbuatan dinamakan ruh. Penggabungan antara amal
perbuatan dengan perintah Allah dan larangan-Nya yang
didasarkan pada kesadaran hubungannya dengan Allah, itulah
yang dimaksud dengan menyatukan materi dengan ruh. Atas
dasar penjelasan ini maka kesesuaian amal perbuatan orang
yang bukan muslim dengan hukum-hukum syari’at yang digali
dari Al-Quran dan Sunah tidak tergolong sebagai aktivitas yang
dipengaruhi oleh ruh. Bahkan penggabungan materi dengan
ruh tidak ada sama sekali dalam perbuatannya itu, sebab, ia
tidak beriman kepada Islam. Dengan sendirinya ia tidak
menyadari hubungannya dengan Allah. Ia hanya mengambil
hukum-hukum syariat itu sebagai peraturan yang dikaguminya,
yang mengatur segala amal perbuatannya. Berbeda halnya
dengan seorang muslim yang melakukan segala perbuatan
sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT yang dibangun
berlandaskan kesadaran hubungannya dengan Allah, dan
tujuannya hanya mencari keridlaan Allah SWT, bukan sekedar
mendapatkan manfaat dari peraturan. Karena itu, harus terdapat
aspek rohaniah dalam segala sesuatu, dan harus ada ruh tatkala
melakukan seluruh amal perbuatan. Setiap orang harus

Peraturan Hidup Dalam Islam \ 09

memahami dengan jelas bahwa arti aspek kerohanian adalah
segala sesuatu itu merupakan makhluk bagi Khaliq/. Ia adalah
penghubung makhluk dengan Khaliq- nya. Sedangkan ruh
adalah kesadaran tentang hubungan ini, -yaitu kesadaran
manusia akan hubungannya dengan Allah. Inilah yang
dimaksud dengan aspek kerohanian dan ruh. Inilah satu-satunya
persepsi/ mafhum yang benar. Diluar persepsi itu adalah salah.
Tinjauan yang mendalam dan cemerlang mengenai alam, hidup,
dan manusia, inilah yang telah menghantarkan kepada hasil
pemikiran yang benar, serta telah menghasilkan persepsi yang
benar.

Sebagian agama memandang bahwa alam terdiri dari
dua jenis, yang dapat diindera dan yang abstrak (ghaib).
Manusia terdiri dari aspek kerohanian dan jasmani. Di dalam
kehidupan terdapat unsur materi dan aspek rohani. Bahwa
unsur materi itu berlawanan dengan perkara ghaib. Karena itu,
aspek kerohanian tidak akan pernah bertemu dengan unsur
materi. Keduanya terpisah. Di antara keduanya terdapat
perbedaan yang sangat prinsipil dilihat dari hakekatnya, dan
tidak mungkin keduanya disatukan. Setiap usaha untuk
memperkuat salah satu dari keduanya justru akan memperlemah
salah satunya. Berdasarkan hal ini maka orang yang
menghendaki kehidupan akhirat harus memperkuat aspek
spiritualnya.

Dari sini timbullah dalam agama Masehi dua kekuasaan,
yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik, yang terkenal
dengan semboyan: ‘ Berilah apa yang menjadi milik kaisar untuk
kaisar ; dan apa yang menjadi milik Allah untuk Allah’. Sementara
itu, yang menguasai kekuasaan spiritual adalah para pastor dan
gerejawan, yang selalu berusaha untuk mengambil alih
kekuasaan politik agar berada di tangannya. Maksudnya agar
mereka dapat memperkuat kekuasaan spiritual atas kekuasaan
politik dalam kehidupan. Akibatnya muncul pertentangan antara

110 Peraturan Hidup Dalam Islam

kekuasaan spiritual dengan kekuasaaan politik. Pada akhirnya
disepakati bahwa para gerejawan diberi hak otonom dalam
kekuasaan spiritual dan tidak boleh mencampuri kekuasaan
politik. Agama telah dipisahkan dari kehidupan, karena bersifat
teokratis/ritual belaka.

Pemisahan antara agama dan kehidupan inilah yang
menjadi akidah bagi mabda kapitalis, sekaligus menjadi asas
peradaban Barat. Ini pulalah yang menjadi qiyadah fikriyah
(kepemimpinan berpikir) yang dipropagandakan imperialis
Barat ke seluruh dunia, dan selalu mereka propagandakan serta
dijadikan tonggak kebudayaannya. Dengan asas itu mereka
berusaha menggoncang akidah kaum muslimin terhadap Islam.
Mereka menyamakan Islam dengan agama masehi (Nashrani),
dengan analogi menyeluruh. Dengan demikian siapa saja yang
mempropagandakan “pemisahan agama dari kehidupan” atau
“pemisahan agama dari negara dan politik” tidak lain -mereka-
hanyalah pembebek yang dipengaruhi dan disetir oleh qiyadah
fikriyah Barat, menjadi kaki tangan para penjajah -tanpa dilihat
lagi apakah berniat baik atau buruk-. Orang semacam ini bisa
dikatakan bodoh, tidak mengerti Islam, atau bahkan musuh
yang menentang Islam.

Islam mengaggap bahwa segala sesuatu yang dicerap oleh
indera adalah hal-hal yang berbentuk materi. Sedangkan aspek
kerohaniannya adalah keberadaannya sebagai makhluk. Dan
ruh adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan
Allah. Tidak ada sesuatu yang terpisah antara aspek ruhiyah
dengan materi. Tidak ada dalam diri manusia mengintensifkan
rohani dan menggelandangkan jasmani. Yang ada pada diri
manusia adalah kebutuhan jasmani dan naluri yang harus
dipenuhi. Diantara naluri-naluri itu terdapat naluri beragama,
yaitu kebutuhan terhadap Sang Pencipta dan Pengatur, yang
muncul dari kelemahan manusia secara alami dalam proses
kejadiannya. Pemenuhan naluri-naluri itu tidak disebut sebagai

Peraturan Hidup Dalam Islam \ \ \

aspek kerohanian ataupun aspek materi, melainkan hanya
sekedar penyaluran saja. Namun demikian, apabila kebutuhan
jasmani dan naluri itu disalurkan menurut aturan-aturan Allah
disertai kesadaran akan hubungannya dengan Allah, berarti dia
telah sejalan dengan ruh. Tetapi jika kebutuhan jasmani dan
naluri dipenuhi tanpa aturan, atau dengan peraturan yang
bukan berasal dari Allah SWT, maka hal itu hanya merupakan
pemenuhan materi/jasmani semata, yang mengakibatkan
kenestapaan manusia. Naluri melestarikan jenis, misalnya,
apabila dipenuhi tanpa aturan atau dengan peraturan yang
bukan berasal dari Allah SWT, hal ini akan menyebabkan
kesengsaraan manusia. Sebaliknya, apabila terpenuhi dengan
tata-aturan perkawinan yang berasal dari Allah SWT, sesuai
dengan hukum-hukum Islam, maka perkawinan itu akan
menghasilkan ketenteraman. Contoh lain adalah naluri
beragama. Apabila dipenuhi tanpa aturan atau dengan
peraturan yang bukan berasal dari Allah SWT, misalnya dengan
menyembah patung atau menyembah sesama manusia, maka
hal ini termasuk perbuatan syirik dan kufur. Sebaliknya, apabila
dipenuhi dengan hukum-hukum Islam, maka pemenuhan
tersebut merupakan ibadah.

Adalah suatu keharusan untuk selalu memelihara aspek
kerohanian dalam segala perkara, dan selalu menyesuaikan
seluruh amal perbuatan dengan perintah dan larangan Allah,
dengan dilandasi atas kesadaran akan hubungannya dengan
Allah. Dengan kata lain, hendaknya sesuai dengan ruh. Jadi,
dalam satu amal perbuatan tidak ada dua unsur (spiritual
dan materi). Yang ada hanya satu macam saja, yaitu amal
perbuatan itu sendiri. Adapun sifatnya, apakah termasuk
materi belaka ataukah berjalan sesuai dengan ruh, hal ini
bukan berasal dari amal perbuatan, melainkan berasal dari
apakah amal perbuatan berjalan sesuai dengan hukum-
hukum Islam atau tidak.

112 Peraturan Hidup Dalam Islam

Seorang muslim yang membunuh musuhnya di medan
perang, perbuatannya itu termasuk jihad. Ia memperoleh pahala
karena telah berbuat sesuai dengan hukum-hukum Islam.
Sedangkan seorang muslim yang membunuh jiwa yang suci
(baik muslim maupun non muslim) tanpa alasan -yang
dibenarkan syariat Islam-, perbuatannya itu termasuk tindakan
kriminal. Ia memperoleh sanksi karena telah berbuat sesuatu
yang berlawanan dengan perintah dan larangan Allah. Dua
tindakan ini sebenarnya satu macam, yaitu pembunuhan yang
dilakukan oleh seorang manusia. Pembunuhan bisa menjadi
ibadah tatkala dilakukan berdasarkan ruh, dan bisa menjadi
kejahatan apabila dilakukan tidak sesuai dengan ruh. Karena
itu, sudah selayaknya seorang muslim menyertakan ruh pada
setiap amal perbuatannya. Jadi, penggabungan antara ruh
dengan materi bukan saja perkara yang dianggap mungkin
terjadi, tetapi memang harus dilakukan. Artinya, tidak boleh
memisahkan materi dengan ruh. Tidak boleh memisahkan setiap
perbuatan dengan keterikatannya terhadap perintah dan
larangan Allah SWT, yang dilandasi kesadaran akan
hubungannya dengan Allah. Dengan demikian, setiap usaha
pemisahan antara aspek kerohanian dengan materi harus
dihindari. Sebab, di dalam Islam tidak ada profesi keagamaan.
Tidak ada kekuasaan agama dalam arti teokrasi. Juga tidak
ada kekuasaan politik yang terpisah dari agama. Islam adalah
agama dimana negara menjadi salah satu bagian dari agama.
Hal ini ditunjukkan oleh berbagai hukum, yang kedudukannya
sama dengan hukum-hukum tentang shalat. Negara merupakan
satu-satunya metode untuk menerapkan hukum-hukum Islam
dan menyebarluaskan dakwahnya. Setiap usaha yang akan
menyudutkan agama dengan arti ritual belaka dan
menyingkirkannya dari arena politik dan pemerintahan, harus
disingkirkan. Yayasan-yayasan yang mengelola aktivitas
kerohanian hendaknya ditiadakan. Badan pemerintah yang

Peraturan Hidup Dalam Islam 113

mengurus masjid dihapus, lalu pengaturannya dialihkan kepada
Departemen Pendidikan. Demikian pula mahkamah-mahkamah
syariat dan sipil dirombak, dan dijadikan peradilan tunggal, yang
hanya menerapkan hukum Islam. Sebab, kekuasaan Islam itu
adalah kekuasaan tunggal.

Islam adalah akidah dan peraturan (syariat). Akidah Islam
adalah beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-
kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, serta Qadla dan Qadar
-bahwa baik buruknya dari Allah SWT-. Islam membangun
akidah berdasarkan pembuktian akal dalam hal-hal yang dapat
dijangkau oleh akal. Seperti iman kepada wujud (keberadaan)
Allah, kenabian Muhammad SAW, dan terhadap (mukjizat) Al-
Quran Al-Karim. Dan Islam membangun hal-hal yang ghaib ,
yaitu perkara yang akal tidak mungkin mampu menjangkaunya.
Seperti Hari Kiamat, keberadaan malaikat, Surga dan Neraka,
yang didasarkan pada pengakuan dan penyerahan total, yang
bersumber dari sesuatu yang telah terbukti kebenarannya
melalui akal, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Hadits mutawatir.
Disamping itu Islam telah menjadikan akal sebagai obyek hukum
(taklif).

Adapun yang dimaksud dengan peraturan Islam,
adalah hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek
kehidupan manusia. Peraturan Islam mencakup seluruh
aspek kehidupan. Hanya saja dalam bentuk-bentuk yang
umum (garis besar), dan dengan makna-makna (petunjuk)
yang umum pula. Sedangkan rinciannya dapat digali dari
berbagai makna-makna umum tadi tatkala menerapkan
hukum-hukum tersebut. Didalam Al-Quran dan Hadits Syarif
telah terhimpun garis-garis besar, yaitu mencakup berbagai
keterangan umum untuk memecahkan berbagai urusan
manusia secara universal. Para mujtahid diberikan kebebasan
untuk menggali keterangan-keterangan umum tersebut
menjadi hukum-hukum yang terperinci, tentang berbagai

114 Peraturan Hidup Dalam Islam

macam problematika yang muncul sepanjang masa dan di
berbagai tempat yang berbeda.

Islam hanya memiliki satu metoda ( thariqah ) dalam
memecahkan berbagai macam problematika, yaitu dengan cara
mendorong seorang mujtahid untuk mempelajari persoalan-
persoalan yang baru, sehingga benar-benar memahaminya.
Kemudian mempelajari nash-nash syara’ yang berkaitan dengan
persoalan tersebut. Dan pada akhirnya mengambil kesimpulan
hukum untuk memecahkan persoalan itu berdasarkan nash-
nash syara’ . Dengan kata lain seorang mujtahid menggali hukum
syara’ tentang persoalan tersebut dari dalil-dalil syar’i. Secara
mutlak ia tidak menempuh jalan yang lain. Namun demikian
tatkala ia mempelajari persoalan tersebut, ia harus
mempelajarinya sebagai salah satu persoalan manusia secara
universal dan tidak menganggapnya sebagai persoalan ekonomi,
sosial, atau pemerintahan saja, atau yang lainnya. Hal itu
dilihatnya sebagai persoalan yang memerlukan ketentuan
hukum syara sehingga dapat diketahui hukum Allah yang
berkaitan dengannya.

115

HUKUM SYARA'

ukum Syara’ adalah khithab Syari’ (seruan Allah sebagai
I I pembuat hukum) yang berkaitan dengan amal perbuatan
I I hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang
sumbernya pasti ( qath’i tsubut) seperti Al-Quran dan Hadits
mutawatir , maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan
kuat ( zhanni tsubut) seperti hadits yang bukan tergolong
mutawatir. Apabila sumber ketetapannya pasti, maka perlu
dicermati; yaitu jika penunjukan dalilnya bersifat pasti (qath’iud
dilalah ), maka hukum yang dikandungnya juga bersifat pasti.
Misalnya jumlah rakaat shalat fardlu yang kesemuanya
bersumber dari hadits mutawatir. Begitu juga dengan hukum
haramnya riba, potong tangan bagi pencuri, atau hukum jilid
bagi pezina. Semua itu merupakan hukum-hukum yang
penunjukkannya bersifat pasti dan nilai kebenaran di dalamnya
merupakan suatu ketetapan. Tidak ada tafsiran lain yang
ditunjukkannya kecuali hanya satu ketetapan pasti.

Akan tetapi jika seruan Syari’ itu sumber ketetapannya
bersifat pasti sedangkan penunjukan dalilnya bersifat zhanni ,

116 Peraturan Hidup Dalam Islam

maka hukum yang terkandung di dalamnya adalah zhanni.
Misalnya ayat tentang jizyah, -uang yang dipungut negara
dari orang kafir dzimmi yang menolak masuk Islam, tetapi
bersedia hidup dalam masyarakat Islam-. Dilihat dari sumber
ketetapannya bersifat qath’i , tetapi bila ditinjau dari
perincian-perincian hukumnya, maka penunjukan dalilnya
adalah zhanni. Mazhab Hanafi misalnya mensyaratkan
penggunaan istilah jizyah; sehingga ketika memberikannya
harus tampak jelas kehinaan bagi pembayarnya. Sedangkan
Mazhab Syafi’i tidak mensyaratkan hal ini, bahkan
membenarkan mengambilnya dengan sebutan zakat
mudla’afah , -zakat berlipat ganda-, tidak perlu menampakkan
kehinaan, melainkan cukup tunduk saja terhadap hukum-
hukum Islam.

Adapun seruan Syari’ yang ketetapannya bersifat zhanni
tsubut seperti hadits yang bukan mutawatir , maka hukum yang
terkandung di dalamnya menjadi zhanni pula, baik itu berupa
dilalah- nya yang qath’i , seperti puasa enam hari pada Bulan
Syawal yang ditetapkan oleh sunah, maupun yang dilalah- nya
zhanni , seperti larangan menyewakan lahan pertanian yang
ditetapkan oleh sunah.

Kita dapat memahami hukum syara’ dari seruan Syari’
melalui proses ijtihad yang benar. Jadi, ijtihad para mujtahid
itulah yang memunculkan hukum syara’. Karena itu, hukum
Allah bagi setiap mujtahid adalah apa yang dihasilkan melalui
proses ijtihad dan menduga kuat kebenaran hukum tersebut.

Seorang mu/ca//a/yang telah mencapai derajat ahli ijtihad
dalam masalah tertentu, apabila berijtihad dan mendapatkan
hukum tentang masalah tersebut, maka dalam hal ini terdapat
kesepakatan ulama, bahwa seorang mujtahid tidak
diperkenankan bertaklid kepada mujtahid lain yang
pendapatnya berlawanan dengan hasil ijtihadnya. Dia tidak

Hukum Syara' 117

boleh meninggalkan ijtihadnya (walaupun berbentuk zhanni )

kecuali pada empat perkara:

1 . Jika sudah jelas baginya bahwa dalil yang menjadi tempat
sandaran ijtihadnya itu adalah lemah. Dan dalil mujtahid
lainnya lebih kuat. Dalam kondisi semacam ini, ia wajib
meninggalkan hukum -hasil ijtihadnya-, dan mengambil
hukum yang dalilnya lebih kuat.

2. Jika sudah jelas baginya bahwa mujtahid lainnya itu
lebih mampu dalam meramu (ijtihadnya), atau lebih
banyak mendalam informasi tentang fakta, atau lebih
kuat pemahaman dalil-dalilnya, atau lebih banyak
pengkajiannya tentang dalil-dalil sam’i , maka ia boleh
meninggalkan hukum -hasil ijtihadnya-, kemudian
bertaklid terhadap mujtahid lain yang lebih dipercaya
bahwa proses ijtihadnya labih terpercaya dibandingkan
hasil ijtihadnya sendiri.

3. Jika terdapat pemikiran untuk menyatukan sikap kaum
Muslim dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi kaum
Muslim. Dalam kondisi semacam ini boleh bagi seorang
mujtahid meninggalkan pendapatnya, dan mengambil
hukum yang dapat menyatukan sikap kaum Muslim.
Seperti yang terjadi di masa pembai’atan Utsman ra.

4. Jika Khalifah telah memilih dan menetapkan salah satu
hukum syara’ yang berbeda dengan hukum hasil ijtihad
seorang mujtahid. Dalam kondisi semacam ini wajib
atasnya tidak menjalankan hasil ijtihadnya. Ia harus
mengamalkan hukum yang telah dipilih dan ditetapkan
Khalifah. Para sahabat telah ijma’ bahwa ‘perintah/
keputusan Imam (Khalifah) menghilangkan perselisihan .
Perintah Imam harus dijalankan atas seluruh kaum Muslim.

118 Peraturan Hidup Dalam Islam

Jika seseorang tidak memiliki kemampuan berijtihad,
maka dibolehkan baginya bertaklid kepada para mujtahid.
Karena para sahabat telah sepakat tentang bolehnya seorang
mujtahid bertaklid kepada mujtahid lainnya.

Orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad
dinamakan muqallid. Muqallid itu terbagi dua, yaitu muqallid
muttabi’ dan muqallid 'ammi. MuqaIIid muttabi’ adalah orang
yang memiliki sebagian ilmu yang diperlukan dalam berijtihad,
dan ia bertaklid kepada seorang mujtahid setelah ia mengetahui
dalilnya. Pada saat itu hukum Allah atas muttabi’ tersebut adalah
pendapat mujtahid yang diikutinya. Sedangkan muqallid ‘ ammi
adalah orang yang tidak memiliki sebagian ilmu yang diperlukan
dalam berijtihad, sehingga ia bertaklid kepada seorang mujtahid
tanpa mengetahui dalilnya. Berdasarkan hal ini, muqallid ‘ ammi
harus mengikuti ucapan atau pendapat para mujtahid serta
menerima hukum-hukum yang mereka istinbath- kan. Baginya
hukum syara’ adalah hukum yang di-istinbath-kan oleh mujtahid
yang diikutinya. Hukum Allah yang berlaku bagi seorang
mujtahid itu tidak boleh diingkari, dan ia tidak boleh mengikuti
pendapat lain secara mutlak. Bagi orang-orang yang bertaklid
kepadanya, maka hukum tersebut adalah hukum Allah baginya
yang tidak boleh diingkarinya.

Seorang muqallid yang bertaklid kepada sebagian
mujtahid dalam satu perkara dari berbagai perkara yang ada,
dan bertindak sesuai dengan pendapat mujtahid dalam perkara
tersebut, maka ia tidak boleh meninggalkan mujtahid itu dalam
hukum tersebut. Ia boleh bertaklid kepada mujtahid lainnya
dalam perkara-perkara yang lain sebagaimana ketetapan dari
ijma’ shahabat. Dalam hal ini, seorang muqallid dibolehkan
meminta fatwa kepada orang alim dalam masalah tertentu.
Adapun jika seorang muqallid menentukan satu mazhab,
misalnya Mazhab Syafi’i dan berkata “Saya bermazhab
kepadanya dan terikat kepadanya”, maka dalam hal ini ada

Hukum Syara' 119

keterangan lain. Yaitu, bila setiap persoalan yang diambil dari
mazhab yang diikutinya berkaitan dengan apa yang ia lakukan,
maka secara mutlak ia tidak diperkenankan bertaklid kepada
selain mazhab yang telah dipilihnya dalam perkara tersebut.
Lain halnya jika amal perbuatannya itu tidak tergantung kepada
perkara yang telah ditentukan oleh mazhab yang dianutnya.
Dalam masalah ini, maka tidak ada larangan baginya untuk
mengikuti mazhab lain.

120

MACAM-MACAM HUKUM

SYARIAT I S LAM

ukum Syari’at Islam terdiri dari lima macam, yaitu fardlu,
haram , mandub , makruh , dan mubah. Hukum syariat
Islam bisa berbentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu

atau tuntutan untuk meninggalkannya. Jika seruan itu berbentuk
tuntutan untuk untuk melakukan sesuatu, maka seruan itu dibagi
ke dalam dua macam. Pertama, yang berkaitan dengan tuntutan
yang harus dikeijakan, yang dinamakan fardlu atau wajib. Tidak
ada perbedaan antara dua istilah tersebut. Kedua, yang
berkaitan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan, yaitu
apa yang dinamakan mandub. Jika hukum syara’ berkaitan
dengan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, maka
seruan itu juga dibagi dua macam. Pertama, yang berkaitan
dengan tuntutan yang harus ditinggalkan, yang dinamakan
haram atau mahdlur. Tidak ada perbedaan antara kedua istilah
tersebut. Kedua, jika berkaitan dengan tuntutan yang tidak
mengharuskan meninggalkannya. Inilah yang dinamakan
makruh.

Macam-macam Hukum Syariat Islam 121

Karena itu, fardlu atau wajib adalah seluruh perbuatan
yang mendapatkan pujian bagi pelakunya, dan celaan bagi yang
meninggalkannya. Atau, bagi orang yang meninggalkannya
akan memperoleh sanksi/siksaan. Sedangkan haram adalah
perbuatan yang mendapatkan celaan bagi pelakunya, dan
pujian bagi yang meninggalkannya. Dengan kata lain, orang
yang melakukannya akan memperoleh sanksi/siksaan. Adapun
mandub adalah pujian bagi pelakunya, tetapi tidak
mendapatkan celaan bagi yang meninggalkannya. Sedangkan
makruh adalah pujian bagi yang meninggalkannya, atau
meninggalkannya lebih utama dari pada melakukannya. Mubah ,
adalah apa yang dituju oleh dalil sam’i (wahyu) terhadap seruan
Syari’ yang di dalamnya terdapat pilihan, antara melakukan
atau meninggalkannya.

122

AS-SUNAH

s-Sunah menurut bahasa artinya adalah “jalan yang
I I ditempuh”. Sedangkan menurut pengertian syara’, As-
I I Sunah kadang-kadang digunakan untuk menyebut suatu
amalan nafilah yang kita terima dari Nabi SAW melalui suatu
riwayat. Misalnya bilangan rakaat dalam shalat sunat. Amalan
semacam ini disebut Sunah, artinya tidak termasuk dalam
kategori fardlu. Namun penggunaan istilah Sunah disini bukan
berarti bahwa sunah itu berasal dari Nabi SAW, sedangkan fardlu
datangnya dari Allah SWT. Yang benar adalah, baik fardlu
maupun sunah keduanya berasal dari Allah SWT. Rasulullah
SAW hanya sebagai muballigh,- penyampai dari Allah-. Beliau
tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan
wahyu yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini walaupun
amalan ini dinamakan sunah yang kita terima dari Nabi SAW
melalui riwayat, akan tetapi yang kita terima itu memang sebagai
nafilah yang kemudian disebut sunah. Begitu pula halnya
dengan amalan fardlu yang kita terima dari Nabi SAW sebagai
fardlu yang kemudian disebut fardlu. Misalnya dua rakaat shalat

As-Sunah 1 23

shubuh adalah fardlu yang kita terima dari Nabi SAW melalui
riwayat mutawatir sebagai fardlu. Sedangkan shalat dua rakaat
sebelum shalat subuh adalah sunah yang kita terima dari Nabi
SAW melalui riwayat mutawatir sebagai nafilah. Keduanya
berasal dari Allah SWT, dan bukan dari diri Rasulullah SAW.
Jadi, perintah itu dapat berupa fardlu dan nafilah dalam
masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, atau disebut
fardlu dan mandub dalam masalah-masalah selain ibadah
(; mu’amalaat dan sebagainya). Dengan demikian, nafilah itu
tidak lain adalah mandub itu sendiri, yang diberi nama nafilah
dan disebut juga sebagai sunah.

Istilah sunah juga digunakan untuk menyebut apa yang
berasal dari Rasulullah SAW, berupa dalil-dalil syara’ selain ayat
Al-Quran. Termasuk perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan
ketetapan-ketetapan beliau -yaitu hal-hal yang beliau diamkan.

124

MENELADANI PERBUATAN

RASULULLAH SAW

I I erbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW
dibagi menjadi dua macam. Ada yang termasuk
H perbuatan-perbuatan jibiliyah, -yaitu perbuatan yang
biasa dilakukan manusia-, dan ada pula perbuatan-perbuatan
selain jibiliyah. Yang tergolong perbuatan jibiliyah , seperti
berdiri, duduk, makan, minum dan lain sebagainya. Tidak ada
perselisihan bahwa status perbuatan tersebut adalah mubah ,
baik bagi Rasulullah SAW maupun bagi umatnya. Karena itu,
perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori
mandub.

Sedangkan selain perbuatan-perbuatan jibiliyah, bisa jadi
tergolong khusus bagi Rasulullah SAW, yang tidak seorangpun
diperkenankan mengikutinya; bias juga tidak termasuk dalam
perbuatan yang khusus bagi beliau. Jika perbuatan itu khusus
ditetapkan bagi beliau SAW, seperti beliau boleh melanjutkan
shaum pada malam hari tanpa berbuka, atau boleh menikah
dengan lebih dari empat wanita, dan lain sebagainya; maka
dalam hal ini kita tidak diperkenankan mengikutinya. Perbuatan-

Meneladani Perbuatan Rasulullah SAW 125

perbuatan tersebut diperuntukkan khusus bagi beliau saw
berdasarkan ijma’ Shahabat. Karena itu, tidak dibolehkan
meneladani beliau dalam perbuatan-perbuatan semacam ini.

Akan halnya perbuatan-perbuatan beliau yang kita kenal
sebagai penjelas bagi kita, maka tidak ada perselisihan bahwa
hal itu merupakan dalil. Penjelasan tersebut bisa berupa
perkataan, seperti sabda beliau:

2 , ^ f o ^ i i ' i° \ '

^ y±Sj\ j US

- - x

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”

o / / // o Vs o • f

“Laksanakan manasik hajimu berdasarkan manasikku (apa
yang telah aku kerjakan)”

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan beliau
merupakan penjelas, agar kita mengikutinya. Penjelasan beliau
bisa juga berupa qaraain al-ahwal (indikasi yang menerangkan
bentuk perbuatan), seperti memotong pergelangan tangan
pencuri, sebagai penjelas firman Allah SWT:

“Maka potonglah tangan keduanya.” (TQS. Al-Maidah [5]:
38)

Status penjelas yang terdapat dalam perbuatan Nabi SAW,
baik berupa ucapan maupun indikasi yang menerangkan bentuk
perbuatan, dapat mengikuti hukum-hukum yang telah
dijelaskan, apakah itu wajib, mandub atau mubah -sesuai
dengan arah penunjukan dalil-.

126 Peraturan Hidup Dalam Islam

Sedangkan perbuatan-perbuatan beliau yang di dalamnya
tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa hal itu
merupakan penjelas -bukan penolakan dan bukan pula
ketetapan- maka, dalam hal ini perlu diperhatikan apakah di
dalamnya terdapat maksud untuk ber -taqarrub (mendekatkan
diri kepada Allah) atau tidak. Jika di dalamnya terdapat
keinginan untuk ber -taqarrub kepada Allah, maka perbuatan
itu termasuk mandub. Seseorang akan mendapatkan pahala
atas perbuatannya itu dan tidak mendapatkan sanksi jika
meninggalkannya. Misalnya, shalat dluha. Dan jika di dalamnya
tidak terdapat keinginan untuk ber -taqarrub, maka perbuatan
tersebut termasuk mubah.

127

MELEGALISASI HUKUM

SYARIAT I S LAM

ebiasaan kaum Muslim pada masa sahabat adalah
mengambil sendiri hukum-hukum syariat Islam dari
Kitabullah dan Sunah Rasulullah SAW. Para Qadli ketika

menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat pada
saat itu, selalu menggali hukum sendiri dalam setiap peristiwa
yang mereka hadapi. Begitu pula halnya dengan para penguasa,
mulai dari AmiruI Mukminin sampai para Wali maupun pejabat-
pejabat pemerintah lainnya, mereka selalu menggali sendiri
hukum syara’ dalam memecahkan berbagai persoalan yang
mereka hadapi ketika berkuasa. Seperti misalnya Abu Musa Al-
Asy’ari dan Syuraih, keduanya adalah Qadli yang selalu
menggali dan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad masing-
masing. Demikian pula Mu’adz bin Jabal, yang menjabat sebagai
Wali pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, selalu menggali
dan menetapkan hukum di daerah kewenangannya berdasarkan
ijtihadnya. Abu Bakar dan Umar ra. pun tatkala keduanya
menjadi Khalifah , masing-masing selalu menggali hukum sendiri
dan menetapkannya bagi seluruh rakyat berdasarkan apa yang

128 Peraturan Hidup Dalam Islam

diambilnya dari ijtihad mereka masing-masing. Mu’awiyah dan
Amru bin Ash tatkala keduanya menjabat sebagai Wali, juga
selalu menggali dan menetapkan sendiri hukum syara’ bagi
rakyat di dalam daerah kewenangannya berdasarkan ijtihadnya.
Walaupun ada ijtihad dari para Wali dan Qadli , namun Khalifah
selalu mengambil hukum syara’ dan melegalisasikannya serta
memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan hukum tersebut.
Kemudian seluruh rakyat melaksanakannya serta meninggalkan
pendapat dan ijtihad masing-masing. Sebab, hukum syara’
dalam hal ini menegaskan “ Perintah Imam wajib dilaksanakan,
baik secara lahir maupun bathin”. Atas dasar inilah khalifah
Abu Bakar ra. melegalisasikan jatuhnya ucapan talak tiga tetap
sebagai talak satu. Begitu juga dalam hal pembagian harta
(rampasan) perang kepada kaum muslimin, yaitu masing-
masing diperlakukan sama rata, tanpa memperhatikan siapa
yang lebih dahulu memeluk Islam atau pertimbangan lainnya.
Dan kaum Muslim pada saat itu mengikutinya, termasuk para
Wali dan Qadli sekalipun. Akan tetapi, ketika Umar ra. berkuasa,
beliau melegalisasikan hukum yang berbeda dengan pendapat
Abu Bakar dalam dua peristiwa ini. Dalam hal talak, Umar
menjatuhkan ucapan talak tiga sebagai tiga kali talak. Begitu
juga beliau membagikan harta (rampasan) perang berdasarkan
siapa yang lebih dahulu memeluk Islam atau yang lebih
membutuhkannya, yakni dengan pembagian yang berbeda.
Dan kaum Muslim seluruhnya mengikuti pendapat ini, termasuk
para Qadli dan Wali. Umar juga melegalisasikan hukum tanah
yang statusnya sebagai ghanimah (rampasan perang) menjadi
milik Baitul Mal yang tetap berada di tangan para pemiliknya,
dan tidak dibagikan kepada pasukan yang turut berperang, atau
kepada kaum Muslim. Keputusan ini diikuti oleh para Wali dan
Qadli , yang kemudian menjalankan hukum yang telah
dilegalisasikan oleh Khalifah. Karena itu, ijma’ sahabat
menguatkan bahwa seorang Imam berhak melegalisasikan

Melegalisasi Hukum Syariat Islam 129

hukum-hukum tertentu serta memerintahkan rakyatnya untuk
melaksanakannya. Sedangkan kaum Muslim berkewajiban
mentaatinya, sekalipun bertentangan dengan ijtihadnya masing-
masing. Berkaitan dengan hal ini, terdapat berbagai kaidah
syara’ yang sangat masyhur diantaranya:

«o

y y y y yy yy y

“Sulthan (Khalifah), berhak melegalisasikan peraturan
(perundang-undangan) sesuai dengan persoalan-persoalan
baru yang muncul”.

J' *i ji '»

yy yy

“ Perintah Imam dapat mengatasi perselisihan

«ilub j i ib diij

y y y

Perintah Imam harus dilaksanakan, baik secara lahir
maupun bathin”

Dengan demikian, para Khalifah selalu melegalisasikan
berbagai hukum tertentu. Khalifah Harun Al-Rasyid, misalnya,
telah melegalisasikan hukum-hukum yang tercantum dalam
buku “Al-Kharaj” (karangan Al-Qadli Abu Yusuf, pent.) yang
menyangkut masalah-masalah ekonomi, kemudian
memerintahkan rakyat untuk melaksanakan hukum-hukum
yang terdapat di dalamnya.

130

UNDANG-UNDANG DASAR
DAN UNDANG-UNDANG

ata undang-undang merupakan istilah asing, yang
digunakan untuk menyebut segala hal yang ditetapkan
oleh penguasa agar dijalankan oleh masyarakat. Undang-
undang didefinisikan sebagai:

X* v ^ z' 04 . „ & / 0

‘’Seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan
memiliki kekuatan yang mengikat rakyat, dan mengatur
hubungan antar mereka”.

Sedangkan undang-undang dasar setiap pemerintahan
menggunakan istilah konstitusi. Dan undang-undang yang
muncul dari peraturan yang telah ditetapkan di dalam undang-
undang dasar diberi istilah Undang-undang. Undang-undang
Dasar didefinisikan sebagai:

Undang-undang Dasar dan Undang-undang 131

/ s' 0 f f

3 > 3 ^

” Undang-undang yang mengatur tentang bentuk negara,
sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang
badan-badan pemerintah”.

Menurut definisi lain:

” Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan negara
atau badan-badan pemerintah, menentukan hubungan hak
dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak dan
kewajiban rakyat terhadap pemerintah”.

Lahirnya berbagai undang-undang dasar yang ada di dunia
ini, bermacam-macam ragamnya. Ada yang lahir dalam bentuk
perundangan. Ada yang berasal dari adat istiadat dan kebiasaan
suatu bangsa, seperti undang-undang dasar Inggris. Ada pula yang
lahir dari hasil kerja badan khusus kelompok nasionalis yang
memiliki kekuasaan di tengah-tengah umat saat itu, yang kemudian
membuat aturan menjadi undang-undang dasar dan menjelaskan
cara perubahannya. Setelah itu, badan ini dibubarkan dan diganti
dengan lembaga lain yang ditetapkan dan disahkan oleh undang-
undang dasar. Hal seperti ini terjadi di Perancis dan Amerika.

Undang-undang dasar dan undang-undang memiliki
sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat dibagi menjadi
dua macam: Pertama , sumber yang melahirkan undang-undang

132 Peraturan Hidup Dalam Islam

dasar dan perundang-undangan, seperti adat istiadat, agama,
pendapat para ahli hukum, yurisprudensi , norma-norma
keadilan dan kebijaksanaan. Jenis ini biasa disebut sebagai
sumber-sumber yuridis. Misalnya, undang-undang dasar
sebagian negara Barat, seperti Inggris dan Amerika. Kedua ,
sumber yang menjadi rujukan untuk undang-undang dasar dan
perunndang-undangan, seperti UUD Perancis atau UUD
sebagian negara di dunia Islam, seperti Turki, Mesir, Irak dan
Syria. Jenis ini disebut sebagai sumber-sumber historis.

Demikianlah rangkuman istilah undang-undang dasar
dan undang-undang. Ringkasnya menunjukkan bahwa
kebanyakan negeri-negeri di dunia mengambilnya dari berbagai
sumber, baik sumber yuridis maupun histories. Kemudian
ditetapkan dan diperintahkannya kepada rakyat supaya
melaksanakannya. Hukum-hukum tersebut setelah ditetapkan
oleh negara dijadikan sebagai undang-undang dasar apabila
bersifat umum, dan sebagai undang-undang apabila bersifat
khusus.

Muncul pertanyaan kepada kaum Muslim saat ini,
yaitu: Boleh tidak istilah ini digunakan? Jawabnya adalah
bahwa istilah-istilah asing yang memiliki makna tertentu
apabila bertentangan dengan istilah kaum Muslim,
hukumnya tidak boleh digunakan. Misalnya istilah keadilan
sosial yang menitikberatkan pada peraturan tertentu, yang
ringkasnya menjamin pendidikan dan kesehatan bagi orang-
orang fakir miskin atau menjamin hak-hak kaum buruh dan
pegawai negeri. Istilah ini jelas bertentangan dengan
pengertian kaum Muslim. Adil menurut kaum Muslim adalah
lawan dari zhalim. Di dalam Islam jaminan pendidikan dan
kesehatan adalah hak bagi seluruh rakyat, baik yang kaya
maupun miskin. Bahkan, jaminan dipenuhinya hak bagi
orang yang lemah dan amat membutuhkan, adalah juga hak
yang dimiliki bagi seluruh rakyat yang memiliki

Undang-undang Dasar dan Undang-undang 133

kewarganegaraan Islam, baik pegawai maupun bukan, buruh
ataupun petani, dan lain-lain. Meskipun demikian jika istilah
asing itu sesuai maknanya dengan pengertian kaum Muslim,
maka boleh saja digunakan. Misalnya kata “pajak” yaitu
harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan administrasi
negara. Sedangkan pengertian kaum Muslim adalah harta
yang dipungut negara untuk mengatur urusan umat. Jadi,
boleh saja kita menggunakan istilah ini.

Demikian pula dengan istilah undang-undang dasar dan
undang-undang, yang berarti hukum-hukum yang ditetapkan
negara, yang diumumkan kepada seluruh rakyat, mengikat
mereka dan diwajibkan untuk menjalankannya. Pengertian ini
terdapat juga pada kaum Muslim. Karena itu, kita tidak
menemukan larangan untuk menggunakan dua istilah undang-
undang dasar dan undang-undang. Yang dimaksud oleh dua
istilah ini -menurut pengertian kaum Muslim- adalah hukum-
hukum syara’ yang dilegalisasikan oleh Khalifah. Tentu saja
terdapat perbedaan antara undang-undang dasar dan undang-
undang Islam dengan undang-undang dasar dan undang-
undang yang bukan Islam. Sebab, yang terakhir ini sumbernya
berasal dari adat-istiadat, yurisprudensi dan lain-lain. Lagi pula
tempat lahir undang-undang dasar adalah badan khusus atau
parlemen (hasil pemilu) yang menyusun undang-undang dasar.
Menurut mereka rakyatlah yang memiliki sumber kekuasaan,
dan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sumber utama dari undang-undang dasar dan undang-
undang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunah. Bukan yang lain.
Tempat lahirnya adalah ijtihad para mujtahid. Khalifah akan
melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan
memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Kedaulatan
menurut Islam hanya milik syara’. Sedangkan ijtihad untuk
menggali hukum-hukum syara’ adalah hak bagi seluruh kaum

134 Peraturan Hidup Dalam Islam

Muslim, yang hukumnya fardlu kifayah . Akan tetapi hanya Khalifah
saja yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara’ tersebut.

Ini ditinjau dari segi kebolehan menggunakan dua istilah
undang-undang dasar dan undang-undang negara. Adapun dari
segi urgensi untuk melegalisasikan hukum-hukum, maka dengan
melihat apa yang telah dilakukan kaum Muslim sejak masa
khalifah Abubakar hingga khalifah terakhir, menunjukkan bahwa
legalisasi hukum yang mengikat kaum Muslim adalah perkara
yang sangat urgent dilakukan. Namun, legalisasi hukum hanya
dilakukan negara untuk beberapa hukum tertentu, bukan
mencakup seluruh hukum. Menurut catatan sejarah belum
pernah negara melegalisasikan hukum secara menyeluruh,
kecuali pada sebagian kurun. Misalnya pada masa kekuasaan
Bani Ayyub yang melegalisasikan seluruh mazhab Syafi’i. Begitu
pula pada masa Daulah Utsmaniah , yang melegalisasikan
mazhab Hanafi.

Lalu muncul pertanyaan, apakah termasuk kemaslahatan
bagi kaum Muslim membuat undang-undang dasar dan undang-
undang yang bersifat umum, mencakup seluruh hukum, atau
tidak? Jawabnya adalah bahwa undang-undang dasar yang
menyeluruh, dan undang-undang yang sangat rinci, mencakup
seluruh hukum, tidak akan membantu menumbuhkan kreatifitas
dalam ijtihad. Karena itu, pada masa-masa permulaan kaum
Muslim, masa shahabat, tabiin dan tabi’ut tabiin , selalu
menjauhi langkah seperti ini. Khalifah selalu menghindari
pengambilan seluruh hukum, bahkan membatasinya hanya
pada hukum-hukum tertentu saja yang dianggapnya sebagai
suatu keharusan bagi negara melanjutkan kesatuan kekuasaan
negara, hukum dan administrasi. Yang paling baik untuk
menumbuhkan kreatifitas dalam ijtihad adalah negara tidak
membuat undang-undang dasar yang mencakup seluruh
hukum. Negara hanya membuat undang-undang dasar yang
mencakup hukum-hukum umum; yang menetapkan bentuk

Undang-undang Dasar dan Undang-undang 135

negara dan menjamin kelangsungan kesatuan dan persatuan.
Kemudian memberi kebebasan kepada para Wali dan Qadli
untuk berijtihad dan menggali hukum. Hal ini dapat
dilaksanakan jika ijtihad itu mudah dilakukan, dan sebagian
masyarakat adalah para mujtahid, seperti yang pernah terjadi
pada masa shahabat, tabiin dan tabi’ut tabiin. Keadaannya
berbeda jika sebagian besar masyarakat adalah para muqallid
dan jumlah mujtahid sangat sedikit, maka dalam kondisi seperti
ini merupakan keharusan mutlak bagi negara untuk
melegalisasikan hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah
masyarakat, baik oleh Khalifah , para Wali maupun Qadli. Ini
dilakukan mengingat sulitnya penerapan hukum-hukum Allah
oleh para Wali dan Qadli disebabkan tidak ada kemampuan
untuk berijtihad. Yang ada hanya bertaqlid yang seringkali
menimbulkan perbedaan, bahkan saling bertentangan.
Sementara itu proses legalisasi dapat ditempuh setelah
melakukan pengkajian, mengetahui peristiwa, fakta dan dalil
(syara’). Disamping itu apabila negara membiarkan para Wali
dan Qadli memutuskan perkara menurut pengetahuan mereka,
tentu akan muncul bermacam-macam hukum dan pertentangan
di dalam satu negara, bahkan dalam satu bagian wilayah atau
daerah. Malahan dapat mengakibatkankan diterapkannya
hukum selain hukum Allah. Dengan demikian -pada saat
kebodohan tentang Islam merajalela seperti sekarang- Daulah
Islam harus melegalisasikan hukum-hukum tertentu, dan
membatasi hanya pada bidang hukum muamalah, uqubat
(sanksi-sanksi), bukan dalam perkara aqidah dan ibadah.
Legalisasi itu hendaknya bersifat umum dan mencakup seluruh
bidang hukum, agar urusan negara dapat terkendali, dan seluruh
urusan kaum Muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum
Allah. Tatkala negara melegalisasi beberapa hukum dan
membuat undang-undang dasar serta perundang-undangan,
negara harus tetap terikat dengan hukum-hukum syari’at Islam,

136 Peraturan Hidup Dalam Islam

bukan kepada yang lain. Bahkan tidak perlu kajian selain hukum
syari’at Islam. Jadi, negara tidak mengambil hukum apapun
yang bukan berasal dari syari’at Islam. Tidak diperhatikan lagi
apakah sesuai dengan Islam ataukah berlawanan. Negara
misalnya, tidak melegalisasi jaminan (milik perseorangan), akan
tetapi cukup dibuat hukum yang mengatur hak milik umum.
Berdasarkan hal ini, negara harus terikat dengan hukum syari’at
Islam dalam setiap perkara yang berhubungan dengan fikrah
dan thariqah.

Adapun undang-undang dan peraturan yang tidak
berkaitan dengan fikrah dan thar\qah yang tidak
menggambarkan pandangan hidup, seperti undang-undang
administrasi negara, pengaturan perkantoran/departemen dan
sebagainya, termasuk ke dalam sarana atau teknis, yang
kedudukannya sama dengan ilmu-ilmu sains, teknik dan industri.
Yang demikian itu boleh diambil dan dimanfaatkan oleh negara
untuk mengatur segala urusannya. Umar bin Khaththab ra
melakukan hal ini tatkala membangun sistem perkantoran dan
pengarsipan, yang mengambil contoh dari Persia. Urusan
administrasi dan teknis pelaksanaan kerja ini tidak ada kaitannya
dengan undang-undang dasar dan undang-undang syari’at
Islam, sehingga sistem ini tidak akan dituangkan dalam undang-
undang dasar. Dalam hal ini Daulah Islam berkewajiban
menjadikan undang-undang dasarnya berdasarkan hukum
syari’at Islam saja. Jadi, undang-undang dasar dan perundang-
undangannya harus Islami.

Tatkala negara melegalisasi hukum apapun,
pengambilannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar’i
yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa
yang sedang terjadi. Karena itu, tindakan pertama yang
dilakukan oleh negara hendaknya mengkaji peristiwa yang
dihadapi. Sebab, memahami secara benar setiap peristiwa
merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan. Negara

Undang-undang Dasar dan Undang-undang 137

juga harus memahami hukum syari’at Islam yang berkaitan
dengan peristiwa yang dihadapinya, disamping mengkaji dalil
hukum syari’at itu. Baru setelah itu, negara melegalisasi hukum
berdasarkan kekuatan dalil. Perlu diperhatikan disini bahwa
yudifikasi hukum-hukum syari’at Islam bisa diambil dari
pendapat salah seorang mujtahid, setelah mengetahui dalilnya
dan merasa puas terhadap kekuatan dalil tersebut. Bisa juga
diambil (secara langsung) dari Kitab, Sunah, Ijma atau Qiyas.
Namun harus melalui ijtihad yang syar’i, sekalipun berupa ijtihad
masalah ( ijtihad juz’ i). Misalnya, jika Daulah Islam ingin
melegalisasikan hukum mengenai larangan asuransi barang,
maka pertama-tama negara harus mempelajari apa yang
dimaksud dengan asuransi barang, agar diketahuinya secara
benar. Kemudian mempelajari sarana-sarana penguasaan
pemilikan. Dan terakhir diterapkan hukum Allah mengenai hak
pemilikan pada jenis asuransi itu sekaligus melegalisasikan
hukum syara’ untuk masalah tadi.

Dengan demikian, undang-undang dasar dan undang-
undang umum harus memiliki muqaddimah (argumentasi
syar’i), yang menjelaskan dengan gamblang mazhab fiqih
mana yang ditempuh pada setiap pasalnya, disertai dengan
dalilnya. Bisa juga dengan menjelaskan dalil syar’i yang
diambil untuk setiap pasalnya, jika diambil melalui ijtihad
yang benar. Penjelasan itu dilakukan agar kaum Muslim
mengetahui hukum-hukum yang dilegalisasikan oleh negara
dalam undang-undang dasar dan perundang-undangan
(umum)nya itu berupa hukum-hukum syara, yang diambil
melalui ijtihad yang benar. Kaum Muslim tidak wajib taat
terhadap peraturan atau hukum negara, kecuali jika hukum
atau peraturan itu berupa hukum syara’ yang telah
dilegalisasikan oleh negara. Dengan demikian negara dapat
memilih sejumlah hukum Islam untuk dijadikan sebagai

138 Peraturan Hidup Dalam Islam

undang-undang dasar maupun undang-undang supaya
diterapkan terhadap rakyat yang berkewarganegaraan Islam.

Atas dasar inilah kami menawarkan kepada kaum Muslim
rancangan undang-undang dasar Daulah Islam, yang meliputi
seluruh dunia Islam. Kaum Muslim dapat mempelajarinya tatkala
mereka berusaha menegakkan Daulah Islam yang akan
mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Perlu diperhatikan
disini bahwa undang-undang dasar tersebut tidak diperuntukkan
khusus bagi daerah tertentu, melainkan bagi Daulah Islam yang
wilayahnya meliputi seluruh dunia Islam. Sama sekali tidak
dimaksudkan untuk daerah atau negeri manapun secara khusus.

139

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR

HUKUM-HUKUM UMUM

Pasal 1

Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang
menyangkut institusi negara, termasuk meminta
pertanggungjawaban atas tindakan negara harus dibangun
berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-
undang dasar dan perundang-undangan syar’i. Segala sesuatu
yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-
undangan, harus terpancar dari akidah Islam.

Pasal 2

Darul Islam adalah negeri yang didalamnya diterapkan
hukum-hukum Islam, dan keamanannya didasarkan pada
keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang didalamnya
diterapkan peraturan kufur, dan keamanannya berdasarkan
selain keamanan Islam.

140 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 3

Khalifah melegislasi hukum-hukum syara’ tertentu yang
dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang
negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah
disahkan oleh Khalifah menjadi hukum syara’ yang wajib
dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang
wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, secara lahir maupun
bathin.

Pasal 4

Khalifah tidak melegislasi hukum syara’ apapun yang
berhubungan dengan ibadah, kecuali masalah zakat dan jihad.
Khalifah juga tidak melegislasi pemikiran apapun yang berkaitan
dengan akidah Islam.

Pasal 5

Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’.

Pasal 6

Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam
aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan
rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa
memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain.

Pasal 7

Negara memberlakukan syariah Islam atas seluruh rakyat
yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik muslim
maupun non-muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini:
a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum
Muslim tanpa kecuali.

Rancangan Undang-undang Dasar 141

b. Orang-orang non-muslim dibiarkan memeluk akidah dan
menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan
umum.

c. Orang-orang yang murtad dari Islam dijatuhkan hukum
murtad jika mereka sendiri yang melakukan kemurtadan.
Jika kedudukannya sebagai anak-anak orang murtad atau
dilahirkan sebagai non-muslim, maka mereka diperlakukan
sebagai non muslim, sesuai dengan kondisi mereka selaku
orang-orang musyrik atau ahli kitab.

d. Terhadap orang-orang non-muslim, dalam hal makanan,
minuman dan pakaian, diperlakukan sesuai dengan agama
mereka, sebatas apa yang diperbolehkan hukum-hukum
syara’.

e. Perkara nikah dan talak antara sesama non-muslim
diselesaikan sesuai dengan agama mereka. Dan jika terjadi
antara muslim dan non-muslim, perkara tersebut
diselesaikan menurut hukum Islam.

f. Negara memberlakukan hukum-hukum syara’ selain
perkara-perkara diatas atas seluruh rakyat -muslim maupun
non muslim-, baik menyangkut hukum muamalat, uqubat
(sanksi), bayyinat (pembuktian), sistem pemerintahan,
ekonomi dan sebagainya. Negara memberlakukan juga
terhadap muahidin (yaitu orang-orang yang negaranya
terikat perjanjian), musta’minin (yaitu orang-orang yang
mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri
Islam), dan terhadap siapa saja yang berada dibawah
kekuasaan Islam, kecuali bagi para duta besar, konsul,
utusan negara asing dan sejenisnya. Mereka memiliki
kekebalan diplomatik.

Pasal 8

Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan
satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara.

142 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 9

Ijtihad adalah fardhu kifayah. Dan setiap muslim berhak
berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Pasal 10

Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap
Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah
segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka
dikalangan kaum Muslim.

Pasal 11

Mengemban da’wah Islam adalah tugas pokok negara.

Pasal 12

Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas
merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum syara’ .

Pasal 13

Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak
dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak
dibenarkan menyiksa seorangpun. Dan siapa saja yang
melakukannya akan mendapatkan hukuman.

Pasal 14

Hukum asal perbuatan manusia terkait dengan hukum
syara’. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali
setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah
mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Pasal 15

Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram
hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat

Rancangan Undang-undang Dasar \ 43

menghantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya
dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.

SISTEM PEMERINTAHAN

Pasal 16

Sistem pemerintahan adalah sistem kesatuan dan bukan
sistem federal.

Pasal 17

Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem
administrasi adalah desentralisasi.

Pasal 18

Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah,
Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong
sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah

Pasal 19

Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki
jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali
orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki
kemampuan dan beragama Islam.

Pasal 20

Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak
kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi
warganegara non-muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-
wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam
penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka.

144 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 21

Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk
mengkritik penguasa; atau sebagai jenjang untuk menduduki
kekuasaan pemerintahan melalui umat, dengan syarat asasnya
adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah
hukum-hukum syara\ Pendirian partai tidak memerlukan izin
negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak
berasaskan Islam.

Pasal 22

Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen:

a. Kedaulatan adalah milik syara’, bukan milik rakyat.

b. Kekuasaan berada di tangan umat.

c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah fardhu atas seluruh
kaum Muslim .

d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum
syara’ dan menyusun undang-undang dasar dan
perundang-undangan.

Pasal 23

Struktur negara terdiri atas delapan bagian :

a. Khalifah.

b. Mu’awin Tafwidl.

c. Mu’awin Tanfidz.

d. Al-Wulat

e. Amirul Jihad.

f. Keamanan Dalam Negeri

g. Urusan Luar Negeri

h. Perindustrian

i. Al-Qadla.

j. Kemaslahatan Umat.

k. Baitul Mal.

Rancangan Undang-undang Dasar \ 45

l. Penerangan

m. Majlis Umat (Musyawarah dan Muhasabah).

KHALIFAH

Pasal 24

Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan
pelaksanaan syara’.

Pasal 25

Khilafah adalah aqad/perjanjian atas dasar sukarela dan
pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima
jabatan Khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk
memilih Khalifah.

Pasal 26

Setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun
wanita berhak memilih Khalifah dan membai’atnya. Orang-
orang non-muslim tidak memiliki hak pilih.

Pasal 27

Setelah aqad Khilafah usai dengan pembai’atan oleh
pihak yang berhak melakukan bai’at in‘iqad (pengangkatan),
maka bai’at oleh kaum Muslim lainnya adalah bai’at taat bukan
bai’at in’iqad. Setiap orang yang menunjukkan penolakan,
dipaksa untuk berbai’at.

Pasal 28

Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali
setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun
memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah
sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana
halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

1 46 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 29

Daerah atau negeri yang membai’at Khalifah dengan
bai’at in’iqad disyaratkan mempunyai kekuasan independen,
yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak
tergantung pada negara kafir manapun; dan keamanan kaum
Muslim di daerah itu — baik di dalam maupun di luar - adalah
dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur.
Bai’at taat yang diambil dari kaum Muslim di negeri-negeri lain
tidak disyaratkan demikian.

Pasal 30

Orang yang dibai’at sebagai Khalifah tidak disyaratkan
kecuali memenuhi syarat bai’at in’iqad, dan tidak harus memiliki
syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat
in’iqad.

Pasal 31

Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap
sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka,
baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan.

Pasal 32

Apabila jabatan Khalifah kosong, karena meninggal atau
mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya
mengangkat seorang pengganti sebagai Khalifah, dalam tempo
tiga hari dengan dua malamnya sejak kosongnya jabatan
Khilafah.

Pasal 33

Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum
Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang
baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut:

Rancangan Undang-undang Dasar \ 47

a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat
atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak
menunjuk amir sementara

b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum
ditetapkan amir sementara, atau kosongnya jabatan
Khilafah bukan karena meninggal atau diberhentikan, maka
Mu’awin yang paling tua usianya menjadi amir sementara,
kecuali jika ia ingin mencalonkan diri untuk jabatan
Khilafah, maka yang menjabat amir sementara adalah
Mu’awin (Mu’awin Tafwidl, pen. )yang lebih muda, dan
seterusnya.

c. Jika semua Mu’awin ingin mencalonkan diri maka Mu’awin
Tanfizh yang paling tua menjadi amir sementara, jika ia
ingin mencalonkan diri maka yang lebih muda berikutnya,
dan demikian seterusnya

d. Jika semua Mu’awin Tanfizh ingin mencalonkan diri untuk
jabatan Khilafah maka amir sementara dibatasi pada
Mu’awin Tanfizh yang paling muda

e. Amir sementara tidak memiliki wewenang melegislasi
hukum

f. Amir sementara diberikan keleluasaan untuk melaksanakan
secara sempurna proses pengangkatan Khalifah yang baru
dalam tempo tiga hari. Tidak boleh diperpanjang waktunya
kecuali karena sebab yang memaksa atas persetujuan
Mahkamah Mazhalim

Pasal 34

Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun
tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah
adalah sebagai berikut :

a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan
Khilafah

1 48 Peraturan Hidup Dalam Islam

b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan
mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu

c . Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-
syarat in’iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak
memenuhi syarat-syarat in’iqad ditetapkan oleh Mahkamah
Mazhalim.

d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah
Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota-anggota
Majelis Umah yang muslim dalam dua kali pembatasan.
Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara
terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu
dengan suara terbanyak

e. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim
diminta untuk memillih satu dari keduanya

f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu
siapa calon yang mendapat suara lebih banyak

g. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat
suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk
melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya

h. Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslimin
diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada
umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan
nama Khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang
menjadikannya berhak untuk menjabat Khilafah

i. Setelah proses pengangkatan Khalifah yang baru selesai,
masa jabatan amir sementara berakhir

Pasal 35

Umat yang memiliki hak mengangkat Khalifah, tetapi

umat tidak memiliki hak memberhentikannya manakala akad

bai’atnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara’

Rancangan Undang-undang Dasar 149

Pasal 36

Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara’ yang
diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang
digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah
rasul-Nya, sehingga menjadi perundang-undangan yang
wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.

b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara,
baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang memegang
kepemimpinan militer. Dia berhak mengumumkan perang,
mengikat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh
perjanjian lainnya.

c. Dialah yang berhak menerima atau menolak duta-duta
negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan
memberhentikan duta kaum Muslim.

d. Dialah yang menentukan dan memberhentikan para
mu’awin dan para Wali, dan mereka semua bertanggung
jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga
bertanggung jawab kepada majelis umat.

e. Dialah yang menentukan dan memberhentikan qadli
qudlat, dan seluruh qadli kecuali qadli mazhalim dalam
kondisi qadli mazhalim sedang memeriksa perkara atas
Khalifah, Mu’awin atau qadli qudhat. Khalifahlah yang
berhak menentukan dan memberhentikan para kepala
direktorat, komandan militer dan para pemimpin brigade
militer. Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah, dan
tidak bertanggung jawab kepada majelis umat.

f. Dialah yang menentukan hukum-hukum syara’ yang
berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN,
pemasukan maupun pengeluaran.

150 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 37

Dalam melegislasi hukum, Khalifah terikat dengan
hukum-huklum syara’. Diharamkan atasnya melegislasi hukum
yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-
dalil syara’. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya,
dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai
pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak
dibenarkan melegislasi hukum berdasarkan metode ijtihad yang
bertentangan dengan apa yang telah diadopsinya, dan tidak
diperkenankan mengeluarkan perintah yang bertentangan
dengan hukum-hukum yang telah dilegislasinya.

Pasal 38

Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-
urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah
berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk
memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan
rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara’ dengan
alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga
untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan alasan minimnya
bahan makanan misalnya. Khalifah tidak boleh menentukan
harga kepada rakyat dengan dalih mencegah eksploitasi.
Khalifah tidak boleh mengangkat orang kafir atau seorang wanita
sebagai Wali dengan alasan (memudahkan) pengaturan urusan
rakyat atau terdapat kemaslahatan, atau tindakan-tindakan lain
yang bertentangan dengan hukum syara’. Khalifah tidak boleh
mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan
sesuatu yang haram.

Pasal 39

Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama
mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’,
serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat

Rancangan Undang-undang Dasar 151

sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang
menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah
sehingga wajib segera diberhentikan.

Pasal 40

Hal-hal yang mengubah keadaan Khalifah sehingga
mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara:

a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in’iqad
Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan
Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan,
gila dan lain-lain.

b. Tidak mampu memikul tugas-tugas Khilafah oleh karena
suatu sebab tertentu.

c. Adanya tekanan yang menyebabkannya tidak mampu lagi
menjalankan urusan kaum Muslim menurut pendapatnya
sesuai dengan ketentuan hukum syara’. Bila terdapat
tekanan dari pihak tertentu sehingga Khalifah tidak mampu
memelihara urusan rakyat menurut pendapatnya sendiri
sesuai dengan hukum syara’, maka secara hukum ia tidak
mampu menjalankan tugas-tugas negara, sehingga tidak
layak lagi menjabat sebagai Khalifah. Hal ini berlaku dalam
dua keadaan :

Pertama : Apabila salah seorang atau beberapa orang
dari para pendampingnya menguasai Khalifah sehingga
mereka mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Apabila masih ada harapan dapat terbebas dari kekuasaan
mereka, maka ditegur dan diberi waktu untuk membebaskan
diri. Jika ternyata tidak mampu mengatasi dominasi mereka,
maka ia diberhentikan. Bila tidak ada harapan lagi maka
segera Khalifah diberhentikan.

Kedua: Apabila Khalifah menjadi tawanan musuh, baik
ditawan atau ditekan musuh. Rada situasi seperti ini perlu
dipertimbangkan. Jika masih ada harapan untuk dibebaskan

152 Peraturan Hidup Dalam Islam

maka pemberhentiannya ditangguhkan sampai batas tidak
ada harapan lagi untuk membebaskannya, dan jika ternyata
demikian, barulah dia diberhentikan. Jika tidak ada harapan
sama sekali untuk membebaskannya maka segera diganti.

Pasal 41

Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang
menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri
Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai
Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang
memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah.

MU’AWIN AT-TAFWIDL

Pasal 42

Khalifah mengangkat seorang Mu’awin Tafwidl atau lebih.
Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan.
Mu’awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai
urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu’awin juga
selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa
jabatan amir sementara saja.

Pasal 43

Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan
Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil
dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang
diembannya.

Pasal 44

Dalam penyerahan tugas kepada Mu’awin Tafwidl,
disyaratkan dua hal: Pertama, kedudukannya mencakup segala

Rancangan Undang-undang Dasar 153

urusan negara. Kedua, sebagai wakil Khalifah. Disaat
pengangkatannya Khalifah harus menyatakan: ‘aku serahkan
kepada Anda apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku’, atau
dengan redaksi lain yang mencakup kedudukannnya yang
umum dan bersifat mewakili. Penyerahan tugas ini
memungkinkan Khalifah untuk mengirimkan para Mu’awin ke
berbagai tempat tertentu, atau memutasi mereka dari satu
tempat ke tempat atau tugas lain menurut tuntutan bantuan
kepada Khalifah, tanpa memerlukan pendelegasian baru karena
semua itu termasuk di dalam cakupan penyerahan tugas mereka
sebelumnya

Pasal 45

Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah,
tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan,
atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya
tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi
laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang
diperintahkan oleh Khalifah.

Pasal 46

Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu’awin Tafwidl dan
pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah
dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan
mengoreksi kesalahan. Mengingat pengaturan urusan umat
adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya.

Pasal 47

Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan,
lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai
persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya.
Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin
menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka

154 Peraturan Hidup Dalam Islam

dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan
hukum sesuai dengan perintahnya atau menyangkut harta yang
sudah diserahkan kepada yang berhak, maka pendapat mu’awin
yang berlaku, sebab pada dasarnya hal itu adalah pendapat
Khalifah juga. Khalifah tidak boleh menarik kembali hukum yang
sudah dilaksanakan, atau harta yang sudah dibagikan.
Sebaliknya jika apa yang sudah dilaksanakan oleh Mu’awin
diluar ketentuan-ketentuan tersebut, seperti mengangkat Wali
atau mempersiapkan pasukan, maka Khalifah berhak menolak
perbuatan Mu’awin dan melaksanakan penapatnya sendiri serta
menghapus apa yang telah dilakukan oleh Mu’awin. Mengingat
Khalifah berhak untuk mengubah kembali kebijaksanaannya
ataupun kebijaksanaan Mu’awinnya.

Pasal 48

Mu’awin Tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi
dari instansi-instansi administratif. Mengingat kekuasaannya
bersifat umum. Karena mereka yang melaksanakan aktivitas
administratif adalah para pegawai dan bukan penguasa,
sedangkan Mu’awin Tafwidl adalah seorang penguasa. Maka
ia tidak diserahi tugas secara khusus dengan urusan-urusan
administratif tersebut, karena kekuasaannya bersifat umum.

MU’AWIN AT-TANFIDZ

Pasal 49

Khalifah mengangkat Mu’awin Tanfidz sebagai pembantu
dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang
administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan
salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal
dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri.
Memberi laporan apa yang telah diterimanya kepada Khalifah.

Rancangan Undang-undang Dasar 155

Instansinya berfungsi sebagai perantara antara Khalifah dan
pejabat lain, menyampaikan tugas dari Khalifah atau sebaliknya
menyampaikan laporan kepadanya dalam urusan berikut :

a. Hubungan dengan rakyat

b. Hubungan internasional

c. Militer atau pasukan

d. Institusi negara lainnya selain militer

Pasal 50

Mu’awin Tanfidz harus seorang laki-laki dan muslim,
karena ia adalah pendamping Khalifah.

Pasal 51

Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan
Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai
Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut
pemerintahan.

AL-WULAT

(GUBERNUR)

Pasal 52

Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam
beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (propinsi).
Setiap wilayah (propinsi) terbagi menjadi beberapa ’imalat
(kabupaten). Yang memerintah wilayah (propinsi) disebut Wali
atau Amir dan yang memerintah ‘imalat disebut Amil atau
Hakim.

Pasal 53

Wali diangkat oleh Khalifah. Para Amil diangkat oleh
Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat

156 Peraturan Hidup Dalam Islam

tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan Amil sama
seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim,
baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan
tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang
bertaqwa serta berkepribadian kuat.

Pasal 54

Wali mempunyai wewenang dalam bidang pemerintahan
dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara
di wilayahnya, sebagai wakil dari Khalifah. Wali memiliki seluruh
wewenang di daerahnya kecuali urusan keuangan, peradilan,
dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kepemimpinan atas
penduduk di wilayahnya dan mempertimbangkan seluruh
urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dari segi
operasional, kepolisian ditempatkan dibawah kekuasaannya,
bukan dari segi administrasinya.

Pasal 55

Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah
tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali
ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila
terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia
harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru
dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan
menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan dikhawatirkan
terbengkelai, maka ia boleh melakukannya serta wajib
melaporkannya kepada Khalifah, dan menjelaskan tentang
sebab-sebab tidak ada laporan sebelum pelaksanaan.

Pasal 56

Di setiap wilayah terdapat majelis, yang anggota-
anggotanya dipilih oleh penduduk setempat dan dipimpin
oleh Wali. Majelis berwenang turut serta dalam penyampaian

Rancangan Undang-undang Dasar 157

saran/pendapat dalam urusan-urusan administratif, bukan
dalam urusan kekuasaan (pemerintahan). Hal itu untuk dua
tujuan:

Pertama , memberikan informasi yang penting kepada
Wali tentang fakta wilayah (propinsi) dan kebutuhannya serta
menyampaikan pendapat dalam masalah itu.

Kedua , untuk mengungkapkan persetujuan atau
pengaduan tentang pemerintahan Wali kepada mereka.

Pendapat Majelis dalam masalah pertama tidak bersifat
mengikat. Namun pendapat majelis dalam masalah kedua
bersifat mengikat. Jika Majelis mengadukan Wali, maka Wali
tersebut diberhentikan.

Pasal 57

Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh
dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali
diberhentikan dari wilayah (propinsinya) setiap kali terlihat
adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa
menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 58

Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke
wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum
tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh
diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain.

Pasal 59

Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk
memberhentikannya; atau apabila majlis umat menyatakan
ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika majelis
wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya.
Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah.

158 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 60

Khalifah wajib meneliti dan mengawasi pekerjaan dan
tindak-tanduk setiap Wali dengan sungguh-sungguh. Khalifah
boleh menunjuk orang yang mewakilinya untuk
mengungkapkan keadaan para Wali, mengadakan pemeriksaan
terhadap mereka, mengumpulkan mereka satu persatu atau
sebagian dari mereka sewaktu-waktu, dan mendengar
pengaduan-pengaduan rakyat terhadapnya.

AMIRUL JIHAD:

DIREKTORAT PEPERANGAN - PASUKAN

Pasal 61

Direktorat peperangan menangai seluruh urusan yang
berkaitan dengan kekuatan bersenjata baik pasukan, polisi,
persenjataan, peralatan, logistik, dan sebagainya. Juga semua
akademi militer, semua misi militer dan segala hal yang menjadi
tuntutan baik tsaqafah Islamiyah, maupun tsaqafah umum bagi
pasukan. Dan semua hal yang berhubungan dengan
peperangan dan penyiapannya. Direktorat ini disebut Amirul
Jihad.

Pasal 61

Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim dan
pelatihan militer bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah
berusia 15 tahun diharuskan mengikuti pelatihan militer, sebagai
persiapan untuk jihad. Adapun rekrutmen anggota pasukan
reguler merupakan fardhu kifayah.

Pasal 63

Prajurit terdiri atas dua bagian: Pertama, pasukan
cadangan yang terdiri atas seluruh kaum Muslim yang mampu

Rancangan Undang-undang Dasar 159

memanggul senjata. Kedua, pasukan reguler yang memperoleh
gaji dan masuk anggaran belanja sebagaimana para pegawai
negeri lainnya.

Pasal 64

Pasukan memiliki liwa dan panji. Khalifah yang
menyerahkan liwa kepada komandan pasukan (Brigade).
Sedangkan panji diserahkan oleh komandan Brigade.

Pasal 65

Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah
mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk
amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap
batalion. Adapun struktur militer lainnya yang mengangkat
adalah para komandan brigade dan komandan batalyon.
Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan
tingkat pengetahuan militernya. Dan yang menetapkannya
adalah kepala staf gabungan.

Pasal 66

Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu
kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer.
Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah,
sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan
sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil
dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer
dibentuk dalam berbagai unit. Setiap unitnya disebut batalion.
Setiap batalion mempunyai ciri, seperti batalion 1, batalion 3
dan seterusnya, atau dinamakan sesuai nama wilayah/distrik.

Pasal 67

Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer
semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap

1 60 Peraturan Hidup Dalam Islam

prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada.
Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam,
sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam
bentuk global.

Pasal 68

Disetiap kamp militer harus terdapat sejumlah perwira
yang cukup dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang
kemiliteran, serta berpengalaman dalam menyusun strategi
perang dan mengatur peperangan. Hendaknya perwira disetiap
batalion diperbanyak sesuai kemampuan yang ada.

Pasal 69

Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan,
logistik, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-
kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk
melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam.

KEAMANAN DALAM NEGERI

Pasal 70

Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala
hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal
yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga
keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak
diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah.
Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam
Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah
(propinsi) yang disebut Administrasi Keamanan Dalam Negeri
dan kepalanya disebut Kepada Administrasi (Kepala Polisi) di
Propinsi.

Rancangan Undang-undang Dasar 161

Pasal 71

Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah
Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di
bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada
di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi
tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang
memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Pasal 72

Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang
ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam
Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap
harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan,
interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang
yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi.

LUAR NEGERI

Pasal 73

Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar
negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah
denagn negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi,
perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS,
hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya.

DIREKTORAT PERINDUSTRIAN

Pasal 74

Direktorat perindustrian adalah direktorat yang
menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri,

162 Peraturan Hidup Dalam Islam

baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri
otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri
elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk
kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk
kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan dengan industri
militer; dan segala jenis industri, semuanya wajib dijalankan
berdasarkan politik perang.

AL QADLA
(BADAN PERADILAN)

Pasal 75

Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang
bersifat mengikat. Al-Qadla’ menyelesaikan perselisihan yang
terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat
merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang teijadi
antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau
pegawainya; Khalifah atau lainnya.

Pasal 76

Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari
kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan
faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat
dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat
wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang
mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan
memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan
peraturan administratif yang berlaku. Pegawai-pegawai
peradilan terikat dengan kepala kantor peradilan, yang mengatur
urusan administrasi untuk lembaga peradilan.

Rancangan Undang-undang Dasar 163

Pasal 77

Para Qadli terbagi dalam tiga golongan:

1. Qadli, yaitu Qadli yang berwenang menyelesaikan
perselisihan antar masyarakat dalam urusan muamalat dan
uqubat.

2. Al-Muhtasib, Qadli yang berwenang menyelesaikan
pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak
j ama’ ah/ masyarakat.

3. Qadli Madzalim, berwenang mengatasi perselisihan yang
terjadi antara rakyat dengan negara.

Pasal 78

Orang yang menjabat Qadli (Qadli dan al-Muhtasib, pen . )
disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan
faqih serta memahami cara menurunkan hukum terhadap
berbagai fakta. Sedangkan Qadli Madzalim disyaratkan sama
seperti Qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan
mujtahid.

Pasal 79

Qadli, al-Muhtasib dan Qadli Madzalim boleh ditentukan
dan diberi wewenang secara umum dalam seluruh kasus yang
terjadi diseluruh negeri. Bisa juga ditentukan dan diberi
wewenang secara khusus untuk tempat atau kasus-kasus
tertentu.

Pasal 80

Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari
satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli
boleh dibantu oleh satu atau lebih qadli lain, tetapi mereka tidak
mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka
hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan
pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya.

1 64 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 81

Seorang Qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali
dalam majelis (sidang) pengadilan. Pembuktian dan sumpah
dianggap sah, hanya yang disampaikan di dalam sidang
pengadilan.

Pasal 82

Jenjang peradilan boleh berbeda-beda tergantung jenis
perkaranya. Sebagian qadli boleh ditugaskan untuk
menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan
perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain.

Pasal 83

Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun
mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk
pengadilan — dalam hal memutuskan satu perselisihan —
kedudukannya sama. Apabila seorang qadli memutuskan suatu
perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat
membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem
hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang pasti dari
Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma’ Shahabat, atau vonisnya
bertentangan dengan hakekat permasalahannya.

Pasal 84

Al-Muhtasib adalah Qadli yang memeriksa perkara-
perkara yang menyangkut hak-hak masyarakat secara umum,
dan di dalamnya tidak perlu terdapat penuntut, dengan syarat
tidak termasuk perkara hudud dan jinayat (pidana).

Pasal 85

Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan
perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara

Rancangan Undang-undang Dasar 165

langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis
pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada dibawah
wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan
yang diambilnya harus segera dilaksanakan.

Pasal 86

Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya
yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh
ditugaskan diberbagai tempat, dan masing-masing memiliki
wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik didaerah
kota-kota ataupun daerah kabupaten yang sudah ditentukan
dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka.

Pasal 87

Qadli Madzalim adalah Qadli yang diangkat untuk
menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang terjadi dari negara
yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan
negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kedzaliman
itu dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat lain,
termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.

Pasal 88

Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah
atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan
pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat
-jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepada
kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap
Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat
dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan
Qadli Qudlat. Wewenang memberhentikan Qadli Madzalim
dalam kondisi itu berada di tangan Mahkamah Madzalim.

166 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 89

Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang
atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang
Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam
mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan
tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu
orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan
mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang
mereka terbatas pada pemberian saran/pendapat. Saran dan
pendapat mereka tidak menjadi ketetapan atau keharusan untuk
diterima oleh Qadli Madzalim.

Pasal 90

Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa
atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak
memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman
mengharuskan pemberhentian Khalifah.

Pasal 91

Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa
setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-
orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang
berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum
syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan
penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang
tercantum dalam UUD, undang-undang dan semua hukum
syara’ yang dilegislasi oleh Khalifah; atau yang berhubungan
dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak
kedzaliman lainnya.

Pasal 92

Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis
peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah

Rancangan Undang-undang Dasar 167

Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman,
walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun.

Pasal 93

Setiap orang berhak mewakilkan perkara dan
pembelaannya kepada orang lain (pengacara). Hak tersebut
mencakup semua orang, baik muslim maupun non-Islam, laki-
laki maupun wanita, tanpa ada perbedaan antar pihak yang
diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakilkan boleh
memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan
kesepakatan antara keduanya.

Pasal 94

Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu
tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi
wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah,
pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, qadli madzalim
dan muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang
menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara
perselisihan dan pembelaan, dilihat dari kedudukan mereka
sebagai washi, Wali, kepala negara, pejabat pemerintah,
pegawai negeri, qadli madzalim atau muhtasib. Tidak ada
perbedaan -kedudukan mereka masing-masing- sebagai
terdakwa atau penuntut.

Pasal 95

Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan
dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah,
tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali
kecuali jika perkara itu:

a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan
dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang

168 Peraturan Hidup Dalam Islam

b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/
penyerangan terhadap Islam dan kaum Muslim yang
dilakukan oleh para penguasa lama dan pengikut mereka,
maka Khalifah boleh menggerakkan kembali perkara
tersebut.

JIHAZ AL-IDARI
(APARAT ADMINISTRASI)

Pasan 96

Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap
rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro dan unit-
unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan
melayani kepentingan rakyat.

Pasal 97

Prinsip pengaturan administrasi di departemen-
departemen, biro-biro, dan unit-unit pemerintah adalah
sederhana dalam sistem, cepat dalam pelaksanaan tugas serta
memiliki kemampuan (profesional) bagi mereka yang
memimpin urusan administrasi.

Pasal 98

Setiap warga negara yang memiliki kemampuan, baik
laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non-muslim dapat
ditunjuk sebagai direktur untuk biro dan unit apapun, atau
sebagai pegawai dalam salah satu kantor administrasi.

Pasal 99

Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur
umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur

Rancangan Undang-undang Dasar 169

dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara
langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini
bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing
di pusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro
atau unit yang mereka pimpin -ditinjau dari segi pelaksanaan
tugas-tugasnya- dan bertanggung jawab pula kepada Wali dan
‘Amil -dilihat dari segi keterikatannya terhadap hukum-hukum
dan peraturan umum-.

Pasal 100

Para direktur di setiap departemen, biro dan unit tidak
dapat diberhentikan, kecuali terdapat alasan yang sesuai dengan
ketentuan administrasi instansinya. Mereka dapat dipindahkan
dari satu tugas ketugas yang lainnya, dan boleh
dibebastugaskan. Pengangkatan, mutasi, pembebastugasan,
sanksi dan pemberhentian dilakukan oleh atasan instansinya
untuk masing-masing departemen, biro dan unit.

Pasal 101

Para pegawai -selain direktur-, penunjukan, pemindahan,
pembebastugasan, sanksi dan pemberhentiannya, ditentukan
oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro
dan unit.

BAITUL MAL

Pasal 102

Baitul Mal adalah direktorat yang menangangi pemasukan
dan pengeluaran sesuai hukum syara’ dari sisi pengumpulan,
penjagaan, dan pembelanjaannya. Kepala Direktorat Baitul Mal
disebut Khazin Baitul Mal. Direktorat ini memiliki cabang di
setiap wilayah dan disebut Shahib Baitul Mal.

1 70 Peraturan Hidup Dalam Islam

PENERANGAN

Pasal 103

Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani
penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi
kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk
membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh,
menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya;
dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi
damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan
keagungan Islam dan keadilannya, kekuatan pasukannya, dan
menjelaskan kerusakan sistem buatan manusia dan
kezalimannya serta kelemahan pasukannya.

Pasal 104

Media informasi yang dimiliki warga negara tidak
memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan
dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat
diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan
pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua
isi informasi yang disebarkan. Ia akan dimintai tanggungjawab
terhadap setiap bentuk penyimpangan syar’i seperti individu
rakyat lainnya.

MAJELIS UMAT

Pasal 105

Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum
Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan
pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili
penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-muslim

Rancangan Undang-undang Dasar 171

dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan
pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau
penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Pasal 106

Anggota Majelis Wilayah dipilih secara langsung oleh
penduduk wilayah tertentu. Jumlah anggota Majelis wilayah
ditentukan sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk setiap
wilayah di dalam Daulah. Anggota-anggota Majelis Umat dipilih
secara langsung oleh Majelis Wilayah. Awal dan akhir masa
keanggotaan Majelis Umat sama dengan Majelis Wilayah.

Pasal 107

Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak
menjadi anggota majelis umat atau Majelis wilayah, baik laki-
laki maupun wanita, muslim ataupun non-muslim. Hanya
saja keanggotaan orang non-muslim terbatas hanya pada
penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa
atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum
Islam.

Pasal 108

Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat
secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah
tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran
seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan
teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah
dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang
tidak membutuhkan pembahasan dan penelitian.

Pasal 109

Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan
hak rakyat non-muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh

172 Peraturan Hidup Dalam Islam

dilakukan setiap warga negara, baik muslim maupun non-
muslim.

Pasal 110

Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat
mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil
berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan
pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang
termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka
yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi
suara mayoritas atau minoritas.

Pasal 111

Majelis umat memiliki lima wewenang :

la. Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan
pendapat kepada Khalifah dalam aktivita dan perkara-
perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan
urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak
memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam
seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan,
ekonomi, perdagangan, industri, pertanian dan sejenisnya,
maka pendapat majelis umat dalam perkara tersebut
bersifat mengikat.

lb. Adapun perkara-perkara yang memerlukan pembahasan
mendalam dan penelitian, dan perkara-perkara teknik,
sains, keuangan, angkatan bersenjata dan politik luar
negeri, maka Khalifah berhak merujuk dan meminta
pendapat Majelis dan pendapat majelis tidak bersifat
mengikat.

2. Khalifah boleh menyampaikan hukum dan perundang-
undangan yang ingin dilegislasi kepada majelis umat. Dan
kaum Muslim yang menjadi anggota majelis berhak
mendiskusikannya, serta menjelaskan salah benarnya. Jika

Rancangan Undang-undang Dasar \ 73

mereka berselisih dengan Khalifah dalam metode legislasi
berupa ushul syariah yang telah dilegislasi di Daulah, maka
penyelesaiannya dikembalikan kepada Mahkamah
Madzalim. Pendapat Mahkamah dalam masalah ini bersifat
mengikat.

3. Majelis umat berhak mengkritik Khalifah terhadap seluruh
aktivitas yang telah dilaksanakan di Negara, baik
menyangkut urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan,
angkatan bersenjata, maupun yang lainnya. Pendapat
Majelis bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya
pendapat mayoritas bersifat mengikat. Dan pendapat
Majelis tidak bersifat mengikat dalam masalah yang di
dalamnya pendapat mayoritas tidak bersifat mengikat.
Jika majelis umat berbeda pendapat dengan Khalifah dalam
suatu aktivitas yang telah dilaksanakan dari aspek syari,
maka hal itu dikembalikan kepada mahkamah madzalim,
untuk memastikan syari dan tidaknya aktivitas tersebut.
Dan pendapat mahkamah madzalim dalam hal itu bersifat
mengikat.

4. Majelis umat berhak menampakkan ketidaksenangannya
terhadap para Mu’awin, Wali, ‘Amil. Dan pendapat majelis
dalam hal ini bersifat mengikat. Khalifah harus segera
memberhentikan mereka. Jika pendapat Majelis Umat
bertentangan dengan pendapat majelis wilayah tertentu
dalam masalah keridhaan dan pengaduan atas Wali dan
amil, maka pendapat Majelis Wilayah lebih diutamakan
dalam hal itu.

5. Kaum Muslim yang menjadi anggota majelis umat berhak
membatasi calon Khalifah dari mereka yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Madzalim memenuhi syarat-
syarat in’iqad, dan pendapat mayoritas anggota majelis
dalam hal itu bersifat mengikat, sehingga tidak boleh dipilih
kecuali calon yang dibatasi oleh Majelis.

1 74 Peraturan Hidup Dalam Islam

SISTEM SOSIAL

Pasal 112

Hukum asal seorang wanita adalah ibu dan pengatur
rumah tangga. Wanita merupakan kehormatan yang wajib
dijaga.

Pasal 113

Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan
kaum wanita. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat
suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau
mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli.

Pasal 114

Wanita mendapatkan hak dan kewajiban yang sama
dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk wanita
atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’ . Wanita memiliki hak
berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan
melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya.
Wanita dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan
mengembangkan kekayaannya, baik sendiri maupun bekerja
sama dengan orang lain; serta berhak menjalankan segala
urusan kehidupan.

Pasal 115

Wanita boleh diangkat sebagai pegawai negeri, memilih
anggota majelis umat dan menjadi anggota majelis umat, serta
berhak memilih Khalifah dan membai’atnya.

Pasal 116

Seorang wanita tidak boleh memangku jabatan
pemerintahan. Tidak boleh menjadi Khalifah, Mu’awin, Wali,
atau Amil; dan tidak boleh memangku jabatan berhubungan

Rancangan Undang-undang Dasar 175

dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh
menjabat sebagai Qadli Qudlat, Qadli Mahkamah Madzalim
dan Amirul Jihad.

Pasal 117

Wanita bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum.
Di dalam kehidupan umum wanita boleh bergaul bersama kaum
wanita, atau kaum laki-laki baik yang muhrim maupun yang
bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan
telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk
tubuhnya. Didalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul
kecuali dengan seama kaum wanita, atau dengan dengan kaum
laki-laki yang menjadi muhrimnya. Tidak dibolehkan bergaul
dengan laki-laki asing (bukan mahram). Di dalam kedua macam
kehidupan itu, seorang wanita harus tetap terikat dengan seluruh
hukum syara\

Pasal 118

Wanita dilarang berkhalwat tanpa disertai mahramnya.
Wanita dilarang melakukan tabarruj atau menampakkan
auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram).

Pasal 119

Seorang laki-laki maupun wanita tidak boleh melakukan
perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau
mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 120

Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang
menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah
pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami
terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung
jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa.

176 Peraturan Hidup Dalam Islam

Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan
memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan.

Pasal 121

Suami istri bekeija secara harmonis dalam melaksanakan
tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan
seluruh tugas-tugas yang dilakukan diluar rumah, sedangkan
seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas
yang ada didalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami
wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai
untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat
dilaksanakan istri.

Pasal 122

Pemeliharaan terhadap anak-anak adalah hak dan
kewajiban wanita, baik yang muslimah maupun bukan,
selama anak kecil tersebut memerlukan pemeliharaan/
perawatan. Apabila sudah tidak memerlukan pemeliharaan
lagi dapat dipertimbangkan; jika ibu yang mengasuh anak
atau walinya -kedua-duanya Islam-, maka terhadap anak
tersebut diberikan pilihan untuk tinggal bersama orang yang
dikehendakinya. Bagi orang yang dipilihnya maka ia berhak
hidup bersamanya baik laki-laki ataupun wanita, tanpa
membedakan lagi apakah anak tersebut laki-laki ataupun
wanita. Apabila salah satu diantara keduanya itu non-muslim,
maka terhadap anak tersebut tidak diberikan pilihan lain,
kecuali diserahkan kepada pihak yang muslim.

Rancangan Undang-undang Dasar \ 77

SISTEM EKONOMI

Pasal 123

Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah
ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat
pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk
masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk
memenuhi kebutuhan.

Pasal 124

Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan
jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka
peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan
untuk mendapatkan dan memilikinya.

Pasal 125

Pemenuhan seluruh kebutuhan pokok setiap individu
masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara
sempurna. Dan kemungkinan setiap individu untuk dapat
memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin harus
dijamin.

Pasal 126

Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh -secara
umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan
itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula
yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya,
sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta itu benar-
benar menjadi miliknya secara nyata.

Pasal 127

Pemilikan itu ada tiga maca: pemilikan individu, pemilikan
umum dan pemilikan negara.

178 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 128

Pemilikan individu adalah hukum syara’ atas benda atau
jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya
untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari
penggunaannya.

Pasal 129

Pemilikan umum adalah izin Allah -selaku pembuat
hukum- kepada jama’ah (masyarakat) untuk memanfaatkan
benda-benda secara bersama-sama.

Pasal 130

Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung
pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai
pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah.

Pasal 131

Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak
bergerak terikat dengan lima sebab syar’i, yaitu:

a. Bekerja.

b. Warisan.

c. Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk
mempertahankan hidup.

d. Pemberian kekayaan negara kepada rakyat.

e. Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan
biaya atau usaha keras.

Pasal 132

Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -
selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk
pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya,
menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh
mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau

Rancangan Undang-undang Dasar 179

koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan
syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara
berlebihan, penimbuan, perjudian dan sebagainya.

Pasal 133

Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang
penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah
kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui
peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah
‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun
manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj (tanahnya) menjadi milik
negara, dan manfaatnya milik individu. Setiap individu
dibolehkan menjual/memberikan tanah ‘ usyriyah , atau menjual/
memberikan manfaat tanah kharajiyah sesuai aqad/perjanjian
yang dibolehkan syara’; serta dapat diwariskan seperti halnya
kekayaan lainnya.

Pasal 134

Tanah mawaat (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan
membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/
pagar. Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan
sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara’, seperti waris,
pembelian atau pemberian dari negara.

Pasal 135

Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara
mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzaraah
-bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi
musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun-
dibolehkan.

1 80 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 136

Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian) , diharuskan
untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada
para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan
menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan
tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-
, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang
lain.

Pasal 137

Pemilikan umum berlaku pada tiga hal:

a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti
lapangan.

b. Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak
terbatas, seperti sumber minyak.

c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli
seseorang, seperti sungai.

Pasal 138

Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk
pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk
yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka
industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/
pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan
umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti
pabrik besi.

Pasal 139

Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu
menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap
berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan
berdasarkan pendapat negara.

Rancangan Undang-undang Dasar 181

Pasal 140

Setiap individu umat berhak memanfaatkan sesuatu yang
termasuk dalam pemilikan umum. Negara tidak dibenarkan
mengizinkan orang-orang tertentu saja dari kalangan rakyat,
untuk memiliki atau mengelola pemilikan umum.

Pasal 141

Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang
termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang
dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat.

Pasal 142

Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya
dikeluarkan.

Pasal 143

Zakat hanya diambil dari kaum Muslim, dan dipungut
sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara,
baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-
bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara’ tidak boleh
dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia mukallaf
yang akil baligh, atau pun bukan mukallaf , seperti anak kecil
dan orang gila. Harta zakat disimpan/dipisahkan dalam bagian
khusus di Baitul Mal, dan tidak dibagikan kecuali untuk satu
atau lebih diantara delapan ashnaf yang tertera dalam al -Quran.

Pasal 144

Jizyah dipungut dari orang-orang dzim\\) saja, dan diambil
dari kalangan laki-laki baligh jika ia mampu. Jizyah tidak
dikenakan terhadap kaum wanita dan anak-anak.

182 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 145

Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi
hasilnya. Sedangkan tanah ‘usyriyah zakatnya dipungut
berdasarkan produk nyata.

Pasal 146

Pajak dipungut dari kaum Muslim sesuai dengan
ketentuan syara’ untuk menutupi pengeluaran Baitul Mal.
Dengan syarat pungutannya berasal dari kelebihan kebutuhan
pokok -setelah pemilik harta memenuhi kewajiban
tanggungannya dengan cara yang lazim-. Hendaknya
diperhatikan bahwa jumlah pajak memenuhi kebutuhan negara.

Pasal 147

Setiap aktivitas yang diwajibkan syara’ terhadap umat
untuk melakukannya, sedangkan didalam Baitul Mal tidak ada
harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban
tersebut beralih kepada umat. Pada saat itu negara berhak
mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa
yang tidak diwajibkan syara’ terhadap umat, maka negara tidak
dibenarkan memungut pajak dalam bentuk apapun, seperti
memungut biaya untuk proses peradilan, atau urusan birokrasi,
atau keperluan rakyat lainnya.

Pasal 148

Anggaran belanja negara memiliki pos-pos yang baku
yang telah ditentukan hukum syara’ . Rincian pos-pos anggaran
dan nilainya untuk masing-masing bagian, serta bidang-bidang
apa saja yang memperoleh anggaran, semuanya ditentukan oleh
pendapat dan ijtihad Khalifah.

Rancangan Undang-undang Dasar 183

Pasal 149

Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa ’i, jizyah,
kharaj , seperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini
dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak.

Pasal 150

Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak
mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut
pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal
kepada para fakir, miskin, ibnu sabil dan pelaksanaan
kewajiban jihad.

b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal
sebagai ganti jasa dan pelayanan kepada negara, seperti
gaji para pegawai, gaji tentara dan santunan para penguasa.

c. Untuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal
dengan pertimbangan kemaslahatan dan pembangunan,
tanpa mendapatkan ganti biaya, seperti pembangunan jalan
raya, pengadaan air minum, pembangunan masjid, sekolah
dan rumah sakit.

d. Untuk kebutuhan biaya yang menjadi tanggung jawab
Baitul Mal dalam keadaan darurat -bencana mendadak-
yang menimpa rakyat, misalnya bencana kelaparan, angin
topan, atau gempa bumi.

Pasal 151

Sumber pendapatan yang disimpan di Baitul Mal
mencakup harta yang dipungut dari kantor cukai disepanjang
perbatasan negara, harta yang dihasilkan dari pemilikan umum
atau pemilikan negara, dan dari harta warisan bagi orang yang
tidak memiliki ahli waris.

1 84 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 152

Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian :

a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka
berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di
Baitul Mal).

b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir,
miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad dan gharimin (orang
yang dililit hutang) , diberikan dari sumber pemasukan Baitul
Mal lainnya. Dan jika itupun tidak ada dana, maka para
gharimin tidak mendapatkan sesuatu apapun. Untuk
memenuhi kebutuhan orang fakir, miskin, ibnu sabil dan
kebutuhan jihad, dipungut pajak. Negara harus meminjam
uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi
dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.

c. Orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara
seperti para pegawai, penguasa dan tentara. Diberikan harta
dari Baitul Mal untuk mereka. Apabila dana Baitul Mal tidak
mencukupi, maka segera dipungut pajak untuk memenuhi
biaya tersebut. Negara harus meminjam uang untuk
memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan
menimbulkan bencana/mala petaka.

d. Untuk pembanguan sarana pelayanan masyarakat yang
vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit dan sekolah,
mendapatkan biaya dari baitu mal. Apabila dana Baitul
Mal tidak mencukupi, segera dipungut pajak untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.

e. Pembangunan sarana pelayanan pelengkap mendapatkan
biaya dari baitu mal. Apabila dana Baitul Mal tidak
mencukupi maka pendanaannya ditunda.

f. Bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin
topan biayanya ditanggung Baitul Mal. Apabila dana Baitul
Mal tidak mencukupi maka negara mengusahakan

Rancangan Undang-undang Dasar 185

pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar dari hasil
pungutan pajak.

Pasal 153

Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga
negara.

Pasal 154

Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan,
kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah -ditinjau dari
hak dan kewajibannya-. Setiap orang yang bekerja dengan upah
adalah karyawan/pegawai, sekalipun berbeda jenis
pekerjaannya atau pihak yang bekerja. Apabila terjadi
perselisihan antara karyawan dengan majikan mengenai upah,
maka ditetapkan upah yang sesuai dengan standar kebiasaan
masyarakat. Apabila perselisihannya bukan menyangkut upah,
maka kontrak keija (dijadikan patokan dan) disesuaikan dengan
hukum-hukum syara’ .

Pasal 155

Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja
maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau
ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun
mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik
berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya
sebagai karyawan.

Pasal 156

Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak
memiliki harta dan pekerjaan, atau jika tidak ada orang yang
wajib menanggung nafqahnya. Negara kewajib menampung
orang lanjut usia dan orang-orang cacat.

186 Peraturan Hidup Dalam Islam

Pasal 157

Negara selalu berusaha memutar harta diantara rakyat,
dan mencegah adanya peredaran harta pada kelompok tertentu.

Pasal 158

Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya
untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan
keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai
berikut:

a. Dengan memberikan harta bergerak ataupun tidak bergerak
yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula
dari harta fa’i dan lain-lain.

b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada
orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Bagi orang
yang memiliki tanah tetapi tidak digarap oleh mereka, maka
ia tidak mendapatkan jatah sedikitpun. Negara memberikan
subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah
pertaniannya agar dapat bertani/mengolahnya.

c. Melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu
membayarnya, yang diambil dari zakat atau fa’i dan
sebagainya.

Pasal 159

Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya,
sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai
tingkat produksi semaksimal mungkin.

Pasal 160

Negara mengatur semua sektor perindustrian dan
menangani langsung jenis industri yang termasuk kedalam
pemilikan umum.

Rancangan Undang-undang Dasar 187

Pasal 161

Perdagangan luar negeri berlaku menurut
kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal
komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas
perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk
pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari
negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks
perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang yang termasuk
rakyat negara tidak diperbolehkan mengekspor bahan-bahan
yang diperlukan negara, termasuk bahan-bahan yang akan
memperkuat musuh baik secara militer, industri maupun
ekonomi. Pedagang tidak dilarang mengimpor harta/barang
yang sudah mereka miliki. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah
negara yang di antara kita dengan negara itu sedang teijadi
peperangan secara riil “seperti Israel” maka diberlakukan
hukum-hukum Darul Harb yang riil sedang memerangi negara
dalam seluruh interaksi dengan negara itu baik dalam
perdagangan maupun yang lain.

Pasal 162

Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium
penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan.
Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

Pasal 163

Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang
memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-
bahan itu dapat membahayakan umat atau negara.

Pasal 164

Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi
seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun negara tidak

188 Peraturan Hidup Dalam Islam

melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-
obatan.

Pasal 165

Investasi dan pengelolaan modal asing diseluruh negara
tidak dibolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa
kepada pihak asing.

Pasal 166

Nagara mencetak mata uang khusus yang independen,
dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun

Pasal 167

Mata uang negara terdiri dari emas dan perak, baik
cetakan maupun lantakan. Negara tidak dibolehkan memiliki
mata uang selain itu. Negara dibolehkan mencetak mata uang
dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan
ketentuan terdapat dalam kas negara cadangan emas dan perak
yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata uang dari
tembaga, perunggu ataupun uang kertas dan sebagainya, yang
dicetak atas nama negara sebagai mata uang negara yang
memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak.

Pasal 168

Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing
dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata
uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua
jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus
tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya
perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis
mata uang itu berbeda. Setiap individu rakyat bebas membeli
mata uang yang diinginkan, baik di dalam ataupun diluar negeri
tanpa diperlukan izin.

Rancangan Undang-undang Dasar 189

POLITIK PENDIDIKAN

Pasal 169

Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah
Islamiyah. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian
pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan
sedikitpun dalam pendidikan dari asas tersebut.

Pasal 170

Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola
jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar
strategi tersebut.

Pasal 171

Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam
serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan
yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian
pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan
tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tujuan
tersebut dilarang.

Pasal 172

Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab
yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu
pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun
waktu.

Pasal 173

Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan
dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan
menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan
tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar
sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang

1 90 Peraturan Hidup Dalam Islam

tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat
perguruan tinggi ilmu-ilmu tsaqofah boleh diajarkan secara utuh
seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, dengan syarat tidak
mengakibatkan adanya penyimpangan dari strategi dan tujuan
pendidikan.

Pasal 174

Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat
pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya
diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu
ke-Islaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti
kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya.

Pasal 175

Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan
sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan
pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat
tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan
apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu,
seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila
bertentangan dengan pandangan Islam.

Pasal 176

Kurikulum pendidikan hanya satu. Tidak boleh digunakan
kurikulum selain kurikulum negara. Tidak ada larangan untuk
mendirikan sekolah-sekolah swasta selama mengikuti kurikulum
negara dan berdiri berdasarkan strategi pendidikan yang di
dalamnya terealisasi politik dan tujuan pendidikan. Hanya saja
pendidikan di sekolah itu tidak boleh bercampur baur antara
laki-laki dengan perempuan baik di kalangan murid maupun
guru. Juga tidak boleh dikhususkan untuk kelompok, agama,
mazhab, ras atau warna kulit tertentu.

Rancangan Undang-undang Dasar 191

Pasal 177

Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam
kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus
terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita
pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib
menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan
kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas
mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin.

Pasal 178

Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan
sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung
sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka
yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang
pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk
di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-
penemuan baru (discovery and invention) sehingga lahir di
tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahidin dan para
penemu.

Pasal 179

Tidak dibolehkan hak milik dalam mengarang buku-buku
pendidikan untuk semua tingkatan. Tidak dibolehkan seseorang
-baik itu pengarang maupun bukan- memiliki hak cetak dan
terbit, selama sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Jika
masih berbentuk pemikiran yang dimiliki seseorang dan belum
dicetak atau beredar, maka ia boleh mengambil imbalan karena
memberikan jasa pada masyarakat, seperti halnya mendapatkan
gaji dalam mengajar.

192 Peraturan Hidup Dalam Islam

POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 180

Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam
maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat.
Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan
umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya.

Pasal 181

Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah
(organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan
dengan negara asing manapun. Hubungan dengan negara asing
hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak
mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-
kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap
pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pasal 182

Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Metoda (thariqah)
seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat
menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang
mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh
bertentangan dengan metode politik.

Pasal 183

Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri.
Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan
merahasiakan tujuan.

Pasal 184

Keberanian dalam mengungkapkan pelanggaran kriminal
berbagai negara, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh
kepalsuan, membongkar persekongkolan jahat dan

Rancangan Undang-undang Dasar 193

menjatuhkan martabat para pemimpin yang sesat, adalah cara
yang paling penting dalam menjalankan politik.

Pasal 185

Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam
mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara,
merupakan metode politik yang paling penting.

Pasal 186

Masalah politik umat adalah, Islam yang ditonjolkan
dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya
secara baik serta upaya terus menerus untuk mengemban
dakwahnya ke seluruh dunia.

Pasal 187

Mengemban dakwah Islamiyah merupakan satu
rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri, dan
atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara
lain.

Pasal 188

Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada
di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori:

Pertama, negara-negara yang ada didunia Islam dianggap
-seolah-olah-berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak
masuk kedalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan
dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-
negara tersebut kedalam wilayahnya.

Kedua, negara-negara yang terikat perjanjian dibidang
ekonomi, perdagangan, bertetangga baik atau perjanjian
tsaqofah, maka negara-negera tersebut diperlakukan sesuai
dengan isi teks perjanjian. Warga negaranya dibolehkan
memasuki negeri-negeri Islam dengan membawa kartu identitas

1 94 Peraturan Hidup Dalam Islam

tanpa memerlukan paspor jika hal ini dinyatakan dalam teks
perjanjian, dengan syarat terdapat perlakuan yang sama.
Hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negera
tersebut terbatas pada barang dan kondisi tertentu yang amat
dibutuhkan, serta tidak menyebabkan kuatnya negara yang
bersangkutan.

Ketiga, negara-negara yang -antara kita dengan mereka-
tidak terikat perjanjian, termasuk negara-negara imperialis
seperti Inggris, Amerika dan Perancis, begitu pula dengan
negara-negara yang memiliki ambisi pada negeri-negeri Islam
seperti Rusia; maka secara hukum (muhariban hukman)
dianggap sebagai negara yang bermusuhan. Negara menempuh
berbagai tindakan kewaspadaan terhadap mereka dan tidak
boleh membina hubungan diplomatik. Warga negara-negara
tersebut dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam tetapi harus
membawa paspor dan visa khusus bagi setiap individu untuk
setiap kali perjalanan. Kecuali negara-negara tersebut menjadi
muhariban fi’Ian.

Keempat, negara-negara yang tengah berperang
(muhariban f ilan) seperti Israel, maka terhadap negara tersebut
harus diberlakukan sikap dalam keadaan darurat perang sebagai
dasar setiap perlakuan dan tindakan, baik terdapat perjanjian
gencatan senjata atau tidak. Dan seluruh penduduknya dilarang
memasuki wilayah Islam.

Pasal 189

Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan
sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian
tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan
pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan
perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi,
perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata.

Rancangan Undang-undang Dasar 195

Pasal 190

Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak
berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam.
Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh
Internasional, IMF; Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi
regional seperti Liga Arab.

196

AKH LAK DALAM
PANDANGAN ISLAM

I slam didefinisikan sebagai agama yang diturunkan Allah
SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur
hubungan manusia dengan Khaliq- nya, dirinya, dan
dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan Khaliq - nya
tercakup dalam akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan
dirinya tercakup dalam akhlak, makanan/minuman dan pakaian.
Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup
dalam mu’amalat dan uqubat.

Islam memecahkan problematika hidup manusia secara
keseluruhan dan memfokuskan perhatiannya pada umat
manusia secara integral, tidak terbagi-bagi (untuk umat tertentu-
pent). Islam memecahkan problematika manusia dengan
metoda yang sama. Peraturan Islam dibangun atas asas ruhi,
yakni (berdasarkan) akidah. Jadi, aspek kerohanian dijadikan
sebagai asas peradabannya, asas negara dan asas syariat Islam.

Syariat Islam telah merinci sistem peraturannya. Ada
peraturan ibadah, mu’amalat dan uqubat. Akan tetapi syariat
Islam tidak menjadikan akhlak sebagai bagian khusus yang

Akhlak Dalam Pandangan Islam 197

terpisah. Meskipun demikian syariat Islam telah mengatur
hukum-hukum akhlak berdasarkan suatu anggapan bahwa
akhlak adalah perintah dan larangan Allah SWT, tanpa melihat
lagi apakah akhlak mesti diberi perhatian khusus yang dapat
melebihi hukum-hukum atau ajaran Islam lainnya. Akhlak
adalah bagian dari rincian hukum-hukum. Bahlan porsinya
paling sedikit dibandingkan rincian lainnya. Dalam fiqih tidak
dibuat satu bab pun yang khusus membahas akhlak. Karena
itu, dalam buku-buku fiqih yang mencakup hukum-hukum
syara’ tidak ditemukan satu bab khusus dengan sebutan bab
akhlak. Para fuqaha dan mujtahidin tidak menitikberatkan
pembahasan dan pengambilan hukum dalam perkara akhlak.

Akhlak tidak mempengaruhi secara langsung tegaknya
suatu masyarakat. Masyarakat tegak dengan peraturan-
peraturan hidup, dan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dan
pemikiran-pemikiran. Akhlak tidak mempengaruh tegaknya
suatu masyarakat, baik kebangkitan maupun kejatuhannya.
Yang mempengaruhinya adalah opini (kesepakatan) umum
yang lahir dari persepsi tentang hidup. Disamping itu yang
menggerakkan masyarakat bukanlah akhlak, melainkan
peraturan-peraturan yang diterapkan di tengah-tengah
masyarakat itu, pemikiran-pemikiran, dan perasaan yang
melekat pada masyarakat tersebut. Akhlak sendiri adalah produk
berbagai pemikiran, perasaan, dan hasil penerapan peraturan.

Atas dasar inilah, maka tidak doperbolehkan dakwah
hanya diarahkan pada pembentukan akhlak dalam masyarakat.
Sebab akhlak merupakan hasil dari pelaksanaan perintah-
perintah Allah SWT, yang dapat dibentuk dengan cara mengajak
masyarakat kepada akidah dan melaksanakan Islam secara
sempurna. Disamping itu, mengajak masyarakat pada akhlak
semata, dapat memutar balikkan persepsi Islam tentang
kehidupan dan dapat menjauhkan manusia dari pemahaman
yang benar tentang hakekat dan bentuk masyarakat. Bahkan

198 Peraturan Hidup Dalam Islam

dapat membius manusia dengan hanya mengerjakan
keutamaan amal-amal yang bersifat individual. Hal ini
mengakibatkan kellalaian terhadap langkah-langkah yang benar
menuju kemajuan hidup.

Dengan demikian sangat berbahaya mengarahkan
dakwah Islamiyah hanya pada pembentukan akhlak saja. Hal
itu memunculkan anggapan bahwa dakwah Islam adalah
dakwah untuk akhlak saja. Cara seperti ini dapat mengaburkan
gambaran utuh tentang Islam dan menghalangi pemahaman
manusia terhadap Islam. Lebih dari itu dapat menjauhkan
masyarakat dari satu-satunya metode dakwah yang dapat
menghasilkan penerapan Islam, yaitu tegaknya Daulah
Islamiyah.

Syariat Islam, pada saat mengatur hubungan manusia
dengan dirinya, melalui hukum-hukum syariat yang berkaitan
dengan sifat-sifat akhlak, tentu tidak menjadikan hal itu sebagai
aturan tersendiri, seperti halnya peraturan tentang ibadah dan
mu’amalat. Yang dilakukannya tidak lain hanya berusaha
merealisasikan nilai-nilai tertentu yang diperintahkan oleh Allah
SWT seperti jujur, amanah, tidak curang, atau dengki. Jadi
akhlak dapat dibentuk dengan satu cara, yaitu memenuhi
perintah Allah SWT untuk merealisir akhlak, yaitu budi pekerti
yang luhur dan kebajikan. Amanah, misalnya, adalah salah satu
sifat akhlak yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, harus
diperhatikan nilai akhlak ini tatkala menjalankan amanat. Inilah
yang dinamakan dengan akhlak. Sifat-sifat tersebut muncul
karena hasil perbuatan. Seperti sifat iffah (menjaga diri) adalah
hasil dari pelaksanaan shalat. Atau, sifat-sifat itu muncul karena
memang wajib diperhatikan tatkala melaksanakan berbagai
mu’amalat (transaksi), seperti jujur yang harus ada pada saat
transaksi jual beli. Meski aktivitas jual beli tidak otomatis
menghasilkan nilai akhlak. Sebab, nilai tersebut bukan tujuan
dari transaksi jual beli. Sifat-sifat tersebut muncul sebagai hasil

Akhlak Dalam Pandangan Islam 199

dari pelaksanaan amal perbuatan, atau sebagai perkara yang
selalu harus diperhatikan dan merupakan sifat seorang mukmin
tatkala ia beribadah kepada Allah SWT maupun tatkala
menjalankan mu’amalat. Dengan demikian, seorang mukmin
-dalam contoh tadi- telah menghasilkan nilai rohani dari
pelaksanaan sholatnya. Dan -pada contoh lainnya- memperoleh
nilai yang bersifat materi dalam transaksi perdagangannya. Pada
saat yang bersamaan ia telah memiliki sifat-sifat akhlak.

Syara’ telah menjelaskan sifat-sifat yang dianggap sebagai
akhlak yang baik dan sifat-sifat yang dianggap sebagai akhlak
buruk. Menganjurkan berlaku baik dan melarang berbuat buruk.
Syara’ mendorong sifat jujur, amanah, manis muka, malu,
berbakti kepada orang tua, silaturahmi kepada kerabat,
menolong kesulitan orang lain, mencintai saudara sebagaimana
mencintai diri sendiri dan contoh lain, yang dianggap sebagai
dorongan untuk mengikuti perintah Allah. Begitu pula syara’
melarang mempunyai sifat-sifat yang bertolak belakang dengan
sifat-sifat tadi, seperti berdusta, khianat, hasud (dengki),
melakukan maksiat, dan semisalnya. Sifat-sifat tersebut dan yang
semisalnya dianggap sebagai larangan, yang telah ditetapkan
Allah SWT.

Akhlak adalah bagian dari syariat Islam. Bagian dari
perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Akhlak
harus ada serta nampak pada diri setiap muslim, agar sempurna
seluruh amal perbuatannya dengan Islam, dan sempurna pula
dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun untuk
merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat secara utuh,
maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mewujudkan perasaan-
perasaan Islami dan pemikiran-pemikiran Islam. Setelah ini
terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka pasti akan
terbentuk pula dalam diri individu-individu. Untuk merealisirnya
tidak dilakukan dengan jalan dakwah kepada akhlak, melainkan

200 Peraturan Hidup Dalam Islam

dengan metoda mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam di
tengah-tengah masyarakat.

Sebagai langkah awal, harus dipersiapkan suatu kelompok
dakwah yang berlandaskan Islam secara keseluruhan, yang
individu-individunya merupakan bagian dari jama’ah, bukan
individu yang terpisah. Mereka mengemban dakwah Islam di
tengah-tengah masyarakat, mewujudkan perasaan dan
pemikiran Islam. Sehingga seluruh anggota masyarakat akan
memiliki akhlak, setelah mereka beramai-ramai kembali kepada
Islam. Perlu digarisbawahi bahwa pemahaman kita dalam
masalah ini tetap menjadikan akhlak sebagai suatu kebutuhan
yang sangat penting tatkala memenuhi perintah-perintah Allah
dan menerapkan Islam. Sekaligus menegaskan betapa
pentingnya seorang muslim memiliki akhlak yang terpuji.

Allah SWT telah menerangkan dalam berbagai surat Al-
Quran tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki, serta yang wajib
diraih oleh manusia. Sifat-sifat tersebut menyangkut masalah-
masalah akidah, ibadah, mu’amalat dan akhlak. Empat sifat ini
saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Allah SWT
berfirman dalam surat Luqman:

Akhlak Dalam Pandangan Islam 201

“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika
ia memberikan pelajarannya: ‘ Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan
Allah itu adalah benar-benar kezhaliman yang besar. Dan
Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
kedua ibu dan bapaknya; ibunya yang telah mengandungnya
dalam keadaan lemah yang terus bertambah dan
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku
dan kedua orang ibu dan bapakmu. Hanya kepada-Ku-lah
tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada
pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti
keduanya. Dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian
hanya kepada-Ku-lah tempat kembalimu. Maka, (kelak akan)
Kuberitakan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan.
(Lugman berkata:) Hai anakku, sesungguhnya tidak ada

202 Peraturan Hidup Dalam Islam

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada di dalam
batu atau di langit atau di dalam bumi, pastilah Allah akan
mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah
Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah
shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu,
sesungguhnya yang demikian itu hal-hal yang diwajibkan
(oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu
dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan
dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan
diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan
lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara
adalah suara keledai. (TQS. Luqman [31]: 13 - 19)

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Furqan:

Lu Igj!

Akhlak Dalam Pandangan Islam 203

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah)
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati
dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.
Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan
berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata:
“Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami,
Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal ”

204 Peraturan Hidup Dalam Islam

Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap
dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila
membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak
(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah
antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang
siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia
mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat
gandakan azab untuknyapada hari kiamat dan dia akan kekal
dalam azab itu, dalam keadaan terhina, Kecuali orang-orang
yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka
itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan
orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh,
Maka Sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan
Taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak
memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu
dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-
perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan
menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila
diberi peringatan dengan ayat- ayat Tuhan mereka, mereka
tidaklah menghadapinya sebagai orang- orang yang tuli dan
buta. Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami,
anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan
kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami
imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka Itulah orang
yang dibalasi dengan martabat yang Tinggi (dalam syurga)
Karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan
penghormatan dan Ucapan selamat di dalamnya, Mereka
kekal di dalamnya, syurga itu sebaik-baik tempat menetap
dan tempat kediaman.” (TQS. Al-Furqan [25]: 63-76)

Akhlak Dalam Pandangan Islam 205

Juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra :

206 Peraturan Hidup Dalam Islam

J* £

t

3*3 ] 3

0 <-Luj

9 - ' * *

G* 4

r>^>

J* jJl, Vj JL

^9 ^ J9* 0 >* £

(X 'ij j£« \M 0 HjiU ^r,K- i£ii oj «ai;

-<r -

<Ip blfi^j

i

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, jika salah seorang
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur
lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah
kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu
terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya,
sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu
kecil”. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam
hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka
Sesungguhnya dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang
bertaubat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang

Akhlak Dalam Pandangan Islam 207

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang
dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya
pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika
kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari
Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada
mereka Ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan
tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu
terlalu mengulurkannya. Karena itu, kamu menjadi tercela
dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki
kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya;
Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan
hamba-hamba-Nya. Dan janganlah kamu membunuh anak-
anakmu Karena takut kemiskinan, kamilah yang akan
memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang
besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan
yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu
(alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim,
Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada
ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta
anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)
sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji
itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Dan
sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah

208 Peraturan Hidup Dalam Islam

kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta
pertanggungan jawabnya. Dan janganlah kamu berjalan di
muka bumi Ini dengan sombong, Karena Sesungguhnya
kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-
kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (TQS. Al-

Isra [17]: 23-37)

Ayat-ayat dalam ketiga surat di atas masing-masing
merupakan satu kesatuan yang sempurna dengan menonjolkan
sifat-sifat yang beraneka ragam, menggambarkan identitas
muslim, dan menjelaskan kepribadian Islam yang pada
hakekatnya berbeda dengan umat yang lain. Yang menarik
perhatian pada sifat-sifat tersebut, bahwa ia berupa perintah-
perintah dan larangan Allah. Sebagian merupakan hukum-
hukum yang berkaitan dengan akidah. Sebagian lainnya
berkaitan dengan ibadah, mu’amalat dan akhlak. Dapat
diperhatikan pula, bahwa ia tidak terbatas hanya pada sifat-
sifat akhlak, tapi mencakup juga akidah, ibadah, mu’amalat
disamping akhlak. Inilah sifat-sifat yang dapat membentuk
kepribadian Islam. Membatasi pengambilan hukum hanya pada
akhlak, berarti meniadakan terbentuknya manusia yang
sempurna dan berkepribadian yang Islami. Untuk mencapai
tujuan akhlak, maka hendaklah didasarkan atas landasan/asas
ruhi, yakni akidah Islamiyah. Dan sifat-sifat akhlak harus
berlandaskan akidah semata. Karena itu, seorang muslim tidak
akan memiliki sifat jujur hanya semata-mata kejujuran saja,
tetapi karena Allah memerintahkan demikian; meskipun ia
mempertimbangkan realisasi nilai akhlaknya tatkala ia berlaku
jujur. Dengan demikian akhlak tidak semata-mata wajib dimiliki
karena diperlukan oleh manusia, akan tetapi ia merupakan
perintah Allah.

Akhlak Dalam Pandangan Islam 209

Berdasarkan hal ini, seorang muslim harus mempunyai
akhlak dengan segala sifat-sifatnya dan melakukannya dengan
penuh ketaatan dan kepasrahan. Sebab, hal ini berhubungan
dengan taqwa kepada Allah SWT. Akhlak kadangkala muncul
sebagai hasil ibadah, sesuai dengan firman Allah SWT:

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan
mungkar” (TQS. Al-Ankabut [29]: 45)

Wajib pula dipelihara dalam pelaksanaan (berbagai
transaksi) mu’amalat , karena agama itu adalah mu’amalat
(berhubungan dengan masyarakat). Disamping itu, akhlak
merupakan sekumpulan perintah Allah dan larangan-larangan-
Nya. Karena itu, akhlak pasti mengokohkan diri setiap muslim
dan menjadikannya sebagai suatu sifat yang lazim (harus ada).

Berdasarkan keterangan di atas, maka disatukannya
akhlak dengan seluruh peraturan hidup -disamping merupakan
sifat-sifat yang bebas/berdiri sendiri- akan menjadi jaminan
pembentukan pribadi setiap muslim (agar menyiapkan diri)
dengan cara yang layak. Memiliki sifat-sifat akhlak merupakan
pemenuhan terhadap perintah Allah atau menjauhi larangan-
Nya, bukan karena akhlak ini membawa manfaat atau madlarat
dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan seorang muslim
mempunyai sifat akhlak yang baik secara terus menerus dan
konsisten, selama ia berusaha melaksanakan Islam, dan selama
ia tidak mengikuti/ memperhatikan aspek manfaat. Akhlak tidak
ditujukan semata-mata demi kemanfaatan. Bahkan manfaat itu
harus dijauhkan. Sebab tujuan akhlak adalah menghasilkan nilai
akhlak saja, bukan nilai materi, nilai kemanusiaan, atau nilai
kerohanian. Selain itu nilai-nilai tersebut tidak boleh dicampur
adukkan dengan akhlak, agar tidak terjadi kebimbangan dalam

210 Peraturan Hidup Dalam Islam

memiliki akhlak beserta sifat-sifatnya. Perlu diingat di sini, bahwa
nilai materi harus dijauhkan dari akhlak dan dijauhkan pula
dari pelaksanaan akhlak yang hanya mencari kemanfaatan/
keuntungan. Hal ini justru sangat membahayakan akhlak.

Walhasil akhlak tidak dapat dijadikan dasar bagi
terbentuknya suatu masyarakat. Akhlak adalah salah satu dasar
bagi pembentukan kepribadian individu. Masyarakat tidak dapat
diperbaiki dengan akhlak, melainkan dengan dibentuknya
pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan Islami, serta
diterapkannya peraturan Islam di tengah-tengah masyarakat itu.
Memang benar, akhlak merupakan salah satu dasar bagi
pembentukan kepribadian individu, tetapi itupun bukan satu-
satunya. Malah tidak boleh dibiarkan sendiri, harus digabung
dengan akidah, ibadah, dan mu’amalat. Atas dasar hal ini maka
seseorang tidak tidak dianggap memiliki akhlak yang baik
sementara akidahnya bukan akidah Islam. Sebab ia masih kafir,
dan tidak ada dosa yang lebih besar dari pada kekafiran.
Demikian pula seorang muslim tidak dianggap memiliki akhlak
yang sementara ia tidak melaksanakan ibadah atau tidak
menjalankan mu’amalat sesuai dengan hukum syara’. Dengan
demikian sudah menjadi keharusan dalam meluruskan tingkah
laku individu dengan membentuk dan memelihara akidah,
ibadah, mu’amalat, dan akhlak secara bersamaan. Syara’ tidak
membolehkan menitikberatkan hanya semata-mata akhlak dan
meninggalkan sifat-sifat lainnya. Bahkan tidak boleh
memfokuskan sesuatu sebelum mantap akidahnya. Pemikiran
mendasar di dalam akhlak adalah bahwasanya akhlak harus
disandarkan kepada akidah Islamiyah. Setiap mukmin
handaknya mempunyai sifat akhlak tidak lain sebagai perintah
dan larangan Allah SWT.